Dialog interaktif diantara balon DPN MAPPI, ada sesi saling memberikan pertanyaan untuk dijawab Balon lain. Dari situ calon pemilih bisa menilai, kapasitas pertanyaan dan jawaban yang diberikan. Namun ada pula balon yang melempar pertanyaan yang justru menyerang balik—terlalu pede menang atau meremehkan lawan.
Wartapenilai.id—Itu terjadi dalam dialog interaktif yang digelar Panitia Munas XII MAPPI. Dialog yang diarahkan untuk mendekatkan para Balon DPN, agar calon pemilih memiliki gambaran jelas akan figure dan program kerja yang diusungnya. Justru Balon AMG melontarkan pertanyaan yang dinilai remeh, untuk menjatuhkan lawan. Padahal, kegiatan itu disiarkan secara live streaming youtube disaksikan 424 penonton lebih serta bisa ditonton ulang.
Semua Balon DPN yang maju, jelas memiliki strategi pemenangan yang telah dirancang. Seperti untuk mencari dukungan pencalonan paket balon saja telah bersusah payah mengumpulkan dukungan. Baik YAD, SEPAKAT termasuk AMG. Program untuk mendekati calon pemilih pun dilakukan, mulai temu kangen dan silaturahmi, sambung rasa, warung kopi, bimbingan belajar hingga kunjungan silaturahmi lainnya. Semua upaya untuk mendekatkan diri pada calon pemilih, merubah pandangan agar memperoleh amanah dari anggota. Termasuk memperjelas figure, program kerja, hingga menyerap aspirasi anggota.
Amandus Jong Tallo pun tiba pada pemilihan pertanyaan dan memberikan waktu pada masing-masing Balon DPN untuk saling bertanya. Tiba giliran Balon DPN AMG memberikan pertanyaan pada Balon DPN YAD, juga bergantian pada Balon DPN SEPAKAT. Entah itu pertanyaan untuk menjebak lawan atau terlalu pede memposisikan sebagai pemenang.
Balon DPN AMG melontarkan pertanyaan pada Balon DPN YAD. Muhammad Amin mengawali puja puji bahwa teman YAD banyak pandangan sangat bagus programnya untuk perbaikan MAPPI ke depan. Pertanyaannya, Muhammad Amin menerangkan sederhana bila AMG diberi amanah anggota memimpin MAPPI periode 2020-2024, apakah YAD bersedia membantu AMG dalam kepengurusan nanti?
Pertanyaan itu sempat membuat terhenti sejenak Balon DPN YAD untuk menjawab. Asno Minanda menjawab pendek, kalau pak amin bertanya seperti itu, tidak mungkin dijawab tidak. Asno beralasan dan mengakui karena Amin adalah gurunya. Selepas itu, Dedi menambahkan terima atas apresiasi teman AMG. Balon DPN YAD memiliki konsep paling utama akan merubah MAPPI lebih melayani anggota, prioritasnya mensejahterakan anggota. “Selama sama pemahaman dan kawan AMG bertekad melayani anggota, kita banyak kesamaan pak,” terang Dedi.
Sementara, Yufrizal mengakui telah mewakafkan tenaga pemikiran untuk MAPPI, baik terpilih maupun tidak terpilih janji itu akan ditunaikan. Untuk program sama akan dikerjakan bersama. Lebih lanjut, dia mengkritisi program AMG yang membuat belum pas terkait MAPPI yang entrepreneur, dimana MAPPI organisasi nirlaba, bagaimana program intepreneur asosisasi, Yufrizal menegaskan.
Itu dijawab Muhammad Amin, MAPPI bisa dibawa ke depan kalau bersama membangun, pemikiran yang digabungkan bersama menjadi satu termasuk dari SEPAKAT lebih mampu menjadi MAPPI lebih baik. “Maksudnya entrepreneur bukan organisasi tetapi penilaianya,” terang Amin.
Tiba pertanyaan AMG pada SEPAKAT, Muhammad Amin melontarkan pertanyaan yang sama dan menegaskan pengalaman Setiawan luar biasa di DP, Budi Prasodjo pernah jadi Sekjen juga DPN MAPPI, Abdullah Fitriantoro pengalaman di Inkindo dan DP MAPPI. Pengalaman itu sangat bagus diambil, pertanyaannya kalau AMG diberi amanah memimpin MAPPI bersediakah SEPAKAT membantu AMG mensukseskan MAPPI ke depan.
Pertanyaan Amin itu terkesan meremehkan dan Setiawan menanggapi dengan tenang, sebagai penilai memiliki prinsip dimanapun berada MAPPI harus tetap berkembang menjadi lebih baik. “Kami tidak ingin mendahului takdir, sampai saat ini SEPAKAT berusaha keras dan berdoa mendapat amanah anggota,” terang Setiawan.
Sementara Abdullah Fitriantoro menambahkan pertanyaan itu bila dibalik pada AMG. Seharusnya, Pak Amin sebaiknya bertanya pada diri sendiri bila posisinya SEPAKAT yang dipercaya anggota memimpin MAPPI, apa yang akan AMG lakukan, terang Toyo.
Pertanyaan yang dilontarkan AMG ke SEPAKAT, terlalu meremehkan justru berbalik memakan AMG sendiri. Akhirnya mau tidak mau AMG menyanggupi kalau dibalik SEPAKAT yang menang. “Insya allah kami siap meluangkan waktu tenaga, dan pemikiran, in case bila amanah diberikan ke SEPAKAT, Insya Allah siap membantu SEPAKAT membangun MAPPI ke depan,” terang Muhammad Amin.
Padahal dalam kontek persaingan dalam demokrasi, kemenangan harus diraih mutlak, tidak ada bagi-bagi kapling yang justru menjadi boomerang mewujudkan program kerja yang diusungnya. Meskipun, antara program kerja balon satu dan lain ada kesamaan, bukan lantas melibatkan lawan dalam struktur kepengurusan. Terlihat AMG kehabisan ide membuat pertanyaan itu, terang salah satu penonton dialog interaktif.
Dia menambahkan terlalu berisiko melibatkan lawan, untuk mensukseskan program kerja yang diusung. “Lihat apa yang terjadi pada kabinet pemerintahan, bagi-bagi kapling tidak optimal mencapai kesuksesan program kerja yang diusung pemerintahan sekarang. Meskipun ini hanya mengurusi organisasi jangan sampai ada duri dalam daging. Program kerja ditawarkan tidak mencapai sukses,” terangnya.
Pertanyaan Debat Lainya
Lebih lanjut, pertanyaan berikut SEPAKAT memberikan pertanyaan pada AMG. Setiawan melihat AMG aktif di organisasi cukup lama, terkait pertanyaan yang dilontarkan Panelis 1 terkait pemalsuan sertifikasi di MAPPI, kira-kira apa yang menjadi persoalan terkait tata kelola organisasi, apa yang harus dilakukan antisipasi, menyikapi perkembangan global termasuk konsekuensi hukum terkait profesi, yang dilakukan AMG bila ke depan dipercaya anggota.
Balon AMG melalui Muttaqin menjawab bahwa tata kelola database di MAPPI sudah diperbaiki. Kasus itu timbul akibat sistem data base MAPPI yang sudah diperbaiki dan bila tidak ada sistem itu sulit terungkap. Dalam kesempatan ini, memang terjadi kekurangan dan terus akan diperbaiki.
Untuk itulah, Muttaqin menjelaskan saat menjadi DPN teah menginisiasi dan menindaklanjuti, memulai proses, membentuk tim dan lainnya. Maka ditemukan permasalahan seperti yang disampaikan Setiawan sulit belum ada aturan. Dan tindakan awal yang diambil terhadap kasus tersebut sanksi administrasi dengan mengembalikan pada posisi semula. “Ke depan akan diperbaiki dan sempurnakan sistem itu, kalau terulang kembali akan ditindak tegas sesuai ketentuan di organisasi,” terang Muttaqin.
Lebih lanjut Guntur menambahkan dengan mengedepankan pengelolaan organisasi lebih transparan. Dan mencoba untuk selalu terbuka, sebelumnya yang terjadi antara sub organisasi di MAPPI belum terkoneksi dengan baik. “Ke depan kita akan buat lebih baik dan pastikan kasus seperti itu tidak terjadi. Kalau itu terjadi siapapun dia akan ditindak dengan tegas,” terang Guntur.
Terkait jawaban itu, Abdullah Fitriantoro menanggapi bahwa di tengah digitalisasi organisasi dituntut lebih respon, kolaboratif, flesibel serta adaptif terhadap perubahan lingkungan. Sebenarnya itu menjadi kunci. Dimana organisasi yang hirarki akan kehilangan momentumnya saat ini, karena lambat merespon dan kalah dalam berinovasi. “Untuk itulah dalam membuat misi jelas dan terukur dan bisa diterjemahkan dalam program kerja,” jelas Toyo.
Lebih lanjut, Toyo menjelaskan seharusnya itu menjadi role model dalam menjalankan nilai-nilai baik integritas, kepemimpinan, dan penerapan prinsip. Prinsip transparansi dan akuntabilitas organisasi seperti disebutkan itu semua harus ada dalam diri kita dan menjadi role model. Kemudian dalam mengelola organisasi juga harus membuat SOP dan kebijakan di MAPPI, sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku dan disinkronkan aturan di PPPK terkait profesi penilai. “Kita juga harus membuat struktur organisasi yang jelas fungsi dan perannya, dan tidak boleh lagi saling lempar tanggung jawab. Karena kita belum jelas, mohon maaf saya belum pernah di DPN. Itu yang harus dipersiapkan,” terang Toyo.
Pertanyaan SEPAKAT berikutnya, Budi Prasodjo melontarkan pertanyaan apa strategi YAD dalam mengelola organisasi ke depan dimana profesi dan organisasi berada pada volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity (VUCA). Bisnis dan profesi semakin gejolak, menghadapi masalah yang komplek dan ketidakpastian tinggi. Apa kira-kira strategi YAD menghadapi itu, terang Budi.
Terkait pertanyaan itu, YAD melalui Yufrizal Yusuf menjelaskan bagaimana mengelola organisasi dalam kondisi VUCA dan menghadapi ketidakpastian yang tinggi. Yufrizal membagi penanganan jangka pendek dan panjang. Dalam jangka pendek, YAD akan mengoptimalkan jasa yang ditekuni, dimana 90 % jasa penilaian, ke depan mengoptimalkan jasa diluar penilaian. Seperti studi kelayakan juga menjadi bagian jasa yang bisa diberikan profesi penilai, diluar penilaian. “Kita akan merubah sikap dan menggali bidang jasa sesuai ijin yang diberikan. Dan untuk jangka panjang akan membuat blue print profesi penilai di Indonesia. Dan blue print yang akan disusun bisa menjawab pertanyaan pak budi,” terang Yufrizal.
Lebih lanjut, Dedi menambahkan untuk menghadapi masa ketidakpastian mengoptimalkan komunikasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, BUMN/D, BPR dan lainnya. “Semua untuk membuka peluang jasa profesi penilai dan meningkatkan penghasilan buat KJPP, yang ujungnya mensejahterakan anggota
Saat ini akan banyak dilakukan kerjasama dengan instansi tersebut,” jelas Dedi.
Budi Prasodjo menyanggah dengan mengatakan kuncinya pada kondisi VUCA harus selalu adaptif, kolaboratif, pembentukan tim strategi bisnis, organisasi bisa melebar ring jasanya. Tim kuat saat menghadapi masa VUCA selalu respon cepat, adaptif, kolaboratif, unit bisnis atau individu harus tidak terlalu birokrasi mampu menembus jaringan, penilai mampu bersosialisasi dan menawarkan jasa. “Organisasi profesi harus gesit mampu membuat keputusan cepat dan alokasi SDM tepat untuk diarahkan ke bisnis baru, mengurangi dan mampu menghilangkan hambatan. Disitu diperlukan pemimpin yang gesit,” terang Budi Prasodjo.
Giliran pertanyaan YAD pada SEPAKAT, dilontarkan Yufrizal. Saat ini di tengah VUCA, kondisi KJPP omsetnya turun 70 % lebih. Apa upaya yang akan dilakukan SEPAKAT untuk mempertahankan dan kesejahteraan penilai dan kewajiban pendidikan. Pertanyaan ini, menurut Yufrizal sangat urgent, sebab kondisi pandemic Covid-19, tidak tahu kapan berakhir. Ada yang optimis virus ditemukan, bila gagal jelas akan berpengaruh terhadap keterbatasan profesi dan bidang lainnya.
Atas pertanyaan itu, Setiawan menegaskan seperti di Jepang sudah siap dengan protokol kesehatan seumur hidup. Untuk itu, bisnis KJPP harus selalu adaptif sesuai dengan kondisi sekarang termasuk di penilai dipaksa atau tidak dipaksa. Bila SEPAKAT diberikan amanah akan melihat lihat simpul yang kurang harus diselesaikan. “Untuk pendidikan sependapat memakai TI agar berbiaya murah, terus menggelar bimbel dan warung kopi Sepakat. Melibatkan semua pihak yang berkanan memberikan sumbangan waktu, tenaga dan pemikiran untuk mendidik. Ini seharusnya bisa berbiaya murah dan bisa menjawab pertanyaan itu,” terang Setiawan.
Sementara Budi menambahkan strategi bisnis penilai masa pandemic sudah di bahas di Warung Kopi Sepakat (WKS-S3) dan bisa di tonton di youtube. “Kita tidak membahas itu karena bisa ditonton sendiri. Yang utama apa yang dilakukan MAPPI dengan menggunakan CSR untuk bisa menekan biaya pendidikan untuk membantu penilai MAPPI-P, MAPPI-T berbiaya murah. Itu yang bisa dilakukan MAPPI mendorong penilai lebih kompeten,” terang Budi.
Asno Minanda menanggapi jawaban itu di masa pandemic, mudah-mudahan cepat berlalu. Namun melihat kasus kolera butuh waktu lebih dari 100 tahun untuk menemukan vaksinnya, belum lagi penyakit lainnya. Terkait biaya pendidikan bisa ditekan, boleh bukan gratis, agar masih mampu menutup biaya pengembangan IT. Yufrizal kita ada batasan profesi di PMK dibatasi jasa penilaian dan non penilaian, kedua bidang itu jelas akan terpukul, kalau Januari ada vaksinya tidak jadi masalah. Kalau gagal jelas menjadi masalah.
Lalu terkait pertanyaan YAD ke AMG, Yufrizal melontarkan pertanyaan bagaimana pandangan dan jalan keluarnya mengatasi penilai freelance.
Pertanyaan pendek itu dijawab Guntur bahwa penilai yang freelance yang tidak tergabung dalam KJPP menjadi konsennya. Penilai anggota MAPPI untuk ke depan, yang sudah sertifikasi namun belum mendapat tempat kerja akan didorong dan disalurkan ke KJPP. Kalau dalam praktiknya, freelance jelas dilarang harus tergabung dalam KJPP, penilai beregister tidak boleh terlantar. “Penilaian harus dilakukan dan didorong masuk di KJPP,” terang Guntur.
Selain itu, Muhammad Amin menambahkan akan melakukan komunikasi dengan KJPP dan kadang penilai freelance tidak mau masuk ke KJPP terkait besaran income yang diperoleh. “Itu menjadi konsen kita dan akan ditertibkan, penilai sudah register di Kementerian Keuangan harus masuk di KJPP,” terang Amin.
Menanggapi hal itu, Dedi dari YAD menegaskan akan membuat profil anggota, semua penilai beregister mulai MAPPI-P, MAPPI-T, MAPPI-S. Informasi profil mencakup sertifikasi, kompetensi, dan latar belakang pendidikan yang diikuti, serta keahlian yang dimiliki. Bila ada KJPP yang membutuhkan tenaga ahli tinggal mencari di database profil anggota tersebut. Misalnya, ada yang butuh tenaga ahli untuk perkebunan, ahli kapal dan lainnya tinggal mencarinya. Termasuk perpindahan anggota bekerja dimana jelas terlacak dengan baik. “YAD akan membuat profil anggota secara utuh, dengan bantuan TI, tinggal cari di database itu bisa membantu KJPP yang butuh tenaga ahli,” terang Dedi. (***/HS)
