Genjot Pembangunan Infrastruktur, Penilai Kebagian Pekerjaan

by redaksi

Pemerintah kini menggenjot pembangunan infrastruktur, bagaimana kesiapan profesi penilai. Sebab, saat ini pasar konstruksi di tanah air sedang tumbuh subur. Tentu infrastruktur yang membutuhkan lahan perlu keterlibatan profesi penilai.

Wartapenilai.id—Komitmen Pemerintah periode 2015 – 2019 mengenjot pembangunan infrastruktur mulai terasa denyutnya. Mulai dari pembangunan pelabuhan, jalan toll, jalan baru, kereta api, listrik, bandara, hingga sumder daya alam. Jika dibandingkan dengan negara tetangga, pasar konstruksi Indonesia mengalami peningkatan lumayan besar dan menjadi terbesar di Asean yang mncapai $ 267 bilion.

Dengan adanya pembangunan ini jelas memberikan efek domino terhadap sektor lain. Sektor konstruksi berperan penting dalam mendukung perkembangan ekonomi nasional. Dengan begitu ada penyerapan tenaga kerja yang bisa meningkatkan pendapatan per pkapita, meningkatkan tarap hidup masyarakat, dan pencitaan lapangan kerja baru.

Melalui Kemenerian Perumahan Rakyat dan Tata Ruang, untuk menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan, sehingga keberadaan Jasa Konstruksi menjadi sangat penting dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan daya saing infrastruktur Indonesia.

Percepatan pembangunan proyek infrastruktur dalam lima tahun ke depan, menjadikan Indonesia pasar konstruksi terbesar di wilayah Asean dengan nilai proyek mencapai sekitar US$ 267 miliar. Dampak dari pembangunan konstruksi ini akan membawa pertumbuhan bagi Indonesia dan kawasan asean.

Sebab, biaya barang dan jasa bergerak di Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Sebuah studi yang dilakukan Bank Dunia menunjukkan bahwa kurangnya infrastruktur telah menyebabkan pertumbuhan Indonesia tertinggal.

Strategi pemerintah adalah menyederhanakan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur, untuk memungkinkan pelaksanaan yang lebih baik di sektor prioritas seperti: jalan, transportasi, pelabuhan dan listrik.

Bila dilihat potensi Proyek Konstruksi 2015-2019 lumayan besar. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam memaparkan data dan Informasi potensi proyek Konstruksi 2015-2019, seminar Makassar pada 26 Juni 2016 lalu bertema “Membangun Indonesia Dari Pinggiran Melalui Reformasi Tata Kelola Aset Daerah dan Pemerintah Pembangunan Informasi”.

Seperti pembangunan jalan baru mencapai 2.350 Km, termasuk tol yang mencapai 1.000 Km, sementara untuk pemeliharaan jalan mencapai 46.770 Km

Pembangunan 15 Bandara baru, pengadaan 20 Pesawat Perintis dan pengembangan Bandara untuk pelayanan Cargo Udara di 6 Lokasi. Untuk pelabuhan akan di bangun 24 Pelabuhan baru, Pengadaan 26 Kapal Barang Perintis, Pengadaan 2 Kapal Ternak, Pengadaan 500 unit kapal Rakyat

Lalu untuk akuntan darat seperti pembangunan Jalur KA 3.258 km di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan terdiri dari  KA Antar kota 2.159 km, dan KA Perkotaan 1.099 km

Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di 60 lokasi dan Pengadaan kapal penyeberangan perintis sebanyak 50 unit

Pembangunan BRT di 29 kota Pembangunan angkutan massal cepat di kawasan perkotaan (6 Kota metropolitan, 17 Kota besar)

Untuk waduk dan bendungan Pembangunan 65 Waduk Baru dan 33 PLTA, Pembangunan/Peningkatan jaringan irigasi 1 Juta Ha, Rehabilitasi 3 Juta Ha Jaringan Irigasi

Pembangunan 2 kilang minyak 2×300 ribu barrel, Pembangunan FSRU 5 lokasi di Jawa Barat/DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Lampung, Jaringan gas kota sebesar 90 rb sambungan rumah, Pembangunan SPBG 75 unit, Rasio elektrifikasi menjadi 96,6 persen, Pembangkit listrik sebesar 35 ribu MW, Gas bumi untuk 600 ribu nelayan.

Proyek ini tersebar dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Jawa. Di Sumatera seperti Kuala Tanjung – Sumut, Seimangke – Sumut, Tanggamus – Lampung. Di Kalimantan, Batulicin – Kalsel, Ketapang – Kalbar, Landak – Kalbar. Di Sulawesi, Palu – Sulteng, Morowali – Sulteng, Bantaeng – Sulsel, Bitung – Sulut, Konawe – Sultra. Maluku, Buli, Halmahera Timur-MaluT. Papua, pembangunan Teluk Bintuni, Papua Barat. Dan di jawa Sayung – Jateng, JIIPE – Jawa (Gresik)

Untuk pelabuhan seperti pembangunan Pel.Kualatanjung, Pontianak Bitung, Makassar, Banjarmasin, Kupang dan Halmahera. Jalan Tol pembangunan Jalan Tol Manado Bitung. Jalan biasa pembangunan Jalan Lingkar Batulicin, Palu-Parigi, Lingkar Kupang, Jalan Susumuk-Bintuni. Untuk kereta api, pembangunan jalur KA antara Manado – Bitung, Sei Mangke – Bandar Tinggi – Kuala Tanjung, Pasoso – Tanjung Priok, dan DDT.

Proyek energi listrik pembangunan pembangkit listrik (PLTU Kualatanjung, Asahan 3, Pangkalan Susu, PLTU Palu, PLTA Poso, PLTMG Morowali, PLTU NTT-2 Kupang, PLTU Ketapang (FTP2), PLTG/MG Pontianak Peaker, PLTU Bengkayang, Parit Baru, Pulau Pisau, PLTA Konawe, PLTA/MH Morowali, Bantaeng dan PLTGU Tangguh.

Sementara Bandara, pengembangan Bandara Mutiara Palu, Eltari Kupang, Pengembangan Bandara Mutiara Palu, Halu Oleo Kendari. Sam Ratulangi Manado dan Bandara Syamsuddin Noor-Banjarmasin. Dan Sumber daya Alam pembangunan Waduk Raknamo Kupang.

Tentu proyek-proyek yang membutuhkan lahan, jelas butuh ketelibatan penilai untuk menentukan nilai wajar penggantian lahan. Penilai akan menghitung nilai penggantian wajar bidang per bidang untuk kepentingan ganti kerugian pengadaan tanah, baik di atas tanah maupun di bawah tanah. Seperti bangunan, tanaman, dan benda yang terkait dengna tanah.Serta penilaian kerugian lain yang dapat dihitung, kerugian non fisik tidak langsung.

Dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, jelas mengatur nilai ganti rugi sesuai dengan harga pasar. Setidaknya semua ini diatur dalam SPI 306 tentangn Penilaian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Bagaimana kesiapan profesi penilai menghadapi banyaknya pekerjaan infrastuktur. (***)

0 0 votes
Article Rating

Baca Juga

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x