Sejatinya, penilai publik anggota MAPPI banyak berharap, biaya Pendidikan Designasi Penilai di MAPPI bisa di turunkan secara maksimal. Toh, pendidikan dilakukan secara on-line, seharusnya banyak memangkas komponen biaya. Bahkan biaya instruktur bisa di tekan, sebagai bentuk kepedulian MAPPI pada anggota, di tengah Pandemic Covid-19.
Wartapenilai.id—Penurunan biaya Pendidikan Designasi penilai (PDP-1, PDP-2, PDS, PLP-1, PLP-2) dinilai kalangan penilai publik masih terlalu mahal. Apalagi di tengah Pandemic Covid-19, dimana order penilaian setiap KJPP banyak yang turun atau tertunda, jelas membuat bisnisnya kelimpungan. Sebagai contoh Pemprov DKI Jakarta, banyak mengurangi anggaran pengadaan tanah, yang dialihkan untuk menangani Covid-19, ujungnya order penilaian banyak yang tertunda.
Itu tidak masalah sambil menunggu order penilaian kembali normal, sejaatinya banyak KJPP yang bersiap diri menambah staf penilai bersertifikat MAPPI. Agar penilai di KJPP-nya banyak yang ber-Register Menteri Keuangan (RMK), manakala order penilaian kembali normal, KJPP-nya siap tempur kembali.
Semenjak bagian pendidikan MAPPI, 5 Juli 2020 lalu mengumumkan pembukaan pendaftaran Pendidikan Dasar Penilai (PDP-1) baik properti maupun bisnis, para penilai anggota MAPPI banyak yang angkat bicara. Mereka menyikapi biaya pendidikan Designasi yang dilakukan secara on-line masih mengenakan biaya yang dianggap terlalu mahal. Seperti untuk PDP-1 properti sebesar Rp 2,5 juta sebelumnya 3 juta dan untuk PDP-1 bisnis, sebesar Rp 3 juta yang sebelumnya Rp 3,5 juta.
Memang kondisi KJPP antara satu dan lain bisa berbeda, ada yang masih banyak memiliki order penilaian, ada pula yang sudah hampir mati suri. Namun mereka tetap semangat menyambut new normal setelah pandemic Covid-19 dengan memperisapkan staf penilaian bersertifikat MAPPI.
Kalau dilihat dari sisi besaran biaya pendidikan ada penurunan sebesar Rp 500 ribu per peserta dan peserta mendapatkan bahan ajar PDP-1 dan Buku SPI 2018. Pendidikan via on-line, kenapa biayanya masih tinggi. Sementara, biaya untuk PPL sudah turun jauh dibandingkan kondisi normal. Bahkan lembaga seperti OJK pernah memberikan gratis PPL yang diwajibkan, di tengah Pandemic Covid-19 ini.
Salah satu Penilai Publik, Dewa Garung Kandhi Awan dari KJPP Toto Suharto & Rekan mengatakan seharusnya biaya pendidikan designasi MAPPI di tengah Pandemic Covid-19, bisa disesuaikan. Jika alasannya mahalnya biaya pendidikan itu karena honor pengajar, seharusnya tetap bisa disesuaikan. Sebab, pengajarnya juga dari lingkungan MAPPI, bukan dari luar. “Penurunanya yang tidak signifikan itu bisa ditinjau ulang, sebab kondisi satu KJPP dengan lainnya berbeda,” terangnya.
Dewa bersama penilai lain, meminta agar biaya pendidikan bisa di turunkan 30% hingga 40%. Ini hanya berlaku di tengah pandemic covid-19, setelah itu berlalu bisa kembali normal. “Kata bagian pendidikan di MAPPI memang honor pengajar yang mahal. Itu katanya sudah sesuai yang ditetapkan kalau kondisinya normal tidak salah, namun ini masih tidak normal,” terang Dewa lagi.
Meski demikian, Dewa Garung menambahkan pendidikan on-line ini seharusnya tidak ada lagi pembatasan quota peserta, berapapun pesertanya harus bisa mengikuti pendidikan. Sebab hingga saat ini terjadi antrian panjang peserta designasi di MAPPI. “Jadi mohon bisa dipertimbangkan terkait biaya pendidikan bisa dibuat lebih murah di tengah Covid-19 ini. Ada perlakuan istimewa buat anggota MAPPI yang menempuh sertifikasi dan mereka juga generasi penerus penilai ini,” terangnya.
Memang apa yang dikatakan Dewa Garung berasalan. Sebab pendidikan desigansi yang dilakukan secara on-line, jelas menghilangkan biaya sewa tempat, konsumsi, bulpen, buku flasdisk. Namun perlu dipahami pula bahwa peserta masih terbebani kuota internet berkecepatan tinggi. Ini diluar biaya pendidikan. Jika dihitung penurunan sebesar Rp 500 ribu ibarat tidak ada penurunan. Sebesar itu akan digunakan untuk membayar kuota internet.
Meski belajar on-line, prinsipnya memang masih sama dengan pengajaran secara tatap muka, dimana pengajar terus mendampingin peserta dalam satu minggu penuh hingga usai jam ngajar. Dan mungkin disinilah biaya pendidikan yang dinilai hanya turun sekitar 25 % itu membuat penilai publik geram. “Siapa nih instruktur MAPPI yang tidak mau memahami dan masih memaksakan biaya sebesar itu. siapa yang mengatur pendidikan di MAPPI, kejam bener,” terang penilai publik yang tidak mau disebut namanya.
Ketika penurunan biaya pendidikan designasi di MAPPI yang dinilai masih terlalu mahal itu dikonfirmasi ke Wakil Ketua Komite Pendidikan MAPPI, Benny Supriyanto mengatakan biaya sebesar itu dinilai tidak terlalu mahal. Selain untuk membayar instruktur, sisa biaya itu juga masuk ke MAPPI untuk membayar gaji staf karyawan di MAPPI. “Menurut saya biaya sebesar itu sudah cukup pantas,” terang Benny.
Semua penilai anggota MAPPI banyak berharap di tengah Pandemic Covid-19 ini biaya pendidikan yang dilakukan secara on-line bisa disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Sebab peserta PDP-1 mengikuti pendidikan ini harus didukung internet kecepatan tinggi, dan itu diluar biaya pendidikan. sebagai ilustrasi, 10 GB kuota internet untuk mengikuti Webinar cepat habis. Dalam satu minggu butuh berapa GB dalam satu hari bisa di hitung, tambahan biaya yang dibebankan ke peserta, meskipun itu numpang di Kantornya.
Bahkan ada penilai publik yang enggan disebut namanya sesumbar jika biaya pendidikan designasi di MAPPI tidak di turunkan, semua tim pengajar harus mengundurkan diri. Dia siap mendarmabakhtikan tenaga pemikirannya untuk mengajar di MAPPI demi pendidikan berbiaya murah. “Seharusnya biaya pendidikan di MAPPI yang dilakukan via on-line itu maksimal Rp 1,5 juta sama ujiannya,” terangnya.
Sambil menggerutu, penilai publik itu menambahkan MAPPI tidak usah menumpuh kekayaan seperti itu, yang penting semua buat anggota, jika pendapatan yang diperoleh memberatkan anggta ya percuma saja, terangnya.
Disi lain, bagian pendidikan MAPPI mengatakan bahwa pendidikan PDP-1 yang dilakukan secara on-line tahap pertama ini sebagai uji coba, dan masih terlihat komponen biaya instruktur yang masih terihat tinggi. Sebaiknya kondisi itu bisa disesuaikan dengan keadaan anggota yang sedang menurun pendapatan, untuk meningkatkan penilai bersertifikat MAPPI guna meraih RMK dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK).
Banyak anggota yang berharap, MAPPI bisa memahami adanya perubahan dengan melakukan penyesuaian, khususnya di bidang pendidikan. Semestinya dimasa pandemic Covid-19, biaya pendidikan bisa ditekan, MAPPI tidak perlu memiliki misi lain diluar mensejahterakan anggota, salah satunya membantu meringankan biaya pendidikan untuk anggota yang belum sertifikasi. (***/HS)
