Sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar dunia, Indonesia memperjuangkan carbon credit pada pertemuan WEF di Davos.
WartaPenilai.id—Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar, berkomitmen terus mengatasi deforestasi. Dan terbukti Indonesia mendapat apresiasi dari negara lain mampu menekan angka deforestasi secara signifikan beberapa tahun terakhir ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan hal itu pada pertemuan Collective Action for Forest Positive Future, saat pertemuan tahunan World EKonomic Forum (WEF) di Davos, 23 Januari 2020.
Kesempatan itu dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman kepada semua negara bagaimana memahami masa depan hutan tropis di dunia. “Sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar, Indonesia memanfaatkan forum itu memberikan penjelasan yang utuh terkait komoditas kelapa sawit serta menyampaikan berbagai program Pemerintah mengatasi deforestasi,” terang Airlangga.
Dalam pertemuan itu, Airlangga Hartarto mengajak pemangku kepentingan hutan tropis di dunia memahami dan melihat industri sawit secara holistic, dari aspek lingkungan, ekonomi, kontribusi terhadap pembangunan global, pencapaian SDGs, perspektif bisnis hingga kebijakan yang ditempuh pemerintah Indonesia.
“Sebagai produsen minyak sawit utama dunia, komoditas sawit berkontribusi PDB nasional sbesar 3,5%. Itu hanya memanfaatkan tidak lebih dari 10% (sekitar 6%-7%) dari total global land bank for vegetable oil, Indonesia mampu menghasilkan 40% dari total minyak nabati dunia,” terang Hartarto.
Pemerintah Indonesia, terang Airlangga Hartarto, tengah mengembangkan kebijakan mendorong permintaan domestic dari produk sawit, melalui pengembangan B30—salah satu alternatif BBM untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar berbasis fossil. Kebijakan bagian mengurangi emisi karbon dan mengimplementasikan pembangunan rendah karbon. Sektor Sawit juga mampu mengatasi kemiskinan 10 juta orang, dan menjadi sektor strategis perekonomian masyarakat. “Indonesia juga sedang mengembangkan skema kredit karbon guna mendukung upaya pelestarian lingkungan,” kata Menko Airlangga.
Sebagaimana diketahui, Indonesia memiliki luas perkebunan kelapa sawit sekitar 14 juta hektar yang dapat menyerap sekitar 2,2 miliar ton karbon dioksida (CO2) dari udara setiap tahun. Menko Airlangga mengakui bahwa tantangan utama terletak pada upaya mengonversikan carbon footprint ke dalam suatu skema bisnis yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itu, Indonesia mengajak para peserta yang hadir, khususnya dari kalangan bisnis, untuk mulai berinvestasi di sektor karbon.
Sementara, investasi lingkungan menyangkut reforestasi, tidak dibatasi hanya replanting. Namun diperluas mencakup aspek monetization dari emisi karbon yang diserap perkebunan sawit. Indonesia mengusulkan agar para stakeholders yang hadir bisa ikut memikirkan mekanisme/skema penerapan carbon credit yang tepat dalam merealisasikan potensi Indonesia sebagai the capital of carbon credit.
Terkait pencapaian SDGs, Airlangga menjelaskan peran minyak sawit mencapai kesepakatan global, dilakukan menjadi sumber energi bersih dan terbarukan yang mendukung ketahanan energi nasional; penyediaan bahan makanan; penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan; serta pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi. “Presiden Jokowi memiliki komitmen peremajaan (replanting) sebanyak 500 ribu hektar kebun kelapa sawit milik petani. Tujuannya agar masyarakat yang bekerja di sektor sawit bisa mendapatkan hasil yang optimal,” tambahnya. (Tim)
