Dalam Kondisi Uncertainty, Munas XII Menjadi Pasti

by redaksi

Semua penilai anggota MAPPI, selayaknya memberikan apresiasi pada tim Kepanitiaan Munas XII MAPPI. Mereka bekerja keras menyelesaikan tahapan Munas di tengah ketidakpastian, yang penuh tantangan (Pandemi Covid-19). Panitia sukses menghadirkan antusiasme anggota terlibat di Munas, juga memilih kepengurusan (DPN, DP, DPK) yang diterima semua anggota.

Wartapenilai.id—Dibalik kesuksesan Munas XII MAPPI, ada Tim Panitia yang solid (SC, OC, Panlih dan dukungan DPN MAPPI), menyelesaikan tahapan demi tahapan hajatan empat tahunan MAPPI. Mereka (tim Panitia) bekerja tanpa kenal waktu, rela meninggalkan pekerjaan rutin profesi. Bahkan saat rapat di Sekretariat MAPPI tidak kebagian ruangan, mereka rela membahas agenda Munas di warung Kopi.

Mereka mengakui masa kepanitiaan tergolong panjang dalam sejarah profesi, hampir satu tahun baru bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Berkat kekompakan Panitia, hajatanMunas di tengah uncertainty (Pandemi Covid-19), yang berdampak pada kesehatan, juga memporaporandakan sendi-sendi ekonomi, bahkan anggota profesi banyak yang kehilangan peluang pekerjaan. Mereka tetap mampu dan sukses menggelar munas, dan mendulang partisipasi anggota Munas mencapai 3.114 peserta.

Ketua Pelaksana Munas XII MAPPI, Panuturi L. Tobing, mengakui kesuksesan Munas XII berkat kerja sama tim yang solid di kepanitian. Tanpa mereka hajatan itu mungkin sulit mencapai sukses. Tobing menjelaskan sebagai motor penggerak kegiatan selalu menekankan semangat tim. “Sebab menyelenggarakan kegiatan di tengah ketidakpastian, pandemic Covid-19, banyak menguras waktu, pemikiran, dan tenaga,” terangnya.

Sejatinya, banyak anggota MAPPI yang kurang menyadari pula bagaimana sulitnya menyiapkan hajatan MAPPI di tahun kembar, 2020 ini. Banyak menghadapi ketidakpastian, pengesahan AD/ART MAPPI oleh Kemenkuham, juga pelaksanaan Munas di tengah Pandemi Covid-19, akhirnya berhasil dilakukan secara elektronik Hybrid dan pemilihan secara langsung.

Ceritanya, kepanitian ditetapkan per-Oktober 2019 langsung bekerja menyelesaikan tahapan Munas konvensional. Semua materi berhasil disusun, namun ada yang tertinggal AD/ART hasil Munaslub terlambat disahkan karena ada persyaratan yang harus di penuhi Notaris untuk mendapatkan pengesahan Kemenhukam. Itu bagian penghambat pelaksanaan Munas yang seharusnya dilakukan 2019.

Telusur punya telusur, ternyata hasil Munaslub masih banyak yang membutuhkan revisi agar bisa disahkan menjadi dokumen hukum oleh Notaris. “Minggu kedua Januari 2020, AD/ART MAPPI hasil Munaslub baru mendapat pengesahan Kemenhukam. Itu dilakukan jangan sampai kegiatan yang dilakukan melanggar aturan organisasi,” terang Tobing.

Panitia pun bergegas menetapkan waktu pelaksanaan Munas XII, 30-31 Maret 2020. Tim Panitia bekerja keras, Hotel Pulman Jakarta dipilih menjadi tempat munas konvensional. Program pendukung Munas, seperti tema saresehan disusun, nara sumber pembicara telah dihubungi, termasuk Munas direncanakan di buka Presiden Joko Widodo, pun dilakukan persiapan penuh. “Panitia beberapa kali melakukan pertemuan dengan Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kementerian PUPR, Kementerian ATR BPN, juga Kementerian Keuangan,” terang Tobing.

Susunan program, kegiatan munas, dan agenda tata tertib sidang bisa diselesaikan, yang diputuskan di rapat konsinyering di Bandung, hari itu pula diputuskan penundaan kegiatan munas. Sebab, wabah Covid-19 telah menjalar kemana-mana, bahkan saat itu di Jakarta belum dilakukan PSBB. “Awal bulan Maret 2020 sudah diantisipasi, panitia tidak mau ambil risiko. Namun yang paling berat adalah Hotel yang sudah dilakukan booking,” terangnya.

Sebagai penanggung jawab pelaksanaan Munas, Tobing khawatir penundaan itu berdampak pada kehilangan booking fee hotel. Bahkan panitia harus kerja sama dengan bidang advokasi dan hukum MAPPI, mencari solusi agar booking fee tidak hilang. Akhirnya yang ditempuh panitia tidak membatalkan kegiatan di hotel, sampai akhirnya Covid-19, benar-benar yang membatalkan hajatan itu.

Usai konsinyering, guna memastikan kegiatan serupa tidak bisa dilakukan, Tobing memastikan perijinan kegiatan serupa di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta di Kuningan. Dimana pihak hotel tidak mau batal tanpa ada alasan yang jelas. Itu upaya yang dilakukan untuk mempertanggung jawabkan uang anggota jangan sampai hilang percuma. “Booking fee hotel tidak hangus, bisa dikembalikan ke MAPPI. Itu perjuangan tersendiri. Dan pihak hotel meminta untuk di ganti kegiatan lain,” terang Tobing mengisahkan penyelamatan uang anggota.

Munas Elektronik

Tidak sampai dititik itu, setelah dilakukan penundaan sampai batas waktu yang tidak di tentukan, Panitia Munas terus memantau perkembangan. Hingga bulan Mei dan Juni tidak ada kepastian, akhirnya Panitia meminta ke DPN menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) seluruh pengurus MAPPI dari Pusat hingga daerah (DPD).

Rakernas memutuskan Munas bisa dilakukan secara elektronik, ini juga dikonsultasikan ke bidang hukum MAPPI, konsultan hukum independen dan pemenuhan syarat Notaris untuk menggelar sahnya munas MAPPI. “Kami tidak ingin Munas cacat hukum. Munas kali ini memang agak berbeda dengan sebelumnya, dari sisi hukum diperkuat, setiap langkah yang diambil selalu dipastikan jangan sampai aturan organisasi dilanggar,”  terang Tobing.

Lebih lanjut, Tobing menjelaskan munas di putuskan secara elektronik, bentuk dan sistemnya ditentukan panitia munas. Panitia terus menggelar rapat, untuk membahas tahapan munas elektronik. Sebab, persiapan sebelumnya tidak terpakai. Memulai persiapan baru dilakukan elektronik ini baru pertama bagi MAPPI, tahapan demi tahapan munas di persiapkan dengan matang. “Panitia lari kencang, sejak di putuskan munas elektronik setiap hari melakukan rapat menggelar berbagai persiapan, termasuk pemilihan vendor IT pemilihan yang dibantu Puspenit MAPPI,” terangnya.

Tidak hanya itu, untuk menemukan pola seperti apa, Panitia juga melibatkan DPD MAPPI. Munas dilakukan full elektronik, namun pemilihan pengurus (DPN, DP, dan DPK) dilakukan langsung dan disertai tanda tangan basah peserta pemilih. Pelaksanaan munas elektronik, namun tetap membutuhkan kedatangan, agar tidak lari terlalu jauh dengan aturan organisasi, jelasnya.

Penerapan PSBB Kedua

Persiapan sudah matang, menjelang pelaksanaan, DKI Jakarta menghadapi pemberlakuan PSBB kedua. Itu membuat pelaksanaan Munas elektronik, yang juga digelar konvensional menghadapi kendala. Bahkan simulasi tempat sidang dan beberapa peralatan sudah dilakukan di Hotel Pulman harus dibongkar. Karena ada larangan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar kegiatan layanan publik di hotel.

Panuturi L. Tobing bersama panitia lain mengakui semua persiapan sudah clear, namun muncul kendala penerapan PSBB di DKI Jakarta. Hotel di Jakarta selain Pulman yang dijadikan Lokasi Pemilihan (Lopem) terdapat 4 lokasi terancam batal pula. Padahal satu minggu sebelum pelaksanaan, panitia telah melakukan teknikal meeting ang terkoneksi dengan hotel yang di jadikan Lopem. “Akhirnya semua Lopem di DKI harus dipindahkan ke luar DKI, itu memutuskan tidak bisa sepihak, kita harus rapat lagi dengan pihak hotel,” jelas Tobing.

Panitia seakan lemas menghadapi kondisi ketidakpastian yang terus mendera. Hingga 14 September 2020, Panitia masih berkutat mendapatkan lokasi menggelar Munas elektronik, termasuk memindah lopem lain di DKI Jakarta. Sebab, Rabu 16 September 2020, sesuai jadwal Munas harus digelar.

Tim Kepanitian sudah sepakat apapun yang terjadi Munas harus jalan terus tidak boleh ditunda lagi. Bila diundur lagi Munas tidak akan selesai. Semua panitia bekerja keras dengan sisa semangat menyelesaikan tahapan munas di tengah ketidakpastian yang muncul. “Hingga muncul semboyan jangan tidur sebelum munas menjadi jelas,” terang Tobing sambil mengenang masa-masa tegang menhadapi ketidakpastian.

Tobing mengakui untuk mencari tempat di luar DKI juga tidak gampang, akhirnya Panitia Munas, Senen 14 September 2020 memastikan hingga larut malam Hotel Aston Sentul Bogor bisa dimanfaat Munas XII MAPPI sebagai central dari semua kegiatan Munas. Panitia yang didukkung dari beberapa KJPP juga melibatkan semua DPD MAPPI memang harus berkeja serba cepat menyelesaikan hajatan MAPPI. “Ini semua karena Panitia memiliki semangat yang sama, sesuatu yang tidak pasti pun, bisa menjadi pasti,” terang Tobing.

Jerih payah, kerja keras Tim Kepanitian menuai hasil gemilang menggelar hajatan 4 tahunan MAPPI. Panitia, benar-benar menghadapi kondisi ketidakpastian tinggi, namun mereka tetap solid merealisasi munas MAPPI. Akhirnya mereka mampu menyelesaikan Munas dengan sukses, membawa anggota menentukan pengurus (DPN, DPK, DPK) pilihan penilai Indonesia. (***/Hari Suharto)

5 1 vote
Article Rating

Baca Juga

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x