PT SMI sebagai development partner, memeiliki peran yang amat besar membantu pembiayaan infrastruktur daerah. Hingga tahun 2019 ini SMI menyalurkan pinjaman ke daerah yang mencapai Rp 4,6 triliun.
WartaPenilai.id—Hingga 2019, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) telah menyalurkan komitmen pinjman daerah mencapai Rp 4,6 triliun. SMI berdiri akhir tahun 2015 lalu, sebagai pengalihan aset Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dengan skema Penyertaan Modal Negara (PMN), dan diberikan mandate pemerintah memberikan pembiayaan infrastruktur ke pemerintah daerah.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwata mengatakan ini sebagai special mission vehicles (SMV), SMI mampu mendorong dan menstimulasi pembangunan daerah. “Baik itu berasal dari pendapatan daerah maupun transfer dari APBN, sehingga lebih optimal,” terangnya di Jakarta 24 Januari 2019.
Sementara, Direktur Kekayaan Negara Dispisahkan DJKN, Meirijal Nur, menambahkan peran SMI menjadi lebih pentin pada pembangunan infrastruktur nasional. Sebagaimana diketahui, pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang besar dengan jangka waktu yang lama. Sedangkan, ketersediaan anggaran Pemerintah bersifat jangka pendek dengan dana yang terbatas. “Harus ada institusi untuk menutupi ini, jadi SMI ini sebagai katalis,” terang Meirijal Nur.
Meirijal menekankan upaya percepatan pembangunan infrastruktur daerah, turut mendorong akselerasi pembangunan ekonomi daerah. Dengan ketersediaan infrastruktur lengkap dan baik, pemerataan ekonomi akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Peran SMI akhir-akhir ini memang banya di butuhkan pemerintah daerah. Akselerasi pembangunan di daerah memang banyak melibatkan SMI terkait dengan pendanaan dan pembiayaan. Pemiayaan dari SMI inilah yang dijamin pemerintah pusat melalui penyaluran APBN ke daerah.
Direktur Utama PT SMI, Edwin Syahruzal mengakui peran lembaganya sebagai development partner Pemerintah amat besar dalam pembiayaan infrastruktur daerah. “Salah satu contohnya pembiayaan pembangunan RSUD Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara,” terangnya.
Seperti percepatan pembangunan RSUD itu secara tidak langsung mempengaruhi dampak sosial ekonomi di daerah menjadi lebih baik. “Tercatat adanya peningkatan output sebesar 0,41%, peningkatan nilai tambah sebesar 0,27%, peningkatan pendapatan rumah tangga sebesar 0,33%, dan peningkatan lapangan pekerjaan sebesar 0,08%,” tambah Edwin.
Namn demikian, tidak semua objek pembangunan infrastruktur menghasilkan revenue bagi daerah. Seperti pembangunan jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. “Meskipun begitu, pembangunan ini tetap memiliki manfaat dan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat,” jelas Edwin.
Pembangunan jalan, jelas berfungsi sebagai koneksitas kawasan industri, perkantoran dan perumahan. Juga membuka akses ke pelabuhan penyeberangan guna mengembangkan potensi pariwisata ke Kabupaten Penajam Paser Utara. “Secara tidak langsung, jalan ini mampu meningkatkan dan memperlancar arus perdagangan dan ekonomi di daerah,” terang Edin. (Lajiman/***)
