Potensi ekonomi pesantren luar biasa besar. Pemerintah berusaha meningkatkan layanan teintegrasi peningkatan kapasitas bisnis, konsultasi bisnis, akses modal, hingga pendampingan pemasaran, promosi untuk menggerakan ekonomi pesantren.
WartaPenilai.id—Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan PT. Bukalapak.com melakukan kerjasama peningkatan kapasitas kewirausahaan digital terintegrasi dengan usaha mikro kecil berbasis pesantren. Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan di Jakarta, 25 Okotber 2019.
Ini tidak lepas dari hasil studi McKinsey (2018), menunjukan nilai pasar e-commerce Indonesia tahun 2022 diperkirakan mencapai USD 55-65 miliar, meningkat signifikan dari tahun 2017 sebesar USD 8 miliar. Sementara, hasil riset konsumsi individu secara online per tahun, menunjukan terjadi peningkatan nilai konsumsi dari USD 260 per tahun pada 2017 menjadi USD 620 per tahun pada 2022.
Saat ini berkembang berbagai platform marketplace yang menawarkan kemudahan fitur jual-beli, keamanan transaksi, dan program peningkatan kapasitas bagi UMKM. Namun di sisi lain berdasarkan survei Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) pada tahun 2017, hanya 16% penjual dan pembeli yang menggunakan platform marketplace untuk memasarkan produknya.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rudy Salahuddin yang menyaksikan penandatanganan menagatakan kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan bagian dari Program Kemitraan Ekonomi Umat yang dikoordinasikan Kemenko Perekonomian sebagai perwujudan Kebijakan Pemerataan Ekonomi.
“Berdasarkan hasil penelitian, itu disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman UMKM terkait platform marketplace dan lemahnya kemampuan mengenali peluang pasar melalui media digital,” terang Rudy.
Kegiatan kerjasama dirancang sebagai pelaksanaan sinergi dan kolaborasi program antara pemerintah dan dunia usaha sebagai tindak lanjut implementasi rekomendasi Kongres Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia tahun 2017. “Ini juga merupakan rangkaian kegiatan dari momentum Hari Santri Nasional yang diperingati pada tanggal 22 Oktober lalu,” lanjutnya.
Program ini bertujuan membuka mindset kewirausahaan digital, mendorong UMKM berbasis komunitas pesantren melalui pemanfaatan marketplace, peningkatan kualitas produk, serta peningkatan akses pemasaran produk melalui marketplace.
Kerjasama itu menyediakan bimbingan teknis selama dua hari yang dilanjutkan dengan pendampingan secara intensif. Sasaran program mencakup ustad/ustazah/guru/tenaga pendidik, pengelola unit usaha pesantren, alumni dan komunitas pesantren, terutama yang telah memiliki usaha dan produk jadi namun masih memerlukan peningkatan kualitas dan pemasaran.
“Potensi ekonomi digital di Indonesia tumbuh kembang pesat merupakan peluang dan penting dimanfaatkan memajukan kesejahteraan masyarakat luas termasuk UMKM berbasis pesantren,” terang Rudy Salahuddin.
Sementara, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kamaruddin Amin, menyatakan pemberdayaan UMKM berbasis pesantren menjadi salah satu langkah strategis untuk mendorong upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, memiliki peran penting dalam upaya mengatasi ketimpangan pembangunan. Ada lebih dari 28.000 pesantren di seluruh Indonesia dengan berbagai ragam aktivitas ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah.
“Kementerian Agama mendorong keterlibatan aktif komunitas pesantren serta dukungan program life skill dan bantuan vokasional dalam pelaksanaan program ini,” tegas Kamaruddin Amin.
Sementara Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian KUKM Abdul Kadir Damanik menyatakan akan mendukung peningkatan kapasitas bagi UMKM berbasis pesantren melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT-KUMKM).
“UMKM berbasis pesantren akan memperoleh layanan terintegrasi berupa peningkatan kapasitas bisnis, konsultasi bisnis, dan pendampingan bisnis; pendampingan akses pembiayaan kepada bank dan non-bank; serta pendampingan pemasaran, promosi, dan networking,” tutur Damanik.
Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam hal ini Bukalapak menjadi langkah strategis dalam penyelenggaraan inkubasi bisnis bagi UMKM berbasis pesantren melalui integrasi pelatihan, mentoring, akses pembiayaan dan perluasan area pemasaran melalui platform marketplace.
Co-Founder dan Presiden Bukalapak Fajrin Rasyid menyatakan bahwa Bukalapak secara tegas akan terus mendukung pemerintah melalui penciptaan ekosistem teknologi yang ditujukan untuk menyetarakan akses, meningkatkan kemampuan bisnis dan perluasan pasar pelaku UMKM. Semua ini dilakukan untuk menciptakan dampak positif yang dapat meningkatkan kualitas hidup para pelaku UMKM termasuk komunitas pesantren.
Tahap awal dilaksanakan pilotingkolaborasi program di PLUT-KUMKM Kabupaten Tasikmalaya bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, kemudian dikembangkan ke daerah lainnya pada tahun 2020. Program ini diharapkan dapat melahirkan wirausahawan dan UMKM digital “local champions” dari komunitas pesantren yang dapat menjadi inspirasi tumbuh berkembangnya wirausahawan digital lokal. (Tim)
