Penilai pemerintah yang berpraktik di DJKN, Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah berhasil membentuk Organisasi Penilai Pemerintah Indonesia (OPPINI). Melalui Munas JFPP pertama, berhasil menetapkan Ketua Umum terpilih secara aklamasi, Penilai Ahli Madya, Alexander Ginting untuk menjabat periode 2020-2023.
Wartapenilai.id—Organisasi Penilai Pemerintah Indonesia (OPPINI) telah terbentuk. OPPINI mewadahi seluruh penilai fungsional yang berpraktik di lingkungan pemerintah, baik di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), kementerian, lembaga, dan pemerinrah daerah.
Munas Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah (JFPP) pertma mengambil tema “Fungsionalisasi Peran Pemerintah Menuju Profesionalisme”. Kegiatan munas ini berlangsung selama tiga hari, 15-17 September 2020, dilakukan secara online Zoom yang diikuti 141 Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah. Di hari terakhir Munas, anggota JFPP menentukan secara musyawarah dan mufakat (aklamasi) Penilai Pemerintah Ahli Madya, Alexander Ginting menjadi Ketua OPPINI pertama, periode 2020-2023, seperti direlis website djkn.go.id.
Sebagai Pembina JFPP, Direktur Penilaian DJKN, Kurniawan Nizar menegaskan OPPINI sebagai wadah JFPP bisa dioptimalkan untuk mengembangkan kompetensi, sarana pembelajaran serta meningkatkan kontribusi penilai fungsional pemerintah di Indonesia. OPPINI menjadi wadah bagi JFPP mengembangkan diri dan berkontribusi kemajuan bangsa dan negara. “Jaga marwah profesi penilai,” tegas Kurniawan Nizar menyemangati peserta munas via Zoom.
Lebih lanjut, Kurniawan Nizar, menegaskan sebagai anggota OPPINI, selain memenuhi standar kompetensi, anggota harus menjaga standar perilaku dan kode etik saat menjalankan praktik profesi. OPPINI sebagai organisasi profesi akan terus membangun dan menjaga profesionalisme anggotanya, terang Kurniawan.
Sebagai penilai pemerintah yang telah lama mendapat pendalaman kompetensi, profesionalisme sangat melekat dalam diri penilai pemerintah. Namun demikian jangan lantas itu menjadikan profesi ini eklusif. Pejabat fungsional penilai tetap harus memiliki pergaulan dan komunikasi yang luas baik sesam anggota maupun pengguna jasa. Semua itu sangat membantu pemahaman terhadap hasil penilaian yang mudah dipahami. Tak hanya itu, fungsional penilai juga memiliki kompetensi mampu mendengarkan dan memilliki solusi bagi pengguna jasa penilaian. “Kata profesionalisme sudah melekat di teman-teman semua,” tambah Kurniawan Nizar.
Terkait terpilihnya kepengurusan OPPINI, Kurniawan Nizar berharap kepengurusan organisasi ini mampu menghantarkan anggota dengan kompetensi tinggi dan menjalankan perannya lebih baik. Sehingga visi dan misi program kerja bisa segera terlaksana lebih baik.
Untuk memperkuat OPPINI, Kurniawan Nizar, mendorong pengurus yang baru segera mendaftarkan OPPINI ke ke otoritas berwewenang agar organisasi ini memiliki legitimasi yang jelas sebagai organisasi profesi penilai pemerintah.
Meski munas digelar di tengah pandemi Covid-19, tidak mengurangi semangat peserta menelorkan tiga belas keputusan yang dibahas empat komisi. Kuputusan yang berhasil di tetapkan dan dibacakan ketua umum terpilih diantaranya nama organisasi, lambang, logo, dan struktur organisasi yang terdiri dari Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan Pengurus Cabang (DPC), Dewan Pakar, dan Dewan Pengarah.
Tidak hanya itu, penetapan visi dan misi organisasi, program kerja, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), draft Kode Etik dan Perilaku Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah, serta hasil pemilihan ketua umum, penunjukan ketua dan kepengurusan DPC. (Humas DJKN)
