Pembangunan di Jabodetabek-punjur selama ini belum optimal, masih banyak ego sektoral. Banyak masalah yang tidak teratasi dengan baik seperti banjir, pengeloaan sampah, ketersediaan air bersih, koneksitas transportasi, bangunan illegal, hingga kemacetan.
Wartapenilai.id—Menteri ATR/BPN, ditunjuk sebagai Ketua Kelembagaan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Jabodetabek-punjur, yang mengkoordinasikan pembangunan di wilayah itu. Itu semua menjadi penghambat pengembanngan sosial dan ekonomi masyarakat di Kawasan Jabodetabek-punjur (Jakarta, bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur)
Sementara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN-Bappenas) ditunjuk sebagai wakil. Mereka akan mengkoordinasikan pembangunan yang dilakukan penanggung jawab wilayah (Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat). Kelembagaan Koordinasi ini, juga dilengkapi Project Management Office (PMO). Itu sesuai yang diperintakan Perpres 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Tujuannya untuk menyediakan ruang bagi pengembangan ekonomi dan pusat aktivitas metropolitan secara keberlanjutan.
Menteri ATR/BPN, Sofyan A. Djalil memulai pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil guna mensosialisasikan Perpres No. 60 Tahun 2020 dan rencana pembentukan Kelembagaan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Jabodetabekpunjur, sekaligus menyampaikan permasalahan lintas wilayah yang perlu diupayakan untuk dapat diselesaikan, 27 Julli 2020.
Penyelesaian kompleksitas permasalahan di Jabodetabek-punur, Menteri ATR/BPN memperkenalkan konsep holistik, integratif, tematik, dan spasial (HITS), yang menyentuh seluruh aspek serta melibatkan pemangku kepentingan terkait.
“Penanganan di Kawasan Jabodetabekpunjur membutuhkan kerja sama bersifat inter-regional dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah. Pendekatan HITS diterapkan untuk melihat akar permasalahan dan menciptakan solusi,” terang Sofyan Djalil.
Seperti penanganan banjir, salah satunya disebabkan berkurangnya daerah resapan air di Kawasan Puncak. Itu diakibatkan perubahan pemanfaatan ruang sebelumnya kawasan hutan lindung berubah kawasan budidaya dan permukiman, ditambah banyaknya bangunan ilegal. Tantangan menjaga kuantitas dan kualitas badan air atau SDEW, termasuk merehabilitasi lahan kritis di sepanjang aliran sungai.
Menteri ATR/BPN berkomitmen sebagai fasilitator koordinasi antara pusat dan daerah, juga menekankan sinergi pusat dan daerah pada perencanaan dan pelaksanaan program dan anggaran. Sehingga setiap inisiatif bisa memberikan output dan outcome nyata. Sebagai contoh sinergi antara pusat dan daerah seperti pengendalian banjir melalui pembangunan bendungan yang dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWS CC) dan Citarum (BBWS Citarum).
Sebelumnya, Menteri ATR/BPN juga melakukan koordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 07 Juli 2020 dan Gubernur Banten Wahidin Halim, 16 Juli 2020.
Pembentukan Project Management Office (PMO)
Kementerian ATR/BPN bersama PemprovJawa Barat, Pemprov DKI Jakarta, dan Pemprov Banten membentuk Project Management Office (PMO) untuk menata ruang kawasan Jabodetabek-Punjur. PMO ini menggantikan Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP). Kementerian ATR/BPN, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Gubernur di masing-masing daerah sebagai penanggung jawabnya, terang Sofyan A. Djalil di Hotel Pullman Vimala Hills Resort, Bogor, 27 Julli 2020.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengusulkan Polri dan TNI dilibatkan dalam PMO penataan ruang kawasan Jabodetabek-Punjur. “Berkaca dalam penanganan pencemaran lingkungan di sungai citarum dalam menegakkan aturan hingga seperti saat penanganan pencemaran, saya mengusulkan Polri, TNI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga dilibatkan dalam penataan ruang kawasan Jabodetabek-Punjur,” terang Ridwan Kamil.
Perpres 60 ada program yang paling strategis untuk mengakhiri tumpang tindih program selama ini. Seperti penanganan banjir dan dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi DKI dipastikan di hilir, tengah dan hulunya, terang isnubroto Sarosa, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang sekaligus Direktur Program tim PMO.
Sementara, Bupati Bogor Ade Yasin berharap dibentuknya PMO penataan ruang kawasan Jabodetabek-Punjur bisa lebih baik dari BKSP, terutama dalam hal koordinasi dan integrasi kerja sama. “Semoga dengan dibentuknya PMO penataan ruang kawasan Jabodetabek-Punjur maka koordinasi dan intergrasi penanganan masalah sampah, banjir, sanitasi, kemacetan lalu lintas bisa lebih baik lagi,” harapnya. (***/HS)
