Hasil rapat persiapan Rakernas MAPPI, menghasilkan dua keputusan yang bakal dibawa ke Rakernas mendatang. Dilakukan munas virtual atau memberikan perpanjangan waktu (pengurus sekarang) melanjutkan tampuh kepemimpinan hingga pelaksanaan munas konvensional dilakukan.
Wartapenilai.id—Pengurus MAPPI dari pusat hingga daerah (DPD), 2 Juni 2020 pukul 10.00 sampai 13.30 menggelar rapat persiapan rakernas. Rapat ini untuk memutuskan agenda yang bakal di bawah ke rakernas. Di Rakernas nanti akan diputuskan apakah Munas XII MAPPI yang tertunda dilanjutkan dengan munas virtual. Atau memberikan perpanjangan masa kepengurusan (DPN, DP, DPK) melanjutkan tampuk kepemimpinannya hingga memungkinkan pelaksanaan munas konvensional digelar.
Dua opsi itu yang mengemuka di rapat persiapan munas, yang dihadiri sekitar 40 peserta, yang dilakukan secara online video conference menggunakan aplikasi Webex Cisco. Terlihat rapat tersebut dihadiri Dewan Pengurus Nasional (DPN), Dewan Penilai (DP), Dewan Pengawas Keuangan (DPK), IKJPP, Panitia Munas, Panitia Rakernas, serta 15 DPD MAPPI.
Terlihat dari beberapa nara sumber yang diwawancara rapat persiapan rakernas terjadi perdebatan cukup sengit, anatar kubu yang menghendaki perpanjangan kepengurusan yang ada hingga pelaksanaan munas konvensional. Juga kubu yang menginginkan Munas MAPPI untuk disegerakan di tengah wabah Covid-19 dengan cara Munas Virtual.
Ketua IKJPP, Yufrizal Yusuf saat dikonfirmasi jalannya rapat persiapan rakernas mengatakan meeting masih pro dan kontra, keputusan akan di tetapkan pada waktu Rakernas. “Apakah dilakukan munas virtual atau memperkuat dan memberikan legitimasi pengurus yang ada sampai Munas konvensional dilakukan,” terang Yufrizal Yusuf.
Sementara Ketua DPD MAPPI Jawa Timur, Guntur Pramudiyanto, menjelaskan meeting pra rakernas berjalan cukup alot, masih ada yang tidak setuju munas virtual. Tetapi, terangnya, semua DPD dan pengurus DPN setuju Munas virtual.
Meski terbilang alot, Guntur menegaskan agenda pra rakernas sudah mengerucut pada pilihan munas virtual tahun ini dengan munas ditunda tanpa batas waktu. “Namun dari dua pilihan itu bakal diputuskan saat rakernas mendatang, dan jika terpaksa akan diambil voting” terangnya.
Sementara Ketua DPD MAPPI Sulamapua, Ahmad Syawal mengakui saat mengikuti rapat dengan aplikasi Webex Cisco sinyal kerap terputus putus. Itu membuat dia kehilangan beberapa informasi penting. Meski demikian dia menegaskan pilihan yang mengerucut di rapat itu seperti yang diusulkan oleh rapat internal penilai anggota DPD Sulamapua.
Syawal menegaska pertama memberikan perpanjangan waktu pada pengurus yang ada untuk melanjutkan kepengurusannya hingga pelaksanaan munas konvensional. Dan kedua melangsungkan munas virtual yang memang tidak ada larangan, ditengah wabah Covid-19.
Munas Virtual, lanjut Ahmad Syawal justru menguntungkan semua anggota yang jauh dari Ibu kota negara untuk bisa memberikan hak pilihnya pada pemilihan Penguru Pusat MAPPI. “Wacana munas virtual ok, namun ada syarat yang harus dipenuhi bisa luber. Baik dari sisi legalistas terpenuhi, juga tidak terkendala teknis,” terangnya.
Dua pilihan itu, terang Ahmad Syawal mengandung risiko masing-masing, baik munas virtual maupun perpanjangan masa kepengurusan yang sudah demisioner. Inti yang ingin diraih semua anggota tidak lain kepengurusan yang ada bisa berjalan optimal dan efektif.
Namun saat ini terkendala merebaknya wabah Covid-19, masa kepengurusan yang sudah berakhir dan AD-ART belum cukup akomodatif untuk munas konvensional (tidak bisa munas tatap muka) karena adanya pembatasan skala kecil maupun besar PSBB yang diberlakukan pemerintah.
Dari situlah muncul dua opsi pertama terus jalan dengan munas virtual dengan catatan legalitasnya mencukupi. Dan kedua, memperpanjang masa kepengurusan sekarang hingga munas konvensional dilaksanakan.
Dari dua pilihan itu pengurus dan anggota harus memilih. Memilih munas virtual, misalnya Syawal menegaskan aspek legalitasnya harus mememnuhi dan pemilihan virtual bisa mengakomodasi semua peserta untuk memberikan hak suaranya. “Memang ini hal baru, AD ART MAPPI belum memungkinkan untuk itu. Maka diteruskan diperpanjangan kepengurusan yang ada, agar tidak mendatangkan preseden dikemudian hari,” terangnya.
Masa kepengurusan MAPPI yang sudah berakhir di bulan Januari atau Fenruari lalu. DPN Sekarang belum demisioner, namun ada ketakutaan untuk mengambil keputusan. Dia memberikan contoh saat Peraturan Menteri ATR/BPN No 4 Tahun 2020 keluar, betapa ewuh pakewuhnya pengurus yang ada mengambil keputusan. Padahal jelas berpengaruh terhadap penilai yang terlibat di pengadadan tanah untuk kepentingan umum.
Baik menunda munas atau munas virtual, Ahmad Syawal menegaskan waktu terus berjalan pilihan yang tepat memberikan wewenang pengurus yang ada bisa menjalankan organisasi ini sampai munas konvensional atau virtual dilakukan.
Apa yang diperjuang pengurus dari pusat hingga daerah, diharapkan menghasilkan keputusan yang bisa diterima semua penilai anggota MAPPI pada Rakernas mendatang. Jangan sampai, keputusan yang di ambil mendatangkan masalah di tengah anggota berjibaku berjuang bertahan hidup, di tengah sepinya order penilaian. (***/HS)
Berikan Komentar