Proyek Strategis Nasional (PSN), yang ditangani Kementerian PUPR kian hari jumlahnya semakin besar. Namun sayang, pembangunan PSN yang diarahkan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menghadapi kendala pengadaan lahan. Itu disebabkan data nominatif dan peta bidang dari masyarakat terdampak pembebasan, dari Kantor Wilayah BPN kerap terlambat. Juga cara penilaian yang masih menerapkan teknik dan survey objek penilaian secara manual.
Wartapenilai.id—Lengkap sudah penilaian pengadaan lahan pembangunan PSN selalu terlambat dilakukan pembangunan konstruksi. Pantas saja, Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Anita Firmanti di Munas XII MAPPI, 16 Septmber 2020 lalu, mendorong MAPPI terus meningkatkan profesionalisme anggotanya untuk mampu berinovasi melakukan percepatan penilaian pengadaan lahan PSN.
Sebab, setiap tahun Anita Firmanti menjelaskan Kementerian PUPR mendapatkan amanah semakin besar melakukan pembangunan infrastuktur, yang harus didukung ketersediaan lahan untuk pelaksanaan konstruksi. Di tahun 2021, Kementerian ini memiliki anggaran untuk pengadaan lahan mencapai Rp 21 triliun dari total anggaran Rp 149,81 triliun yang disetuji DPR.
Anggaran pengadaan lahan sebesar itu, tambah Anita, Kementerian PUPR di tahun 2021 untuk bidang jalan membutuhkan pembebasan lahan sekitar 8.000 ha. Untuk bidang SDA direncanakan pembebasan sebanyak 7.424 ha, sehingga dua bidang itu membutuhkan sekitar 15.000 ha.
Inovasi yang dimaksud Anita Firmanti tidak lain terkait metode penilaian, mampu menghasilkan nilai yang akurat dan bisa di terima semua pihak, yang ujungnya mengurangi hambatan pembebasan lahan. Dengan begitu, tidak ada lagi masyarakat yang menolah hasil penilaian yang dikeluarkan penilai pertanahan.
Percepatan pembangunan PSN, Anita Firmanti berharap penilai anggota MAPPI memiliki inovasi dan kompetensi membantu percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur, sehingga PSN segera dilakukan tahap konstruksi. Melalui inovasi, penilai bisa menyelesaikan penilaian pengadaan lahan secepat mungkin dan kurang dari satu tahun pengadaan lahan bisa di selesaikan. “Hal ini bertujuan menghindari spekulasi harga tanah di tahun berikutnya, sehingga peranan Mappi di sini sangat besar melakukan kelancaran pelaksanaan pembangunan,” kata Anita.
Memang, pengadaan lahan untuk kepentingan umum, khususnya pengadaan lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), masih banyak menemui kendala di lapangan. Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang memiliki pengalaman mendapat kontrak dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian PUPR kerap menghadapi kesulitan. Sebab, KJPP yang bersangkutan tidak bisa langsung memulai pekerjaan lapangan. Itu dikarenakan pihak PPK belum memiliki dokumen daftar nominative dan peta bidang dari Kantor Wilayah Pertanahan setempat.
Sebagai pemenang tender PSN, KJPP harus mendapatkan surat penugasan dari Kantor BPN dan mendapatkan data nominated dan peta bidang tanah masyarakat yang terkena dampak pembebasan. Baik untuk mendapatkan surat penugasan dan data peta bidang dan daftar nominative itu jelas memakan waktu yang cukup lama dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Penilai Publik, Zaenal Arifin dari KJPP Dedy Arifin Nazir & Rekan (DAZ) menguraikan untuk KJPP pemenanng tender PSN semestinya sudah bisa memulai pekerjaan survey lapangan. Meskipun belum mendapatkan data nominative dan peta bidang tanah masyarakat terdampak. Zaenal mengarahkan survey lapangan bisa di lakukan dengan mendasarkan diri pada dokumen studi Larap dan dokumen studi perencanaan penilaian. “Ketika data peta bidang dan daftar nominative dari BPN, data yang valid turun, tinggal melakukan perbaikan dan penyesuaian data,” terang Zaenal.
Sebagaimana diketahui, pelaksana PSN memiliki dokumen feasibility study PSN, studi Larap, Amdal, dan perencanaan penilaian tanah. Sementara KJPP, tempat bernaung penilai pertanahan, melakukan survey lapangan, untuk memverifikasi persil-persil lahan sesuai peta bidang dari BPN dan mengecek daftar nominatif aset yang dimiliki masyarakat dan pihak lain. Juga menyelesaikan pekerjaan penilaian hingga keluar laporan penilaian (nilai Penggantian Wajar) dalam tempo 30 hari kerja. Cara kerjanya mendasarkan didi pada SPI 306.
Lebih lanjut, Zaenal Arifin menjelaskan pada dasarnya pihak BPN dalam menyusun peta bidang dan penetapan daftar nominatif umumnya menggunakan data yang sudah tersedia di data study ‘larap” proyek PSN yang dimaksud. “Bila Tim dari KJPP melaksanakan survey lapangan bisa menggunakan peta bidang dan daftar nominatif yang pada laporan study “larap”. Itu sudah sangat mungkin dijadikan acuan awal dalam pelaksanaan survey lapangan proyek,” tambahnya.
Cara itu dilakukan untuk menghindari waktu tunggu yang lama, baik untuk mendapatkan surat penugasan dan mendapatkan data nominative bidang tanah. Disitulah penilai masih masih bisa mengoptimal cara kerjanya di tengah menunggu proses turunnya surat penugasan maupun data peta bidang dan daftar nominative dari Kantor Wilayah (Kantah) BPN.
Apa yang dilakukan KJPP DAZ & Rekan, merupakan bentuk inovasi menyelesaikan penilaian pertanahan seperti diharapkan Kementerian PUPR. Berbekal informasi dokumen studi Larap dan studi perencanaan penilaian, dilakukan pemetaan berbantuan foto udara, bisa di peroleh data informasi objek penilaian yang akurat.
Yang Dihadapi KJPP
Memang, KJPP pemenang tender PSN kerap terlambat melaksanakan survey lapangan, yang disebabkan lamanya menunggu surat penugasan dari Kantor BPN setempat. Juga serah terima berita acara peta bidang dan daftar nominatif dari Kantor BPN setempat. Ini bisa memakan waktu berminggu-minggu, dan membuat waktu kerja efektif dari KJPP pemenanng tender hanya untuk mendapatkan data tersebut.
Zaenal Arifin menilai keterlambatan dan lamanya waktu tunggu penyerahan dokumen data peta bidang dan nominative itu tidak lain karena lemahnya koordinasi antar kementerian dan lembaga. “Koordinasi itu kurang singkron antara sesama lembaga pemerintah, baik itu terkait tehnis dan operasional. Dan itu memang tidak mudah untuk diuraikan,” terang Zaenal.
Lebih lanjut Zaenal mengakui tidak ada ukuran waktu yang pasti, terkait penerbitan surat tugas untuk KJPP dari Kantor BPN setempat. Dia mengakui permasalahan umum yang dihadapi KJPP melakukan penugasan pembebasan lahan proyek PSN diantaranya. Pertama, KJPP yang telah menandatangai kontrak dengan PPK proyek PSN. namun data nominatif dan peta bidang yang sah belum bisa diperoleh dari BPN. Kedua, khusus penanganan pekerjaan proyek PSN yang melibatkan jumlah persil–persil lahannya rata–rata di atas 500 persil tanah. Pihak KJPP umunya terkandala di lapangan memperoleh pendampingan dari tim Satgas Proyek. Juga mendapatkan gaet lokal yang memahami lokasi proyek seperti bantuan aparat desa dan masyarakat setempat.
Ketiga, umumnya KJPP dalam melaksanakan pekerjaan penilaian pembebasan lahan skala proyek PSN, Tim Survey KJPP di lapangan jarang dilengkapi alat pendukung survey yang modern, berbasis Teknologi Informasi (TI) seperti pemanfaatan tehnologi foto udara dengan bantuan pesawat tanpa awak. Itu sangat efisien mem-verifikasi peta bidang yang berbasis titik koordinat setiap persil–persil lahan tanah milik masyarakat. Itu untuk mendeteksi luasan, kountur, dan visualisasi rincian aset yang ada diatas persil–persil lahan yang dinilai.
Solusi Penilaian PSN
Lebih lanjut, Zaenal Arifin memberikan tip untuk KJPP yang melakukan penilaian untuk PSN. Dimana KJPP yang telah menandatangani kontrak proyek dengan PPK-PSN, bisa melakukan pekerjaan survey lapangan dengan menggunakan data peta bidang dan daftar nominatif sementara dari hasil laporan studi larap. Meskipun belum memiliki surat tugas dan data peta bidang dan daftar nominatif bidang.
Sebagaimana diketahui, dokumen studi larap, dibuat kurang lebi 3 sampai 4 tahun sebelumnya. Studi itu juga dimanfaatkan oleh Satgas pembebasan lahan dan BPN untuk mendata ulang pengesahan peta dan daftar nominative terbaru, berdasarkan panduan data-data dari laporan studi Larap yang sudah ada. Bila hasil pendataan ulang yang dilakukan BPN dan instansi lainnya untuk mengesahkan peta bidang terbaru dan penetapan daftar nominative, KJPP tinggal melakukan penyesuaian dengan hasil pendataan terbaru.
Terkait pelaksanaan pekerjaan, Zaenal menambahkan, penilaian pembebasan lahan berskala besar seperti proyek PSN (bendungan, bandara, pelabuhan, pelebaran jalan dan pembangunan jalan tol dan lainnya), keberadaan KJPP bisa bekerja secara cepat tepat dan akurat. Untuk itu, mekanisme survey lapangan menjadi konsentrasi utama, mengatur manajemen survey terarah guna menditeksi posisi persil bidang per bidang tanah, tegakan pohon, bangunan dan prasarana. “Itu mutlak dilakukan survey secara tracking darat dan bantuan foto udara,” terang Zaenal.
Lebih lanjut, Zaenal menegaskan peran dan fungsi KJPP sebagai profesi penilai, mampu menentukan nilai suatu barang, yang tugas utamanya menguji kecocokan antara data dengan fakta fisik di lapangan yang dilakukan melalui survey (survey on site location). “Dengan dilengkapi peralatan survey moderen berbasis TI, standar minimal penggunaan bantuan foto udara menjadi mutlak harus dilakukan guna memperoleh hasil akurasi data dan dokumentasi yang valid untuk melaksanakan proses analisis dan proses penilaian yang akurat dan benar,” jelas Zaenal.
Untuk itu Zaenal mengingatkan pentingnya peningkatan kapasitas dan inovasi para penilai pertanahan, khusus yang menangani perkejaan proyek Strategis Nasional (PSN). Untuk menyikapi dan mendukungan program kerja percepatan pembebasan lahan di Kementrian PUPR, sangat mendesak dilakukan peningkatan kapasitas, inovasi dan kompetensi penilai pertanahan (KJPP). “Itu dilakukan dengan meningkatkan kemampuan SDM dan penerapan tehnologi informatika (TI) survey dan analisis,” terang Zaenal.
KJPP yang terlibat PSN, sudah waktunya menggunakan teknologi digital seperti Orthofoto, untuk memvisualisasikan objek penilaia secara akurat yang terkena dampak pembangunan infrastruktur. Itu dilakukan dengan memfoto objek penilaian dengan menggunakan pesawat tanpa awak, yang mampu memverifikasi peta bidang secara akurat. (***/Hari Suharto)
