Banyak penilai anggota MAPPI, termasuk paket Balon DPN MAPPI, terheran-heran menyikapi kabar Munas diundur. Bahkan Pengurus MAPPI belum memberikan pernyataan resmi alasan pengunduran agenda Munas, yang sudah santer beredar ditengah anggota.
WartaPenilai.id—Kabar diundurnya Munas, santer beredar di kalangan penilai, menunjukan kurang siapnya Pengurus MAPPI, mengelola agenda anggota empat tahunan. Memang, waktu pelaksanaan Munaslub dengan agenda Munas, tidak terpaut terlalu jauh, empat bulan. Apalagi, sebelumnya, ada poin-poin di agenda AD/ART baru di Munaslub lalu yang mengundang perdebatan.
Penundaan Munas 2020 mendatang, dengan Agenda Pemilihan Paket DPN MAPPI, berpotensi menimbulkan persaingan tidak fair diantara paket DPN yang maju. Apalagi saat ini belum ada aturan yang jelas terkait kapan pendaftaran, persyarat pendaftaran paket, verifikasi Paket, masa kampanye yang diperbolehkan, masa tenang, hingga sesuatu yang di larangan.
Sebab Panitia Pemilihan Paket DPN MAPPI belum mengeluarkan aturan terkait pemilihan. Dengan tidak disegerakan aturan, jelas membuat pemilihan DPN MAPPI berpotensi tidak fair.
Menurut salah satu anggota penilai, yang tidak mau disebut namanya, mengatakan itu strategi usang kembali dimainkan, dengan adanya gejolak yang timbul akibat belum adanya aturan baku paket kandidat yang kurang mendapat dukungan. Bahkan, ada pula yang sudah mencuri start melakukan kampanye mencari dukungan suara melalui kopi darat.
Menurutnya penilai anggota MAPPI itu, sejatinya antara munas diundur dengan belum disahkan Akta Notaris atas Munaslub oleh Kehakiman tidak ada kaitannya. Disinilah terjadi ketidak fairan persaingan para kandidat Paket DPN MAPPI, ada yang menunggu ada pula yang mencuri start kampanye, terangnya.
Bicara MAPPI, tambahnya sepanjang lepas dari kepentingan kelompok, dimana ini hanya perkumpulan yang biasa-biasa saja dan anggota mudah ber-eksistensi. Namun, kalau sudah terkontaminasi akan terjadi keruwetan, kepentingan vs kepentingan, terangnya.
Sebagai organisasi professional penilai, tambahnya, MAPPI tidak melakukan hal semacam itu. Kalau terpaksa seharusnya anggota cepat diberikan informasi dan alasan diundurnya munas.
Menurut informasi, rencana pengunduran Munas MAPPI 2020, dikarenakan saat ini pengurus masih menyelesaikan hasil Munaslub 10 Oktober lalu, untuk dicatatakan di Notaris dan menunggu pengesahan Kementerian Kehakiman dan HAM. Alasannya, ini harus dipenuhi semenjak MAPPI, berubah menjadi organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yang mendapatkan legalitas dari Kementerian Kehakiman dan HAM.
Semua anggota berharap, MAPPI segera memberikan informasi terkait pengunduran Munas, tidak membiarkan agenda Munas menjadi liar. (Tim)
