Profesi penilai telah menjadi partner kepercayaan dalam melakukan penilaian pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Dari situ, MAPPI diharapkan mampu menegakan kode etik di tengah anggotanya.
Wartapenilai.id—Itu disampaikan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil, saat membuka Musyawarah Nasional XII (Munas) MAPPI, via Zoom, yang digelar di Aston Sentul Lake Resort, Bogor, Jawa Barat. Munas XII MAPPI yang disiarkan via Zoom itu diikuti sekitar 3.114 peserta dari 3693 peserta yang mendaftar munas, 16 September 2020.
Munas elektronik hybrid, seharusnya di gelar di Hotel Pulman Jakarta itu gagal dilakukan lantaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB yang kedua. Akhirnya, Aston Sentul Lake Resort Bogor menjadi pilihannya.
Meski begitu, saat melakukan registrasi secara on-line sekitar pukul 07.30 banyak peserta kesulitan masuk registrasi. Panitia pun sudah mengantisipasi dengan membuka jalur registrasi baik munas2020.mappi.or.id dan munas.mappi.or.id dan devmunas.mappi.or.id. Namun, antrian panjang peserta tetap terjadi saat melakukan registrasi on-line. Bahkan disinyalir ada hacker yang mencoba mengganggu jalannya Munas XII MAPPI secara elektronik ini. Setelah pukul 09.00 lewat semua bisa teratasi dengan baik dan peserta bisa melakukan registrasi secara on-line.
Agenda Munas XII MAPPI, juga diisi sarasehan “Peran Profesi Penilai Dalam Mendukung Tercapainya Visi Indonesia Emas 2045 Melalui Pemerataan Pembangunan Untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional”. dengan menghadirkan pembicara Sekretaris Jenderal, Kemenkeu, Hadiyanto; Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti Eko Susetyowati; dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin.
Lebih lanjut dalam sambutannya, Menteri ATR/BPN, Sofyan A. Djalil saat membuka Munas XII MAPPI secara on-line menegaskan penilai anggota MAPPI menjadi partner terpercaya Kementerian ATR/BPN. Untuk itu MAPPI diharapkan mampu menegakkan kode etik profesi untuk menciptakan tertib pertanahan.
Kementerian ATr/BPN, saat ini telah memperkenalkan konsep tata ruang lands development paradise (diantaranya lands use, lands value dan lands development) secara utuh. Namun, Sofyan mengakui kementerian ini banyak menangani lands use, sedangkan land value masih mengandalkan penilai anggota MAPPI. “Kementerian ATR/BPN ingin mewujudkan siklus land development secara utuh dan untuk lands value masih lemah dan penilai anggota MAPPI menjadi penting,” terang Sofyan.
Sofyan dihadapan penilai menjelaskan land value untuk tanah tidak boleh menjadi sumber spekulasi. Itu akan mendistorsi investasi yang masuk ke Indonesia. Investasi di sektor tanah dibuat dengan tidak menciptakan pertumbuhan dengan cepat. Investasi tanah hanya menguntungkan individu tertentu dan merugikan kepentingan publik. “Oleh karena dalam land value, peran penilai menentukan harga yang rasionabel, inflansi nilai tanah hanya 10 %, tetapi dikontrol kenaikannya sesuai dengan inflansi umum, terangnya.
Untuk mengerem itu, Sofyan melanjutkan membuat investasi bidang tanah tidak memberikan keuntungan menarik. Saat ini dia mendorong kementerian yang dipimpinnya bekerja sama Dirjen Pajak memperkenalkan konsep capital gain tax. Capital gain bisa menetralisi spekulasi harga tanah. Sebagai ilustrasi, seseorang beli tanah Rp 500 ribu per meter di jual laku Rp 1 juta per meter. Keuntungan dari jual tanah menjadi objek pajak. “Insentif orang melakukan spekulasi di bidang tanah menjadi berkurang dan mendorong source nasional lebih banyak digunakan untuk sektor yang produktif,” jelasnya.
Peran penilai, tambah Sofyan diakuinya sangat penting dalam menentukan nilai tanah (lands value). Dia mengakui penilai banyak membantu Kementerian ATR/BPN melakukan penilaian tanah untuk untuk kepentingan umum. Pembebasan lahan mudah dilakukan lantaran memberikan nilai naik dua hingga tiga kali lipat dari harga pasaran setempat. “Nilai tanah benar-benar ganti untung. Penilai menjadi mudah kerjanya, nilai nya tinggi-tinggi. Namun itu tidak fair untuk pembangunan kepentingan umum,” terangnya.
Terkait pembebasan lahan itu, Sofyan A. Djalil mengatur lebih tegas di RUU Cipta kerja. Dimana defisinisnya lebih diperluas dengan memperkenalkan lands consolidation. Selama ini pembebasan lahan dilakukan volunteer, di RUU Cipta Kerja bisa dipaksakan. Itu bercermin dari kasus yang terjadi selama ini di suatu daerah perkotaan yang kumuh, dilakukan land development dengan restrukturisasi cara lands consolidation. “Selama ini pembebasan berbasis volunteer, bila ada satu atau dua pihak yang tidak setuju bisa menghambat pembebasan,” jelas Sofyan.
Namun, di RUU Cipta Kerja akan diatur bila terdapat masyarakat setempat 10 % atau 5 % yang terkena pembebasan tidak setuju land consolidations bisa dipaksakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum,” terannya.
Untuk mendukung, manajemen pertanahan di Indonesia, Kementerian ATR/BPN bakal merampungkan pendaftaran tanah 2025. Semua tanah diluar Kawasan hutan, khususnya pulau jawa akan terdaftar dengan baik. Semua polygon tanah akan terdaftar mulai gang, saluran di setiap desa dan dijamin tidak terjadi over load, termasuk nilai tanahnya. Untuk tanah yang tidak diketahui status atau pemiliknya akan dilakukan blokir, hingga pemilik tanah sebenarnya datang ke BPN. “Tanah negara dan wakaf bisa teridentifikasi dengan jelas,” terangnya.
Tidak hanya itu, Kementerian ATR/BPN juga meningkatan Zona Nilai Tanah (ZNT). Memang selama ini ZNT yang dihasilkan diakui belum mencerminkan real kondisi sebenarnya. Nilai tanah di jalan utama dan masuk 20 atau 50 meter nilainya bisa berbeda. Ke depan akan di tingkatkan dengan nilai per bidang atau nilai individual seperti yang berlaku di negara maju. Penilai anggota MAPPI memiliki banyak peran. Kementerian ATR/BPN juga akan memperkenalkan kurikulum penilaian tanah di STPN, sehingga penilaian tanah bisa mendapatkan sertifikasi dari MAPPI, untuk meningkatkan kualitas ZNT, jelasnya.
Selain itu majamen pertanahan, Kementerian ATR/BPN juga memperkenalkan layanan digital terkait roya dan hak tanggungan. Layanan roya tidak harus ke BPN tetapi bisa diselesiakan di PPAT. Setelah clear di PPAT keluar hak tanggungan elektronik. Bila sudah lepas bank secara otomatis mengembalikan kondisi semula.
Lands value berdasarkan nilai tanah dan nilai tanah dilakukan secara individual. Disitulah penilai MAPPI juga akan banyak berperan. Harga transaksi sebagai data base nasional bisa di peroleh melalui internet dengan mudah ke depannya. Berapa harga terakhir dari transaksi yang terjadi. Saat ini yang terjadi orang tidak mendisklous harga yang sebenarnya, yang disebabkan BPHTB sebesar 5 % dari nilai transaksi.
Akibtanya, menurut Sofyan terjadi petak umpet antara pembeli, penjual dan PPAT yang melegalkan transaksi itu. Seperti harga Rp 1 miliar, pembeli dan penjual akan mengaku ke PPAT Rp 500 juta. Dan 5 % dari 500 juta jauh lebih murah dari pada 1 miliar. Itu termasuk akan dilakukan reformasi dan mencatat lebih baik. “Peran Penilai menjadi penting untuk mendukung land development,” terangnya.
Penegakkan Kode Etik
Sofyan A. Djalil juga mendorong pembebasan lahan bisa diselesaikan dalam satu tahun anggaran, menjadi lebih mudah membebaskannya. Meskipun proyek dilakukan multi year, pembebasan lahan harus tuntas dalam satu tahun itu. Jika tidak tuntas di tahun itu pembebasan secara parsial membuat harga tahun depan menjadi dua atau tiga kali lipat nilainya. “Yang menjadi masalah orang yang terima tahun ini akan marak menaikan harga yang menjadi masalahnya, banyak masalah harus diperbaiki untuk proyek pemerintah. Banyak hal yang harus diperbikai menunju Indonesia lebih baik,” jelasnya.
Sofyan A. Djalil menegaskan dengan semakin besarnya peran penilai pertanahan, MAPPI sebagai organisasi mampu menegakan kode detik profesi di tengah anggotanya. Bila standar etik tidak ditegakkan bisa menimbulkan masalah. Tidak hanya itu, Dia juga berharap sistem juga harus diperbaiki. Seperti misalnya, terjadi kesalahan di tunjuk penilai yang berbeda dalam satu lahan, satu jalur pengadaan tanah untuk jalan toll. Nilai yang dikeluarkan antara penilai A dan penilai B dalam menetapkan harga bisa berbeda padahal objeknya berdampingan. \
Sebagai iustrasi jalan toll sepanjang 20 kilo meter seharusnya dilakukan penilaian dengan cara konsorsium. Dengan tor yang sama, tidak ada penilai A menetapkan nilai Rp 1.000/meter dan penilai B menetapkan nilai Rp 2,000/meter. “Itu indikasi yang sulit dalam musyawarah dengan masyarakat. Dan itu menjadi masalah yang harus segera perbaiki sekarang.,” terangnya.
Sebagai profesi yang self regulation organization (SRO), peran MAPPI menjadi penting dan diharapkan mampu menegakkan Kode Etik di tengah anggotanya. Organisasi ini harus mampu menegakkan disiplin, jika tetap ingin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. “Kalau tidak kepercayaan masyarakat bisa berkurang. Saya juga menegaskan itu di profesi PPAT maupun juru ukur independen,” terangnya.
Dengan menghukum satu atau dua pelanggar, Sofyan menegaskan itu jauh lebih berharga, dari pada membiarkan pelanggaran itu merusak profesi secara keseluruhan. Dalam satu keranjang tomat pasti ada tomat yang busuk, tugas kita mengeluarkan tomat busuk itu supaya dalam keranjang berisi tomat yang baik,” terangnya. Itulah harapan Sofyan A. Djalil berharap organisasi profesi penilai di Indonesia (MAPPI), mampu berkomitmen menegakkan kode etik profesi di tengah anggotanya. Itu semua untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini. (***/HS)
