Dewan Penilai (DP), MAPPI, merupakan jabatan startegis dan prestisius bagi profesi penilai di Indonesia. Saat ini jabatan itu sedang diperebutkan 17 calon yang lolos verifikasi Panitia Pemilihan di MAPPI. Namun, sayang anggota penilai yang bakal memilih belum menemukan sesuatu yang istimewa pada diri calon—semua terlihat sama hanya semangat mendaftar dan lolos verifikasi. Belum ada yang menawarkan kelebihan yang dimiliki, seperti perbaikan tatakelola dan kinerja DP di masa mendatang.
Wartapenilai.id—Itulah persoalan yang dihadapi calon pemilih Dewan Penilai (DP) di munas mendatang. Adanya penundaan pelaksanaan Munas XII oleh Panitia yang diundur hingga akhir Juni 2020, akibat merebaknya pandemi virus corono (covid-19), memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan calon anggota DP, menonjolkan kapabilitasnya dihadapan calon pemilihnya, dengan membuat paper “seandainya jadi anggota DP”.
Memang, Panitia Pemilih, yang melakukan verifikasi hanya mengikuti persyaratan yang diatur AD/ART Masyarakat Profesi Penilaia Indonesia (MAPPI), tidak mensyaratkan calon peserta DP membuat paper seandainya terpilih menjadi anggota DP, apa yang akan dilakukan. Paper atau makalah menjadi suatu keharusnya yang harus dibuat calon anggota DP, dimana DP menjadi reprensentasi dari profesi penilai manakala menghadapi tuntutan terhadap hasil penilaian. Melalui pemikiran dan kerja kerasnya mampu menjaga marwah profesi dengan integritas yang diperhitungkan.
Sebagai calon anggota DP tidak bisa hanya cukup mengandalkan keberanian dan semangat maju dan mendapat dukungan banyak dari anggota. Pada Anggaran Dasar (AD) MAPPI disebutkan Dewan Penilai (DP) sebagai perangkat organisasi penegak KEPI dan SPI. Disinilah calon DP harus benar-benar memiliki pemahaman yang baik terhadap rule profesi. Diantaranya, dari segi keorganisasian memiliki pemahaman yang baik akan AD/ART MAPPI, dari segi moral memahami KEPI dan dari segi keilmuan memahami SPI dengan tuntas. Juga memiliki pemahaman yang baik terhadap case penilaian, hukum, ekonomi dan lainnya serta teruji integritasnya.
Sebab, DP bakal menjadi rujukan baik dari anggota maupun stakeholder profsi, manakala menghadapi kasus hasil penilaian yang menyerempet wilayah profesi. Adalah anggota DP yang paling depan mendudukan persoalan yang menjadi sengketa antara penilai, pengguna jasa, atau aparat penegak hukum (APH). Mereka harus mahir memainkan peran dan tanggung jawab, menjaga integritas dan marwah profesi ini.
Pengamat dan pemerhati profesi penilai, Marwan Muchtar saat dihubungi wartapenilai.id mengatakan setuju calon anggota Dewan Penilai (DP) membuat paper apa dan bagaimana bila nanti terpilih sebagai anggota DP, sebelum dilakukan pemilihan. Pemikiran itu bisa dituangkan dan dipaparkan melalui paper atau makalah dan membuat calon pemilih bisa memahaminya. Dengan begitu tidak membuat calon pemilih “membeli kucing dalam karung”, dalam menentukan pilihan DP. “Isi paper bagaimana calon anggota DP dari 17 peserta itu, menawarkan konsep perubahan yang lebih baik terhadap tatakelola DP,” terangnya.
Dari paper atau makalah yang ditawarkan terlihat pemikiran, apakah calon DP memiliki kapasitas dan mumpuni menjalankan amanah anggota. “Jangan asal berani maju, sebab DP lembaga strategis, dalam tanda kutif diatas DPN MAPPI. Dibutuhkan calon yang mumpuni menjalankan tugas, kewajiban dan hak DP,” terang Marwan Muchtar salah satu tokoh penggagas terbentuk MAPPI tahun 1981.
Untuk itu, Marwan Muchtar menegaskan perbaikan MAPPI ke depan dengan memilih kandidat DP yang memiliki pemahaman, aplikasi isi dari KEPI dan SPI. “Calon anggota yang tidak bisa membuat paper atau makalah terkait pemikiran perbaikan DP ke depan perlu diragukan kapabilitasnya,” jelasnya.
Paper atau makalah yang dihasilkan calon DP itu sebagai bahan untuk memprbaiki peran, tugas dan kewajiban DP di masa depan. Untuk itu Marwan mendorong panitia pemilihan untuk segera mewajiban calon DP membuat paper atau makalah demi MAPPI lebih baik. “Kalau tidak, calon pemilih sama saja dengan membeli kucing dalam karung. Tidak jelas kualitasnya,” tegasnya.
Memang memaparkan pemikiran “seandainya menjadi anggota DP”, apa dan bagaimana menjalankan peran itu, sesuatu yang baru untuk merubah tatakelola DP lebih baik. Dan itu bisa dipahami anggota sebelum menentukan pilihan calon DP yang memiliki kapabilitas dan mumpuni mengemban amanah anggota.
Hal itu juga diamini, petinggi MAPPI yang engan disebutkan namanya, menyambut baik bila calon peserta DP diberikan tugas membuat paper untuk memaparkan bagaimana jika mereka terpilih menjadi anggota DP. Paper atau makalah yang ditawarkan, sebagai bahan bagi anggota untuk memahami kapabilitasnya bila terpilih menjadi anggota DP. Dalam paper itu mengulas program perbaikan yang ditawarkan diulas perbaikan apa saja yang ditawarkan. “Profesi penilai adalah profesi kepercayaan, harus tampil lebih baik di hadapan stakeholder profesi,” terangnya.
Lebih lanjut penilai yang enggan disebut namanya itu mengharapkan dengan paper yang ditawarkan itu semacam kontrak dengan calon pemilih yang nanti bisa di realisasikan. Dia memberikan contoh, untuk menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga disyaratkan membuat paper, sebagai mengikuti tahapan saringan menjadi anggota KPK.
Sedangkan untuk di profesi penilai seharusnya juga menerapkan pola itu, meskipun di AD/ART tidak disebutkan. Paper itu untuk menilai kualitas calon anggota Dewan Penilai (DP). Dengan pemikiran yang dituangkan di paper, calon pemilih memiliki gambaran yang jelas, bagaimana bila dia terpilih menjadi anggota DP. Jangan ada lagi anggota DP yang bekerja hanya sebagai alat kepentingan tertentu, baik kaitannya dengan kantornya, rekannya, sahabatnya, atau kepentingan lain. Anggota DP harus memiliki independensi in-fact dan experience, saat memutus perkara. “DP itu representative memutus perkara hasil penilaian, mereka harus bebas dari conflict of interest yang ada,” terangnya.
Adanya penundaan Munas XII MAPPI, Marwan Muchtar menambahkan jelas ada tambahan ruang dan waktu bagi anggota untuk bisa berpikir lebih kritis dengan adanya paper atau makalah yang ditawarkan calon peserta anggota DP ke calon pemilih. Ini juga membawa pada calon pemilih anggota MAPPI menjadi lebih cerdas menentukan pilihan, yang mampu membawa amanah anggota. Marwan menegaskan dalam waktu 5 detik penentuan pilihan sangat menentukan maju mundurnya keberadaan asosiasi MAPPI, yang tentu berdampak pada keberadaan anggota dan kepercayaan publik terhadap profesi ini. “Lima detik yang bisa menjadi penyesalan aatu disyukuri,” terangnya.
Selain yang tersurat di AD/ART. Marwan Muchtar memberikan tambahan pada peran dan tanggung jawab Dewan Penilai (DP) MAPPI. Perama, mampu mencermati kiprah profesi penilai dalam yuridiksi di NKRI. Kedua, memberikan masukan strategis kepada DPN, diminta maupun tidak diminta. Ketiga, sebagai lembaga yudikatif MAPPI, dan keempat, melakukan peran mediasi anggota yang bermasalah terkait dengan hukum. “Secara nyata DP itu berada di atas DPN, sebab, bila DPN melanggar juga di adili oleh DP,” terangnya.
Dengan pemikiran yang dituangkan dalam paper atau makalah, termasuk menawarkan inovasi penangan masalah aduan yang dihadapi DP bisa diselesaikan dalam tempo singkat. Jangan seperti yang lalu, untuk memutus suatu perkara penilaian membutuhkan waktu berminggu-minggu. Calon juga bisa menawarkan inovasi penangan kasus dengan prosedur pengaduan dan penyelesaian yang efektif dan efisien. “Bisa dibuat seperti layanan publik dalam satu hari kelar begitu lho,” tambahnya.
Dengan mampu merespon dan menyelesaikan masalah aduan dengan cepat, marwah profesi penilai bisa terjaga. Ini menunjukan pada stakeholder profesibahwa kepengurusan MAPPI diisi orang yang kredibel dan memiliki kapabilias yang tuntas. Tentunya semua anggota penilai angggota MAPPI berharap anggota DP diisi calon yang memiliki kompetensi penilaian yang mumpuni, dipercaya membawa perubahan lebih baik di DP di masa mendatang. Pemikiran yang dituangkan dalam paper sebagai bahan perubahan melakukan tatakelola DP lebih baik, dimasa mendatang. (***/HS)
