Belanja anggaran itu digunakan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, membangun dari pinggiran, ketahanan pangan dan air, hingga meningkatkan kualitas hidup manusia.
Wartapenilai.id—Penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dari akhir Maret 2019 sampai 27 Maret 2020, mencapai Rp 9.13 triliun atau 7,42%. Progress pembangunan fisik mencapai 6,97 %. Penyerapan ini sedikit lebih rendah sebesar 7,6% dari tahun 2019, dengan APBN-P Kementerian PUPR 2019 sebesar Rp 121,9 triliun.
Kementerian PUPR menerapkan lelang dini dan itu membut progres penyerapan anggaran relatif stabil. Proses lelang proyek 2020, dilakukan sejak November 2019. Hingga 27 Maret 2020 tercatat data paket di Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebanyak 7.370 paket senilai Rp 95,5 triliun.
Total paket, progres paket yang terkontrak sebanyak 2.926 paket (51,28%) dengan nilai Rp 48,9 triliun terdiri dari paket Multiyears contract (MYC), MYC baru dan Single Years Contract (SYC). Sebanyak 1.935 paket senilai Rp 16,3 triliun (17,08%) masih dalam proses lelang dan sisanya 2.509 paket senilai Rp 30,2 triliun (31,65%) yang masih belum proses lelang.
Belanja anggaran itu digunakan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia diantaranya meningkatkan konektivitas antar wilayah, membangun dari pinggiran, ketahanan pangan dan air, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas perumahan dan permukiman.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan belanja infrastruktur di Kementerian PUPR harus berkualitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui investasi. Infrastruktur yang dibangun harus memberikan dampak ekonomi, yakni pemerataan hasil-hasil pembangunan, pertumbuhan kawasan, dan membuka lapangan pekerjaan di sektor konstruksi dan ikutannya.
Belanja infrastruktur ini berkontribusi menggerakan sektor rill di berbagai daerah, diharapkan mampu mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global akibat Pandemi covid-19. ”Realisasi belanja infrastruktur PUPR juga harus dirasakan langsung manfaatnya, terutama meningkatkan daya beli masyarakat kecil yang merata hingga pelosok desa di seluruh Indonesia,” terang Basuki Hadimuljono.
Menteri Basuki menambahkan dalam membelanjakan uang negara yang fokus pada outcome, memprioritaskan kegiatan utama, seperti mengurangi anggaran rapat, perjalanan dinas. Selain itu juga menekankan pentingnya konsolidasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Daerah dan Sektoral.
Seluruh program dipastikan berjalan baik dan maksimal, serta melakukan pemantauan secara berkala dan menghentikan praktek korupsi, pemborosan, mark- up dan memastikan setiap proyek bermanfaat untuk kepentingan rakyat. “Program tidak hanya output namun sampai benefit dan outcome. Seperti program pembangunan bendungan harus diikuti pembangunan jaringan irigasi sehingga bisa mendukung pertanian di desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi,” jelas Menteri Basuki. (Jay/***)
