Potensi enegri terbaru di Indonesia melimpah ruah. Mulai dari air, panas bumi, bioenergy, tenaga surya, angina hingga arus laut bisa menghasilkan 442 Gigawatt (GW).
WartaPenilai.id—Indonesia terus berkomitmen menurunkan emisi 29%-41% pada 2030 dengan bantuan internasional. Sektor lahan dan energi diharapkan menjadi kontributor utama penurunan emisi. Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), menjadi andalan Indonesia dengan potensi energi terbarukan yang besar.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kemenko Perekonomian, Montty Girianna, pada acara Launching Program ‘Clean Energy Finance and Investment Mobilisation’ (CEFIM) Indonesia, di JI Expo Kemayoran, Jakarta, 8 Nopember 2019 lalu.
Indonesia, terang Montty Girianna telah mendapatkan peringkat Triple B (BBB) dan masuk dalam rating investment grade country dari lima lembaga pemeringkat internasional. “Artinya investor seharusnya tidak perlu khawatir untuk berinvestasi di Indonesia,” jelasnya.
Energi terbarukan dari air, panas bumi, bioenergy, tenaga surya, angina, dan arus laut mencapai 442 Gigawatt (GW). Berdasarkan data dari bersumber dari booklet “Energi Berkeadilan Semester I – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Juli 2019), penggunaan energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan masih sebesar 9,32 GW atau sekitar 2 % dari total potensi yang ada. Sedangkan, porsi energi terbarukan dalam bauran energi saat ini mencapai 12,8%.
Pemerintah Indonesia terus berupaya mengembangkan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). Itu termuat pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, menyebutkan pemerintah menargetkan capaian energi terbarukan sebesar 20% pada 2024. Target itu menentukan kebutuhan pembiayaan, investasi, dan perbaikan regulasi untuk mendukung pengembangan EBT.
Seperti, investasi infrastruktur ketenagalistrikan membutuhkan pembiayaan sekitar Rp 400 triliun per tahun, sementara pada 2018, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) hanya mampu memenuhi sebesar Rp 115 triliun. Makanya dibutuhkan partisipasi sektor swasta dalam mengembangkan sektor energi.
Pemerintah, lanjut Montty, menyadari masih banyak tantangan dalam pengembangan EBT. Seperti masalah lahan, sosial, teknis perizinan, regulasi dan pendanaan. Sedangkan alternatif pembiayaan EBT, sesusi PP 46 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2018, pemerintah telah membentuk Badan Layanan Umum Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Pembentukan badan ini, tambah Montty diarahkan menghimpun dana hijau baik dalam negeri maupun luar negeri dengan mekanisme yang fleksibel, baik dalam hal penghimpunan, penyaluran, maupun penggunaannya, namun juga berstandar internasional.
Dorong investasi simplifikasi perizinan melalui Online Single Submission (OSS), yang diharapkan investor lebih mudah mendapatkan izin, serta dapat memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha. (Tim)
