Tingkat Pendidikan formal, ditambah pengalaman praktik dan sertifikasi berkontribusi terhadap kompetensi seseorang.
WartaPenilai.id—Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, saat memberikan sambutan di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, 4 Desember 2019 lalu, mendapat tanggapan dari berbagi kalangan. Salah satunya pernyataan, dunia tengah masuk fase tidak menentu, dimana gelar tidak lagi menjamin kompetensi.
Salah satu tanggapan datang dari, Wakil Ketua Dewan Sertifikasi Akuntan Manajemen, IAMI, Adji Suratman. Kompetensi SDM menurutnya sebagai variable terikat Y, dipengaruhi oleh variable bebas X1 yaitu Pendidikan formal. Adji menjelaskan semakin tinggi pendidikan formal S1,S2 dan S3 maka semakin tinggi kompentensi SDM , apa gunanya orang sekolah ambil S1, S2 dan S3.
“Variabel bebas X2 sertifikasi, semakin banyak sertifikasi profesi, sertifikasi pelatihan maka semakin tinggi kompetensi SDM. Variabel bebas X3 pengalaman. Semakin lama pengalamannya semakin tinggi kompetensi SDM,” terang Adji Suratman yang juga menjabat Ketua 2 Persatuan Guru Besar Profesor Indonesia ini.
Lebih lanjut, Adji Suratman menjelaskan kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya. Menurutnya kelulusan akan menjamin kesiapan bekerja asal link & match terus ditingkatkan. “Saat ini sudah ada program SKPI Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan program pemagangan,” terangnya.
Adji memberikan contoh tahun 1995, dia ditunjuk Prof.Dr.BJ.Habibie sebagai ketua koordinator CO- OP pemagangan Mahasiswa PT dengan perusahaan besar model Jerman Barat. Saat itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof.Dr.Wardiman dan Menteri Bappenas, Rahardi Ramelan. “Kami koordinasikan bersama Bappenas 10 perusahaan besar antara lain Astra, Bukaka, Medco, Bakri, Pertamina, GE melakukan MoU dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, bersama tiga Rektor UI, ITB dan UGM.
Saat itu PT Bukaka kerja sama dengan Fakultas Psychologi UI, mengirim mahasiswa dan dosennya magang di PT.Bukaka Teknik Utama Tbk saat dia menjadi Direkturnya. “Mohon Link & match program SKPI dan pemagangan nasional terus dikembangkan dimonitor dan dibenahi kekurangannya,” terang Adji yang juga pernah menjabat Staf Khusus Menteri Kelautan.
Sementara, terkait akreditasi yang tidak menjamin mutu. Adji Suratman menilai pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tidak tepat. Dimana BAN- PT telah menjalankan amanah untuk melakukan akreditasi APT dan akreditasi program Studi dengan status terakreditasi atau tidak terakreditasi. Akreditasi PT seperti A, B C, dimana A dinilai lebih unggul disbanding B, dan dibawahnya.
Akreditasi, tambah Adji menggambarkan tingkat kualitas PT menyangkut pertama, Visi, misi, tujuan, strtategi. Kedua, terkait tatakelola dan kerjasama. Ketiga, mahasiswa. Keempat,SDM pimpinan, tenaga pendidikan, tenaga pendidik, kelima, Keuangan, sarana dan prasarana. Keenam, pendidikan. Ketujuh, Penelitian, jurnal nasional dan internasional. Delapan, pengabdian masayrakat. Kesembilan, Standar Kompetensi lulusan.
Semua PT bekerja keras dan berlomba dengan segala upaya mendapatkan akreditasi A dan bagaimana mempertahankan. Akreditasi sebagai ukuran kualitas bagi masyarakat pendidikan tinggi. Usul untuk BAN PT khusus untuk program studi Akuntansi D3,D4, S1.S2 dan S3 bahwa akuntansi masuk program vokasi dibutuhkan Dosen disamping pendidikan formal yang utama Sarjana satunya akuntansi, bukan S3 akuntansi sebab yang utama S1 akuntansi dulu bergelar AK dari Kementrian Keuangan, sekarang RNA Register Akuntan Negara dan yang penting harus punya sertifikasi profesi akuntansi.
“Kami minta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan jangan terlalu banyak bicara tapi banyak kerja kerja. Yang sudah ada setuju di evaluasi bila ada yg kurang dibenahi. Jangan ada pepatah ganti menteri ganti ganti aturan,” tegas Adji Suratman yang juga menjabat sebagai Pimpinan STIE YAI, Jakarta ini. (Tim)
