Stimulus pemerintah meminimalkan dampak cvid-19 pada perekonomian nasional dengan meringankan PPh 25 hingga 50%, menggenjot konsumsi dalam negeri, menambah bansos, bantuan UMKM, hingga bantuan pada pekerja yang berpenghasilan Rp 5 juta kebawah.
Wartapenilai.id—Kondisi ekonomi Indonesia triwulan kedua 2020 normal, namun penuh kewaspadaan. Stabilitas sistem keuangan terjaga, di tengah tingginya penyebaran Pandemic Covid-19, memerlukan kewaspadaan dan kehati-hatian. Itu harus diterapkan dalam melihat propsek ekonomi dan dampaknya terhadap stabilistas sistem keuangan.
Demikian disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dan menegaskan stabilitas sistem keuangan pada triwulan kedua tahun 2020 (April, Mei dan Juni) dalam kondisi normal meskipun kewaspadaan terus ditingkatkan, ditengah pandemic Covid-19 ekonomi Indonesia sangat terpengaruh. Itu disampaikan Sri Mulyani saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), 5 Agustus 2020.
Ekonomi Indonesia, terang Sri Mulyani di kuartal pertama sudah mulai merasakan dampak Pandemi covid-19 dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 2,97%. Itu menunjukkan pandemi covid-19, yang mulai diumumkan bulan Maret telah mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional. “Sedangkan pertumbuhan triwulan kedua, perekonomian mengalami kontraksi sebesar -5,32%. Ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu dimana triwulan kedua Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,05%,” terang Sri Mulyani.
Meski kegiatan ekonomi mengalami penurunan cukup tajam di periode April dan Mei, Sri Mulyani menjelaskan pihaknya melihat di bulan Juni terjadi pembaikan atau pembalikan dari trend. Dia berharap hal itu akan bisa dijaga pada kuartal yang ketiga. Adapun penurunan ekonomi yang sangat dalam pada bulan April dan Mei, diakibatkan adanya penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berjalan secara cukup meluas pada akhir Maret.
Kementerian Keuanngan, lanjut Sri Mulyani terus-menerus memperhatikan dinamika ekonomi yang terjadi dan potensi dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan Indonesia. “Kita terus melakukan di dalam forum KSSK selain melihat dan menganalisa data yang ada, kita bersama-sama terus memformulasikan dan mendesain kebijakan untuk bisa meminimalkan dampak negatif dari pandemi covid-19 terhadap kegiatan ekonomi maupun terhadap sektor keuangan dan akan terus bersama-sama memformulasikan kebijakan apabila diperlukan perubahan perubahan seiring dengan perkembangan yang terjadi di ekonomi maupun di sektor keuangan,” lanjut Sri Mulyani.
Selain itu, Sri Mulyani pada kesempatan yang sama memaparkan realisasi anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yakni di bidang kesehatan sebesar Rp 6,3 triliun, di bidang perlindungan sosial sebesar Rp 85,3 triliun, program pendorong sektor dan pemerintah daerah sebesar Rp 7,4 triliun, di bidang UMKM terealisasi sebesar Rp 31,21 triliun, dan untuk insentif pajak bagi dunia usaha sebesar Rp 16,2 triliun.
Bantuan sosial akan diperpanjang hingga Desember 2020, namun jumlah bantuan mengalami penurunan menjadi Rp 300 ribu per individu, sebelumnya Rp 600 ribu. “Terakhir untuk kartu pra kerja juga sudah dilakukan perbaikan dan sekarang akan dimulai pencairannya untuk mereka yang sudah mendaftar dan melaksanakan kegiatan pelatihan secara online,” ujarnya.
Sementara kebijakan terbaru untuk menekan dampak negatif covid-19, pembebasan rekening minimum bagi pelanggan di sektor industri, bisnis dan sosial. Jumlah anggaran yang disediakan pemerintah memberikan kompensasi ke PLN untuk tidak memberikan tagihan minimal sebesar Rp3 triliun. Cicilan PPh 25 yang selama ini diskon 30 % menjadi 50%, terangnya.
Pemerintah akan terus mendroong konsumsi dalam negeri, baik melalui bansos, penerimaan program keluarga harapan. Bansos akan ditambah dalam bentuk beras 15 kg untuk 10 juta masyarakat, dengan anggaran Rp 4,6 triliun. Bantuan tunai Rp 500 ribu bagi penerima kartu sembako diluar PKH, diperkirakan pihak yang menerima bantuan tunai sebanyak 10 juta peserta dengan anggaran Rp 5 triliun yang akan dibayarkan Agustus 2020.
Selain itu, bansos produktif 12 juta UMKM, dengan anggaran mendekati Rp 3 triliun, juga bantuan terhadap 13 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp 5 juta dan pemerintah memperkirakan membutuhkan biaya Rp 31,2 triliun. (es/***)
