Ada sekitar 9.000 penilai bernaung di bawah Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). Sebagai organisasi profesi, MAPPI terbukti mampu menghantarkan anggotanya mencapai kejayaan menjalani profesi penilai. Untuk menjaga pengelolaan keuangan, organisasi ini dilengkapi Dewan Pengawas Keuangan (DPK), yang dipilih dan bertanggung jawab pada Munas.
Wartapenilai.id—Adalah Juniadi Amral, SE., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert), satu dari empat Kandidat Bakal Calon (Balon) Dewan Pengawas Keuangan (DPK) yang siap bertarung pada pemilihan di Munas XII, 16-19 September mendatang. Dia sosok yang siap mendarmabakhtikan pemikiran, tenaga dan waktu-nya demi mengawal transparansi pengelolaan keuangan MAPPI.
Juniadi Amral, yang biasa di sapa Adi, siap mengemban amanah dari anggota, bila dipercaya menjadi anggota Dewan Pengawas Keuangan (DPK) MAPPI. Program kerjanya, yang utama melakukan reformasi pengawasan keuangan. Sebab MAPPI sudah menjelma menjadi organisasi yang memiliki anggota besar dan mengelola kekayaan luar biasa besar.
Untuk itu, Adi menawarkan program kerja pengawasan keuangan dilakukan secara modern dengan membangun lingkungan kontrol yang baik, setiap periode anggota mendapatkan informasi pengelolaan keuangan MAPPI, sebagai bentuk transparansi. “Jika anggota mempercayai, program kerja yang utama melakukan reformasi pengawasan keuangan MAPPI menjadi lebih baik,” terang Juniadi Amral.
Pria kelahiran Padang, 46 tahun ini cukup dikenal dikalangan penilai. Tak terhitung jumlahnya penilai yang dibantu bisa menyelesaikan pendidikan dan sertifikasi di MAPPI. Juniadi Amral, lulusan S1 Akuntansi, Universitas Bhayangkara di Surabaya dan dari sisi keilmuan untuk pengawasan keuangan tidak perlu diragukan lagi. Dia bertekad mengawal transparansi keuangan di MAPPI, yang dilakukan DPN MAPPI. Juniadi Amral pernah bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) Indra Suheri dan Rekan (2007).
Juniadi Amral juga Alumnus Magister Ekonomika Pembangunan (MEP), Universitas Gadjah Mada (UGM) kelas Jakarta, bidang konsentrasinya penilaian properti. Sebelum menjadi penilai, Adi tergolong orang yang aktif, saat menempuh kuliah S1, dia sambil kerja di PT Tjandi Djaja Surabaya tahun 1996-1999. Lalu bergabung di kantor Sugiharto SH M.Hum Surabaya, 2005 hingga 2007.
Setelah lepas tahun 2007, Juniadi Amral hijrah ke Kalimantan Selatan. Disana Adi mulai memasuki bisnis penilaian dan tergabung di PT Soepadjono Artha Penilai, Perwakilan Banjarmasin tahun 2008-2009. Dan Tahun 2010, dia bergabung di KJPP Pung’s Zulkarnain perwakilan Banjarmasin dan tahun 2015 berubah menjadi kantor cabang.
Berkarya sambil menyelesaikan pendidikan dan sertifikasi penilai di MAPPI. Adi tahun 2015 mampu menyelesaikan pendidikan sertifikasi penilai publik property sederhana. Dan tahun 2017, dia sudah memperoleh ijin penilai publik properti.
Di organisasi, Juniadi Amral merintis karir mulai dari bawah, awalnya hanya terlibat di organisasi penilai di daerah kalimantan. Tahun 2014 dipercaya menduduki posisi sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah (DPD) MAPPI Kalimantan Selatan dan Tengah. Di situ Adi banyak mendapat pengalaman dan turut serta membesarkan profesi penilai di daerahnya. Terlibat sebagai Pengajar PDP-1 dan PDP-2 Properti di DPD MAPPI Kalselteng, 2015-2018. Dari situ dia juga pernah menjadi pemateri penilaian dan pelatihan di internal Bank BNI, wilayah Kalimantan tahun 2018-2019.
Setelah lulus sertifikasi penilai publik, Adi banyak memberikan bantuan bimbingan belajar (Bimbel) persiapan Ujian Sertifikasi Penilai (USP) baik tulis maupun lisan dari tahun 2017-2020. Tahun 2019, Juniadi Amral hijrah ke Jakarta, menjadi Rekan di KJPP Pung’s Zulkarnain.
Bila dilihat dari perjalanan Juniadi Amral, di profesi penilai dan terlibat di organisasi, benar-benar penuh perjuangan dan dimulai dari bawah. Juniadi Amral memahami benar organisasi MAPPI. Dia sosok yang tidak pelit ilmu, selalu ingin berbagi ilmu pada orang yang membutuhkan. Banyak penilai yang dibantu lolos pendidikan dan sertifikasi di MAPPI hingga menyandang penilai publik.
Juniadi Amral memiliki harapan MAPPI menjadi lebih besar dan bisa dikelola secara modern, organisasi penilai di Indonesia ini mampu mensejajarkan diri dengan organisasi serupa di luar negeri. Sejatinya, Adi tanpa pamrih mencalonkan diri menjadi Balon DPK MAPPI, tidak lain ingin membenahi organisasi dari sisi keuangan MAPPI bisa dikelola lebih transparan dengan membangun lingkungan kontrol yang baik. Tekad, semangat dan kerja kerasnya sangat dibutuhkan untuk membenahi MAPPI dari dalam, agar anggota mendapat manfaat lebih besar dari kas yang ada di MAPPI.
Sebagai Balon Pengawas Keuangan MAPPI—anggota DPK—selain pengeluaran, penerimaan dari pungutan biaya pendidikan menjadi perhatiannya. Selama ini, biaya pendidikan hanya ditentukan sepihak, tanpa melalui rekomendasi DPK. “Kedepan, kondisi semacam itu tidak boleh terjadi lagi, baik penerimaan yang akan di pungut dari anggota maupun pengeluaran semua diawasi DPK,” terangnya.
Itu semua, terang Adi, karena MAPPI sudah menjadi organisasi yang mengelola anggota lebih besar serta kekayaan luar biasa besar, Tolok ukur keberhasilan pengurus MAPPI tidak di tentukan seberapa besar kas yang dapat dikumpulkan. Tapi diukur dari seberapa mampu kas tersebut dapat dikelola dengan baik untuk membiayai operasional MAPPI, yang mmberikan manfaat pada kepentingan anggotanya. “Karena itulah, seyogyanya setiap iuran, pungutan dan pengeluaran yang dilakukan pengurus MAPPI harus dipertanggungjawaban secara transparan.” jelas Juniadi Amral penuh semangat. (***/HS)
