Menteri Keuangan mengkonsultasikan kondisi emergency APBN 2020 pada BPK dan DPR. Sebab, dampak pandemic covid-19, berpengaruh merubah prioritas APBN 2020.
Wartapenilai.id—Pemerintah melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani akan mengkonsultasikan APBN 2020 terkait situasi emergency, dampak pandemic covid -19, yang mengubah langkah-langkah kementerian, lembaga dan daerah merubah prioritas APBN, agar tidak menjadi temuan BPK dikemudian hari.
Sri Mulyani menegaskan tetap akan menjaga tata kelola yang baik, dan tetap tidak mengharap tidak terjadi korupsi, penyelewengan. “Semua bekerja fokus benar-benar menangani masalah pandemi ini dan melindungi masyarakat, serta dunia usaha,” terang Sri Mulyani, pada wartawan melalui on-line, Jumat 20 Maret 2020.
Kondisi emergency, terang Sri sudah dikomunikasikan ke Dwan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Badan Pengawas Keuangan (BPK).
Lebih lanjut, Menkeu juga menegaskan sudah berkomunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta BPK, dalam menghadapi situasi yang seharusnya mulai melakukan audit untuk anggaran 2019, tapi karena situasi covid-19 secara langsung akan sangat terpengaruh.
Menkeu juga berkoordinasi dengan BI dan OJK Sampai hari ini, Menkeu menjelaskan bersama-sama Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisioner OJK terus melakukan pemantauan, baik dari kebutuhan likuiditas, kebutuhan sisi foreign exchange, pergerakan surat utang, korporasi, dan kemungkinan terjadinya dampak NPL yang meningkat. “Semua terus dipantau dengan protokol yang sama terjadi di tahun 2008-2009,” tandas Menkeu.
Menkeu juga menyampaikan tentu harus memodifikasi berdasarkan situasi terkini, dampaknya kepada sistem keuangan yang rembesannya atau masukan dari dampak covid-19 pada sektor keuangan melalui suku bunga, nilai tukar, pinjaman yang mungkin akan mengalami kemacetan, maupun dari berbagai sentimen psikologis akan dimasukkan dalam protokol yang sedang ditingkatkan.
“Saat ini kita terus meningkatkan level dari waspada ke siaga akan terus kita lakukan sehingga kita mampu betul-betul meng-adjust (menyesuaikan) tingkat dari pemerintah untuk melakukan respons terhadap pergerakan yang begitu sangat dinamis,” tandas Menkeu seraya menyampaikan akan terus melaporkan kepada Presiden, Wapres dan Menko Perekonomian.(FID/EN/HS)
