Program prioritas 2020-2014 bidang perekonomian, diantaranya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan, mendukung keberlanjutan ekonomi dan meningkatkan daya saing ekonomi.
Wartapenilai.id—Pemerintah tengah merancang Program Prioritas dan Program Kerja 2020-2024 di bidang perekonomian. Tema yang dituju adalah “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing”. Melalui program itu terdapat empat kelompok program yang menjadi sasarannya.
Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (Growth), meningkatkan pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan (Inklusif), mendukung keberlanjutan ekonomi (Sustainability), dan meningkatkan daya saing ekonomi (Competitiveness).
Rapat koordinasi iu dihadiri Menteri ATR/BPN, Menteri Perindustrian, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional, Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hal itu saat memimpin Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian di kantor Kemenko Perekonomian. “Rapat hari ini adalah langkah awal koordinasi dan sinkronisasi kerangka pikir dari program yang selaras antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kementerian/Lembaga di lingkup perekonomian,” terangnya di Jakarta, 7 Nopember 2019.
Program yang ahrus tuntas dalam enam bulan ke depan adalah 15 usulan Program Prioritas (Quick Wins).
“Enam bulan pertama akan menentukan kondisi ekonomi, tantangan yang dihadapi harus mamu menangani persoalan-persoalan yang timbul di tengah perekonomian yang slow down,” kata Airlangga.
Adapun program prioritas tersebut antara lain program Implementasi Mandatori B30, Perbaikan Ekosistem Ketenagakerjaan, Jaminan Produk Halal (JPH), Penelitian dan Pengembangan Industri Farmasi, dan Penguatan Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).
Ada pula mengenai perbaikan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Penerapan Kartu Pra Kerja, Pengembangan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), Gasifikasi Batubara, Pengembangan Hortikultura Berorientasi Ekspor, Kemitraan Pertanian Berbasis Teknologi, Percepatan Elektronifikasi Keuangan Daerah, Green Refinery, dan Omnibus Law Cipta Kerja.
Usai rapat koordinasi kali ini, para menteri di bawah Kemenko Perekonomian beserta para Eselon I akan menindaklanjuti hasil keputusan rakor. “Kemudian 10 hari dari sekarang kita rencanakan rakor lagi,” tegas Menko Perekonomian.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menambahkan, kerangka pikir penyusunan program-program tersebut tentunya sejalan dengan visi-misi Presiden RI, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja dan Angkaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL), hingga Nota Keuangan.
Ada beberapa kriteria program atau kegiatan di K/L, terang Susiwijono yang akan dikoordinasikan di Kemenko Perekonomian. Pertama yang bersifat strategis dan berdampak luas kepada masyarakat. Kedua yang bersifat lintas sektoral dan berimplikasi luas pada kinerja K/L lain.
“Kemudian kriteria ketiga adalah yang berskala nasional, penting, strategis, dan berdampak luas ke masyarakat. Serta kriteria terakhir yang menyerap banyak tenaga kerja, investasi besar, dan high-tech,” jelas Susiwijono.
Mengenai usulan 15 program prioritas tersebut, Sesmenko Perekonomian menjelaskan bahwa tim Kemenko Perekonomian telah menyiapkan deskripsi program, sasaran/tujuan, uraian program/kegiatan, target/indikator kinerja, beserta kerangka waktu/jadwal pelaksanaan dari masing-masing program. “Ini akan memudahkan menindaklanjuti dan menuntaskan 15 program prioritas lebih baik,” tambah Susiwijono.(***/Tim)
