Realokasi anggran PUPR, untuk atasi pandemic virus corona (covid-19), diperoleh dari penghematan perjalanan dinas dan Silpa tahun lalu, pembatalan paket kontrak, dan optimalisasi kegiatan non fisik (feasibility study) yang ditunda.
Wartapenilai.id—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan realokasi program dan anggaran TA 2020 dan refocussing kegiatan untuk mendukung percepatan penanganan virus corona (Covid-19). Ini hasil tindaklanjut dri Inpres No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Perpres 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
DIPA Kementerian PUPR 2020 sebesar Rp 120 triliun realokasi anggaran sebesar Rp 24,53 triliun. Ini tidak mengurangi pemenuhan anggarannya alokasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Rupiah Murni Pendamping, Badan Layanan Umum (BLU)/Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan kegiatan Prioritas (penyediaan infrastruktur Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), PON XX, Asrama Papua, dan World Cup U-20 tahun 2021).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan realokasi anggaran bersumber dari penghematan alokasi perjalanan dinas dan paket meeting sebesar 50% dari sisa anggaran yang belum terserap pada TA 2020. Pembatalan paket-paket kontraktual yang belum di lelang seperti bendungan, rekomposisi alokasi anggaran 2020 pada paket kegiatan Tahun Jamak (MYC). Perubahan paket-paket single year (SYC) TA 2020 menjadi paket Multi Years Contract (MYC), termasuk paket-paket kontraktual yang nilainya kurang dari Rp 100 miliar. Dan optimalisasi kegiatan non-fisik yang bisa ditunda seperti Feasibility Study.
Kementerian PUPR, untuk mendukung percepatan penanganan covid-19, juga melakukan refocussing kegiatan sebesar Rp 1,66 triliun. Anggaran itu dimanfaatkan untuk pekerjaan yang bersifat mendesak seperti pembangunan Fasilitas Penampungan/Observasi/Karantina di Pulau Galang di Kota Batam dan lanjutannya sebesar Rp 400 miliar, renovasi/rehabilitasi RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran sebesar Rp 160 miliar.
Selain itu, penambahan 4.000 lokasi program padat karya di bidang irigasi yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) dari 6.000 lokasi menjadi 10.000 lokasi serta pembebasan PPh 4% dengan total anggaran Rp 978 miliar.
Kemudian pembelian resin produksi Perhutani untuk campuran cat marka jalan dan pekerejaan pengecatan marka jalan sebesar Rp 25 miliar, pembelian karet dari petani sebagai bahan campuran aspal karet sebesar Rp 100 miliar, dan penyaluran subsidi perumahan (Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka) bagi 175.000 unit dengan alokasi sebesar Rp 1,5 triliun bersumber dari BA. BUN 999.07.
Refocussing kegiatan dilakukan memprioritaskan program padat karya tunai (infrastruktur berbasis masyarakat). Tahun 2020, anggaran program itu sebesar Rp 10 triliun. Diantaraya untuk pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah, penataan Kota Tanpa Kumuh, pekerjaan P3TGAI, pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle, pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, penyediaan air Minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) dan sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas), pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah swadaya.
Belanja infrastruktur, terang Bsuki harus berkualitas dan turut menggerakan sektor rill di berbagai daerah sehingga diharapkan dapat mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi pengangguran di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global akibat Pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang. “Sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, untuk itu realisasi belanja infrastruktur PUPR juga harus dirasakan langsung manfaatnya, terutama meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran secara merata hingga pelosok desa di seluruh Indonesia,” jelasnya. (***/HS)
