Menjaga integritas perusahaan yang terlibat pembangunan proyek untuk kepntingan umum menjadi suatu keharusan. Tak terkecuali, perusahaan pemenang lelang PLTP Dieang 2 dan Pathu 2 bisa terhindar dari praktik korpsi dan suap.
Wartapenilai.id—Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), di Dieng 2 dan Patuha 2, dibiayai pinjaman langsung dari Asian Development Bank (ADB) dan sebagai penjamin PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Direktorat kekayaan Negara dipisahkan, DJKN bersama Asian Development Bank (ADB) pun menggelar mitigasi dampak munculnya praktik korupsi dan gratifikasi sejak dari awal. Dua lembaga itu, menggelar webinar anti korupsi dan anti suap pada 5 Oktober 2020 lalu.
Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, Meirijal Nur menjelaskan mitigasi itu dilakukan untuk mencegak praktik korupsi dan gratifikasi. Dimana proyek yang dikerjakan Special mission vehicle (SMV), Kementerian Keuangan dan PT Geo Dipa Energi agar bisa menghindari praktik yang merugikan negara dan masyarakat Indonesia. “Keberhasilan proyek panas bumi sangat bergantung bagaimana mampu mengendalikan risiko yang muncul. Proses pengadaan dilakukan secara adil dan transparan menjadi jalan kesuksesan langkah-langkah berikutnya,” terang Meirijal.
Lebih lanjut, Meirijal menjelaskan PLTP merupakan proyek untuk mendorong pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan. Proyek itu dibiayai ADB dan dilakukan pejaminan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Proyek PLTP ini sangat penting untuk menyediakan listrik melalui pendayagunaan energi baru terbarukan panas bumi dengan kapasitas total sebesar 120 megawatt.
Korupsi proyek, Senior Integrity Specialist ADB, Nusserwan Talati, seperti dilansir djkn.go.id menjelaskan menjadi hambatan besar perkembangan ekonomi dan sosial di dunia. Setiap tahun, jumlah uang yang dibayarkan untuk tindakan suap mencapai Rp 1 triliun. Ssekitar $ 2,6 triliun menguap per tahun melalui korupsi. “Bila di total, jumlah keduanya setara dengan lebih dari 5% Produk Domestik Bruto dunia,” terangnya.
Terkait hal itu, Nusserwan Talati sangat khawatir dampak yang berlipat melibihi anggka-angka itu. selain itu, korupsi dan suap membahayakan kesejahteraan penduduk, pendidikan, sanitasi, serta kesehatan ibu dan anak. “Ini lebih dari sekadar permasalahan uang, tapi jauh lebih buruk,” terangnya.
Untuk mencegak hal itu, Nusserwan Talati menegaskan ADB berusaha memperkuat kapasitas pemerintah dan institusi seperti tertuang pada Strategi ADB tahun 2030. Pihaknya terus mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi, menggalakkan pemberian layanan publik yang efektif, tepat waktu, dan bebas korupsi, serta menerapkan langkah pencegahan korupsi di semua sektor proyek dan programnya. “Kami menjaga integritas proyek sejak dari tahap inisiasi, dan seterusnya hingga laporan penutupan proyek,” tambahnya.
ADB, terangnya telah mengidentifikasi delapan penyelewengan integritas (korupsi, fraud, kolusi, koersi, perlakuan tidak senonoh, konflik kepentingan, praktik obstruktif, dan penyalahgunaan). Penyelewengan integritas yang mengakibatkan korupsi, baik dilakukan individu maupun perusahaan, pelaku bakan mendapat larangan mengerjakan proyek baik dari ADB, Multilateral Development Bank (MDB), termasuk World Bank Group, jelasnya.
Memang korupsi sangat merugikan keuangan negara. Hal itu diakui Direktorat Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dion Hardika Sumarto yang hadir sebagai narasumber. Dia menjelaskan sesuai data KPK tahun 2004-2019, kasus terbanyak korupsi berkaitan dengan suap dan gratifikasi ilegal sebanyak 683 kasus atau 66%, diikuti kasus korupsi sehubungan pengadaan sebesar 20%. “Korupsi pada pengadaan dapat berujung pada kerugian finansial negara. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” terang Dion.
Sebagai pelaku usaha, perusahaan yang terlibat di keuangan negara, sedianya memiliki komitmen bersama untuk menjaga integritas, menerapkan good corporate governance, rencana pengendalian fraud, dan kebijakan anti-korupsi.
Direktur Utama GeoDipa, Riki Firmandha Ibrahim, berterima kasih kepada DJKN selalu mengingatkan perusahaannya selalau menjaga integritas, meningkatkan kepercayaan sebagai perusahaan mitra. Dukungan semua pihak (pemerintah, perusahaan pendana), sangat penting terlibat mengatasi korupsi dan gratifikasi. GeoDipa berkomitmen memperkuat budaya anti-korupsi, meningkatkan kerangka kebijakan di lingkungan kerja lebih baik,” terangnya. (***/Atur)
