Wahyu Mahendra, setelah dipercaya memimpin DPD MAPPI Jateng berkomitmen meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan penilai di sana. Dengan kompetensi yang dimiliki anggota, dia nyakin bisa mengurangi risiko yang bakal menimpa anggota saat menjalani praktik penilaian.
Wartapenilai.id—Itu bakal diwujudkan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) MAPPI Jateng, yang terpilih di Musda Nopember 2020 lalu. Program kerja yang diusungnya diarahkan menghantarkan anggota menjalani praktik penilaian menjadi lebih baik. Kompetensi anggota ditingkatkan agar penilaian yang dihasilkan mampu memitigasi risiko yang bakal terjadi. Maklum ini dilakukan lantaran profesi ini belum memiliki regulasi yang kuat setingkat UU.
Seperti, di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur, saat menjalani praktik penilaian dengan minim regulasi dan aturan kerap menjadi sasaran untuk disalahkan. Praktik penilaian di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan seperti ketersediaan data base penilaian yang handal belum tersedia.
Dilihat dari peran profesi ini sejatinya sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pembangunan seperti menghitung nilai ganti rugi. Juga hasil penilaian yang dikeluarkan, jelas berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Itulah yang sangat disayangkan Wahyu Mahendra kelahiran Demak, 23 Maret 1983 silam ini. Wahyu menegaskan profesi penilai memang belum memiliki payung hukum yang kuat setingkat Undang-undang saat menjalani praktik penilaian. Itu membuat profesi ini lemah saat menghadapi hukum. Tidak seperti profesi lain seperti akuntan publik yang telah memiliki regulasi kuat setingkat UU Akuntan Publik.
Hingga saat ini profesi penilai menjalani praktik penilaian mendasarkan diri pada Peraturan Menteri Keuangan. Ini bertolak belakang dengan pekerjaan penilaian (objek) yang banyak diatur UU, seperti penilaian pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan lainnya.
Apa yang terjadi menjadi pemikiran, bahwa profesi ini masih lemah dihadapan hukum. Setelah dipercaya menjadi Ketua DPD Jateng, Wahyu Mahendra akan memberikan dukungan penuh DPN MAPPI mendorong dan mewujudkan lahirnya UU Penilai Publik. Banyak pemikiran yang di tawarkan agar profesi penilai ini segera memiliki regulasi yang kuat setingkat UU dan itu menjadi perhatian baik seluruh anggota profesi juga stakeholder profesi ini.
Wahyu Mahendra tergolong Ketua DPD termuda di penilai. Diusai 37 Tahun dipercaya menduduki posisi Ketua DPD MAPPI Jateng, menyisihkan empat kandidat lainnya. Wahyu mahendra menekuni profesi penilai usai tamat Diploma Teknik Bangunan Gedung, Politeknik Negeri Semarang (2004). Dia bergabung ke Kantor Penilai PT Laksa Laksana dan dipercaya sebagai asisten penilai. Di tengah bekerja di Kantor penilai itu, Wahyu melanjutkan S1 Teknik Sipil, di Universitas Seamrang (USM) tahun 2007.
Selain menjalani profesi penilai, Wahyu juga sempai menggeluti bisnis kontraktor dan konsultan teknik. Dan usai menyelesaikan S1 Teknik Sipil, dia justru menghadapi kegalauan akan masa depan menjalani profesi penilai. “Saya masuk ke penilai tahun 2004 dan sempat vacum di tahun 2008 karena kurang paham dan merasa belum ada kejelasan akan masa depan menjalani profesi penilai,” terang Wahyu Mahendra, anak ketiga dari lima bersaudara, yang latar belakang orang tuanya PNS.
Meski di tahun 2005, Wahyu Mahendra sudah menyandang sertifikasi dasar penilai P1 dan P2, dia masih diliputi kegalauan. Untuk memastikan profesi penilai adalah profesi yang mantap dan bisa digeluti, 2007 dia hijrah ke PT Wadantra Nilai Tama dan didapuk sebagai penilai pratama. Pelan dan pasti, tahun 2010 Wahyu mampu menyelesaikan pendidikan lanjutan penilai P3 dan P4.
Berbekal ilmu dan pengalaman yang dimiliki, Wahyu terlihat kurang pede menjalani profesi penilai. Tahun 2012 dia bergegas mengambil kursus real estate di Singapore Institute of Surveyors and Valuers di Singapore. “Mengikuti kursus lebih memantapkan memasuki profesi penilai. Semua itu tantangan profesi baru harus banyak belajar secara independent,” terang Wahyu melalui WA.
Karir Wahyu di PT Wadantra yang berganti menjadi KJPP SAH dan Rekan dilakukan hingga tahun 2013. Di tahun itu pula Wahyu Mahendra lolos ujian sertifikasi Penilai Properti. Lalu di tahun 2014, Wahyu bergabung dengan KJPP Yanuar Bey & Rekan dan berganti nama menjadi KJPP Dasaat Yudistira & Rekan, menempati posisi sebagai Patner sampai sekarang.
Wahyu Mahendra tergolong orang haus akan ilmu dan pengetahuan, tahun 2015 dia mampu menyelesaikan Magister Ekonomi Pembangunan, Universitas Gajah Mada (UGM). Tidak hanya itu, Wahyu Mahendra di tahun 2019 melengkapi diri sebagai penilai yang mampu lolos ujian sertifikasi penilai bisnis. Lengkap sudah sertifikasi sebagai penilai publik baik properti dan bisnis yang dimiliki bapak tiga putra ini.
Perjalanan di organisasi DPD Jateng dimulai saat dia diperccaya menjadi Sekretaris pada tahun 2016. Pada tahun 2020 di Musda DPD Jateng, Wahyu Mahendra maju menjadi calon Ketua DPD dan hasilnya penilai anggota MAPPI di Jateng memberikan suara untuk menduduki orang nomor satu di DPD Jateng. Alhasil anggota penilai di Jateng mempercayai Wahyu Mahendra menakodai DPD Jateng 2020-2024.
Menurut Wahyu Mahendra kontribusi penilai sangat banyak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa. Hingga saat ini, peran profesi penilai belum optimal, masih banyak bermain di wilayah praktik penilaian. Padahal bidang di luar penilaian masih terbuka baik untuk optimalisasi aset di Indonesia baik aset negara maupun swasta. “Selama ini pengelolaan aset belum optimal, baik dari sisi pencatatan, perencanaan, pengawasan hingga pengelolaan aset yang harus dioptimalkan,” terangnya.
Banyak program yang harus direalisasikan untuk menghantarkan anggota mencapai kejayaan menjalani profesi penilai. Apalagi profesi penilai, baru terkena dampak cukup berat akibat Pandemic Covid-19, yang sangat mempengaruhi berbagai sendiri kehidupan termasuk perekonomian. Peran profesi di luar penilaian, seperti optimalisasi aset bisa dimainkan untuk mendorong perumbuhan ekonomi.
Wahyu Mahendra menilai peran profesi penilai perlu ditingkatkan lagi, terutama proses perencanaan dan pengembangan aset dan itu perlu sosialisasi kepada masyarakat akan keberadaan profesi ini lebih tepat.
Selain itu, Wahyu menjelaskan agar profesi penilai menjadi profesi yang dibutuhkan baik dunia usaha dan masyarakat, perlu dilakukan sosialisasi ke pelaku usaha, lingkup pekerjaan penilai yang tidak terbatas pada pekerjaan penilai, namun profesi penilai memiliki jasa lain.
Seperti konsultasi pengembangan properti, desain sistem informasi aset, manajemen properti, studi kelayakan usaha, jasa agen properti, pengawasan pembiayaan proyek, hingga studi penentuan sisa umur ekonomi. “Saat ini pelaku profesi masih banyak berkutat di penilaian, terutama perencaaan seperti FS dan HBU. Dengan begitu setiap pengembangan aset akan memiliki value added yang baik,” terangnya.
Progam kerja yang diusung untuk meningkatkan kompetensi penilai di Jawa Tengah seperti meningkatan pendidikan penilai (baik kualitas dan kuantitas). Itu dilakukan dengan banyak menggelar PPL yang diperlukan anggota untuk peningkatan kompetensi, termasuk pendidikan designasi. Biaya pendidikan diusahakan yang terjangkau bagi anggota. Juga meningkatkan kualitas dan kuantitas sesuai kebutuhan anggota.
Tidak hanya itu, Wahyu Mahendra akan terus berupaya meningkatkan sarana penilai seperti menambah literatur penilaian dengan membangun perpustakaan di Sekretariat DPD Jateng. Untuk meningkatkan kesejahteraan penilai dilakukan dengan mendirikan koperasi. “Itu dilakukan dengan berkolaborasi dengan IKJPP terkait usaha jasa penilaian, juga adanya wacana pembentukan koperasi,” terangnya.
Juga mendorong terbentuknya UU Penilai sebagai langkah memberikan perlindungan pada anggota. Kami bersama DPN MAPPI mendorong adanya UU penilai dan akan banyak menggelar kegiatan yang mengarah kearah pembentukan UU dari daerah,” jelasnya. (***/Hari Suharto).
