Setelah Wartapenilai.id, menerbitakan tulisan “Dicari Dewan Penilai Yang Paham Rule Profesi”, redaksi banyak mendapat masukan, harapan dan respon positif baik regulator dan penilai anggota MAPPI. Mereka sangat berharap Panitia Pemilihan MAPPI, dengan diundurnya pelaksanaan munas XII, bisa mensyaratkan calon DP membuat makalah yang memberikan gambaran peran dan fungsi DP. Tujuannya agar pemilih memiliki tolok ukur, akan profil dan kapabilitas calon anggota DP yang layak dipilih.
Wartapenilai.id—Keberadaan perangkat organisasi Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), yang disebut Dewan Penilai (DP), perannya sangat sentral. Selama ini, penilai anggota MAPPI, secara diam ternyata menilai kapabilitas DP saat menjalankan peran untuk organisasi. Memang, mereka tidak berani secara fulgar menilai kinerja DP yang ada, apalagi menyuarakan hal itu ke MAPPI, disebutkan sebagai narasumber saat kutipannya mau di muat saja terlihat berat. Yang pasti mereka menghendaki adanya perubahan di perangkat itu.
Penilai publik itu, mau memberikan masukan, namun tidak bersedia disebutkan namanya. Dia menceritakan bahwa dirinya pernah dipanggil aparat penegah hukum (APH) terkait pekerjaan penilaian yang dihadapi. Namun, dia ragu melimpahkan atau mengkonsutasikan masalahnya ke DP. Dengan alasan, bila tidak memiliki kenalan atau koneksi di DP yang terjadi justru disalahkan, bisa menjadi bumerang yurisprudensi buat APH. “Lebih baik maju menghadapi sendiri,” terangnya.
Penilai publik itu, merasa senang terbitnya tulisan akan pentingnya gagasan membuat paper bagi 17 calon anggota Dewan Penilai (DP). Dia menilai, dari 17 calon yang mendaftar anggota DP, dinilai belum memiliki jam terbang memadai alias jam terbangnya masih minim. Dan ditambah menghadapi APH yang sangat minim pemahamannya terhadap sepak terjang profesi penilai, untuk melakukan pembelaan anggota MAPPI—tidak jelas hitam putihnya.
Dia juga mengkritik, calon anggota DP yang pernah dikenai sanksi oleh PPPK karena dinilai melanggar KEPI dan SPI, bukan sanksi dari MAPPI, seharusnya tidak boleh mencalonkan dirinya sebagai anggota DP. Jelas kredibilitasnya diragukan. Dia mempertanyakan apakah niatnya menjadi anggota DP untuk mencari aman dan mengkuatkan bisnis kantornya, atau melindungi anggota MAPPI secara keseluruhan.
Lebih lanjut, Penilai Publik yang enggan disebutkan namanya itu menegaskan bagaimana mungkin dia bisa melindungi anggota MAPPI agar tidak melanggar KEPI dan SPI. Sedangkan saat dia berpraktik secara personal pernah melanggar regulasi yang dibuat profesi ini. “Untuk menjadi calon DP harus benar-benar bersih dari kepentingan pribadi, murni mengabdi untuk anggota di organisasi,” tegasnya.
Terkait pemaparan pemikiran peran dan fungsi DP yang dijabarkan dalam paper atau makalah, dia sangat setuju. Dan dia berharap Panitia Pemilihan MAPPI mensyaratkan Calon DP wajib membuat pemaparan program, konsep yang harus di tawarkan ke anggota. Ini sebagai pembelajaran bagi penilai anggota MAPPI bisa menentukan pilihan dengan tepat. “Biar kita-kita ini, penilai tidak membeli kucing dalam karung. Dengan paper anggota yang memilih memiliki pemahaman akan kompetensi, integritas, dan kapabilitas yang dimilik,” tambahnya.
Sementara penilai publik dari Sumatera Selatan, yang juga tidak mau disebutkan namanya, komentarnya singkat dan padat. Dia juga menghendaki calon DP membuat pemaparan pemikiran akan peran dan fungsi DP ke depan. Sistem dan pola yang selama ini ada harus diubah, sebab, penilai anggota MAPPI banyak menghadapi kasus hasil penilaian yang dibawah ke ranah hukum. “Dewan Penilai (DP) jangan menjadi derita buat penilai. Untuk menentukan pilihan, penilai yang akan memilih tidak memiliki track record dan motif para calon yang maju menjadi anggota DP,” terangnya.
Kepala Bidang Pemeriksaan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan Lainnya, Dadan Kuswardi senada sangat setuju. Bahwa calon anggota DP membuat pemaparan materi terkait tugas dan fungsi Dewan Penilai (DP). Pemikiran akan peran dan fungsi DP bisa dipahami dengan baik, bukan saat menjadi baru memahami. Buah pemikiran peran dan fungsi DP bisa dipaparkan melalui berbagai teknik presentasi. Seperti membedah persoalan yang dihadapi DP selama ini yang belum mencapai hasil maksimal.
Lebih lanjut Dadan menjelaskan paper atau makalah buah pemikiran terkait DP yang bisa di buat calon anggota Dewan Penilai sejatinya banyak terkait peran dan fungsinya. Seperti perbaikan dan peningkatan tatakelola DP, untuk mengawasi akuntabilitas dan profesionalisme penilai publik. “Itu nanti bisa di presentasikan dihadapan perwakilan anggota baik di pusat maupun di daerah, sebelum pemilihan. Termasuk ke PPPK dan senior penilai yang ada,” terangnya.
Dari konsep baru ini, Dadan Kuswardi berharap pada Panitia Pemilihan Pengurus MAPPI bisa mewadahi keinginan dan harapan anggota MAPPI. Dadan tidak bermaksud ingin mencampuri urusan organisasi MAPPI dalam menentukan pilihan pengurus pusat dan perangkat organisasi MAPPI. Namun memberikan saran yang terbaik mengikuti kehendak anggota yang berkembang saat ini.
Memang tugas DP ke depan kiat berat, dengan maraknya hasil penilaian yang dibawa ke ranah hukum, baik oleh pengguna jasa maupun stakeholder profesi ini. Apalagi profesi penilai ini belum memiliki regulasi yang kuat setingkat UU, sangat butuh anggota Dewan Penilai yang mumpuni mengemban amanah anggota, menjaga integritas profesi penilai, yang ujungnya marwah profesi penilai semakin diperhitungkan, baik di nasional maupun global.
Lagi-lagi penilai publik yang juga menghendapi adanya perubahan di perangkat DP, mengomentari seperti saat berhadapan dengan Aparat Penegah Hukum (APH) terkait kasus hasil penilaian yang menyerempet wilayah profesi. Anggota DP yang paling depan menghadapi persoalan itu dan memang harus memiliki pemahaman yang jernih akan AD/ART MAPPI, KEPI dan SPI. Namun yang terjadi sekarang tugas, kewajiban dan hak DP masih terliha samar-samar. “Ke depan harus segera diperbaiki,” terangnya.
Dari situ ada alasan kuat kandidat DP perlu memaparkan pemikirannya akan konsep Dewan Penilai yang bisa menjaga marwah profesi. “Dengan begitu, paper yang terkumpul dari kandidat DP bisa menjadi bahan perubahan tatakelola DP lebih baik ke depannya,” tergasnya.
Sejatinya sangat banyak tema yang bisa diangkat sebagai bahan penulisan paper terkait perbaikan peran dan fungsi DP ke depan. Sebagai contoh mengupas bagaimana perbaikan dan peningkatan tatakelola organisasi DP, untuk mendukung peningkatan integritas dan marwah profesi; penguatan kebijakan internal dan pemanfaatan sistem elektronik dan teknologi untuk peningkatan akuntabilitas penegakan etika profesi penilai; inovasi dan strategi penegakan KEPI dan SPI; Peran DP dalam penguatan penegakan integritas profesi, sinergis, professional melalui koordinasi dan supervisi. Dan masih banyak tema menarik lainnya yang bisa di kupas, untuk menyakinkan penilai menentukan pilihan pada calon anggota DP.
Memang dengan pemaparan buah pemikiran akan peran dan fungsi DP di masa mendatang dengan jernih, dan bisa menjadi solusi tatakelola DP lebih baik, membuat anggota bisa menentukan pilihan pada calon DP yang memiliki integritas dan kapabilitas. Sosok figur DP seperti itu yang diidam-idaman penilai anggota MAPPI. (***/HS)
