Pemerintah daerah di Bali, ternyata belum mengenal dengan baik bahwa di lokal Bali terdapat profesi penilai yang berpraktik. Kesempatan ini dimanfaatkan DPD Bali Nusra semakin mengenalkan profesi penilai di lingkungan pemerintah daerah. Profesi ini bisa membantu melakukan penilaian keekonomian yang dibutuhkan pemda, baik tujuan PBB, pengadaan lahan untuk pembangunan infrastuktur dan lainnya.
Wartapenilai.id—Potensi dan peluang praktik penilaian di wilayah Bali Nusa Tenggara sejatinya terbuka sangat lebar, baik itu penilaian pengadaan lahan maupun penilaian komersial. Namun, keberadaan profesi penilai di Bali kurang dikenal pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota), termasuk pelaku bisnis. Akhirnya, banyak potensi penilaian yang nilainya fantastik, digarap KJPP dari luar Bali.
Ketua DPD MAPPI Bali Nusra, Astrid Flora Pahliana sangat menyangkan itu terjadi. Di Bali Nusra terdapat 18 KJPP, dimana pangsa pasarnya 90 persen mengerjakan pekerjaan penilaian sektor ritel kredit perbankan. Untuk kue-kue penilaian yang besar, seperti pengadaan lahan, penilaian untuk laporan keuangan, penilaian properti komersial, banyak dimainkan KJPP dari luar Bali. “Dari 18 KJPP yang ada di Bali Nusra pangsa pasarnya 90 persen penilaian sektor ritel perbankan, hanya 10 persen yang bermain di penilaian komersial dan pengadaan lahan,” terang Astrid.
Apa yang terjadi di Bali, diakui Astrid memang karena sertifikasi penilai di wilayahnya masih banyak yang menyandang Penilai Properti Sederhana (PS). Untuk bisa menggerjakan pekerjaan yang besar-besar seperti itu, dia terus mendorong anggotanya untuk meningkatkan sertifikasi, juga kompetensi yang dibutuhkan. “Agar semua potensi penilaian di Bali Nusra bisa di nikmati anggota,” jelas Astrid Flora memberikan semangat.
Sejak menduduki posisi Ketua DPD Bali Nusra, Astrid Flora Pahliana mulai memetakan potensi-potensi yang ada bisa dikerjakan anggotanya. Seperti melakukan audiensi dengan REI Bali setelah Musda tahun 2019 lalu. Astrid mengakui bahwa profesi penilai di kalangan anggota REI Bali sendiri belum begitu dikenal. Padahal, anggota REI Bali kerap berhubungan dengan penilai saat penilaian agunan untuk pengucuran kredit.
Dari hasil audiensi antara DPD MAPPI Bali Nusra dengan REI Bali banyak melakukan berdiskusi, penjajakan dan bertukar informasi, termasuk tukar menukar informasi anggota. “Mereka baru tahu kalau ada DPD MAPPI di Bali, kalau dari dulu mungkin kerjasama lebih sudah terjadi,” terang Astrid menirukan salah satu pengurus REI Bali yang antusias menjalin kerjasama.
Lebih lanjut, Astrid Flora menjelaskan DPD REI Bali saat ini terjadi pergantian kepengurusan baru, belum bisa dilakukan audiensi tatap muka. Intinya baik DPD MAPPI Bali Nusra dengan DPD REI Bali terus menjalin komunikasi lebih baik untuk menyambut kerjasama antara profesi penilai dengan perusahaan pengembang di Bali.
Selain, kerjasama dengan organisasi pengembang, DPD Bali Nusra berencana melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Bali. Ini dilakukan, lantaran diketahui saat Musda DPD Bali 2019 lalu, dan Wakil Gubernur Bali mengakui belum mengetahui bila di Bali ada profesi penilai. “Rencana audiensi dengan Pemprov Bali salah satu PR untuk mengenalkan profesi penilai di kenal di kalangan pemerintah daerah. Ini untuk menyambut peluang pekerjaan penilaian dari pemerintah daerah,” terang Astrid lagi.
Astrid menjelaskan potensi penilaian di pemerintah daerah sejatinya cukup besar. Namun karena pemerintah daerah di Bali belum mengetahui bila di Bali ada 18 KJPP yang bisa memberikan support penilaian yang dibutuhkan. “Sejatinya banyak pekerjaan penilaian di Pemda, namun karena pihak Pemda belum mengenal atau mengetahui bahwa di lokal Bali ada profesi penilai. Akhirnya kesulitan mencarinya, dianggap penilai itu ada di Jakarta saja,” terangnya.
Selain melakukan audiensi dengan DPD REI Bali, Pemprov, DPD Bali Nusra berencana menggelar audiensi dengan Kantor Badan Peranahan Nasional (BPN) Bali. Selain itu juga akan melakukan sosialisasi keberadaan dan peran penilai di Universitas Udayana Bali.
Astrid Flora mengakui sosialisasi ke Universitas tidak lain untuk lebih mendekatkan profesi penilai ke mahasiswa dan alumni, pemasok pekerja profesi. Sebab, Astrid melanjutkan para alumni universitas di Bali banyak terserap di sektor pariwisata, dan sangat sedikit yang memasuki profesi penilai.
Selama ini pasokan tenaga penilai di pasok dari lulusan S2 UGM dan staf penilai dari cabang lainnya. “Rata-rata alumni universitas di Bali terserap ke sektor pariwisata, itu mengganggu pasokan tenaga penilai dari lokal yang sulit tercapai. Dan profesi penilai belum terlalu dikenal,” terangnya.
Apa yang dilakukan DPD Bali Nusra, tidak lain menggairahkan peran dan kontribusi profesi penilai turut membangun dari pinggiran. “Masih banyak yang harus kerjakan, baik menjalin kerjasama dengan lembaga, institusi, dan pemda, meningkatkan kompetensi anggota, juga meningkatkan branding profesi penilai di tengah masyarakat,” terang Astrid lagi.
Untuk meyambut besarnya potensi penilaian di Bali Nusra, Astrid Flora Pahliana berharap pada anggotanya untuk terus meningkatkan kompetensi, meningkatkan level sertifikasi dari PS menjadi penilai publik penuh, dan terus update perkembangan terkini terkait pengadaan lahan dan peningkatan kompetensi penilaian komersial.
“KJPP lokal Bali Nusra harus mulai berani bermain di penilaian komersial dan pengadaan lahan. APalagi di Bali banyak berdiri bangunan dan Gedung komersial seperti hotel berbintang. Selama ini potensi ini banyak dinikmati KJPP dari luar Bali,” jelas Astrid.
Termasuk di pengadaan lahan yang di butuhkan Pemerintah Daerah, KJPP Lokal sudah harus menyambut potensi itu dengan membekali kompetensi yang dibutuhkan. DPD Bali Nusra berkomitmen meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan baik melalui workshop, lokakarya, PPL dan lainnya. (***/Hari Suharto)
