Penilai anggota MAPPI memang terlihat diam, namun sejatinya sangat kritis terhadap kebijakan yang dikeluarkan Pengurus. Rencana munas virtual, misalnya, saat ini menjadi kajian di tengah anggota, yang menuai pro kontra.
Wartapenilai.id—Namun sayang konsep munas virtual, yang ditawarkan DPN di tengah anggota, melalui jejak pendapat, belum jelas konsepnya. Seperti tersirat di jejak pendapat…apakah anda setuju atau tidak dilakukan munas on-line, apakah anda setuju atau tidak pemilihan pengurus dilakukan secara on-line tanpa kehadiran, apakah anda setuju atau tidak laporan pertanggungjawaban di publis di website MAPPI dan ditanggapi anggota, apakah anda setuju atau tidak penyusunan program organisasi di publik di website dan anggota memberikan komentar.
Menurut sebagian anggota, munas virtual diakui bisa menjangkau keikutsertaan anggota dalam munas. Peserta yang sebelumnya tidak bisa terlibat, karena berat transportasi dan akomodasi menuju tempat munas, jelas tidak harus menanggung beban biaya itu. Apalagi di tengah wabah Covid-19, sangat mungkin dilakukan. Cepat atau lambat MAPPI memang harus mempersiapkan diri menuju munas virtual.
Penilai Publik, Immanuel H Sitompul mengakui munas virtual itu sesuatu yang baru di MAPPI dan harus dilakukan secara baik. Penyelenggara munas harus mampu menunjukan kelebihan dan kelemahan dari virtual dibanding konvensional. Dia mengakui munas virtual memang memiliki banyak kelebihan bisa menjangkau seluruh anggota. Juga harus diperhatikan bahwa panitia harus mampu menentukan peserta sesuai yang disyaratakan AD/ART.
Lebih lanjut Immanuel, menjelaskan memang banyak anggota yang khawatir terhadap kelemahan yang nyata dari munas virtual. Namun begitu, ada pula anggota yang setuju terhadap munas virtual. Adanya perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang lumrah di organisasi, bukan untuk dipersatukan, namun perbedaan itu harus dihargai, terangnya.
Lebih lanjut, Immanuel menjelaskan anggota yang setuju munas virtual seharusnya bisa memberikan pencerahan pada anggota yang memilih konvensional. Apa kelebihan dan kelemahan munas virtual bisa dijelaskan secara gamblang. Dia memang tidak anti dengan virtual, tetapi untuk mempersiapkan virtual butuh persiapan matang.
Terkait dengan itu, memang semua butuh edukasi terlebih dahulu, konvensional tidak langsung berubah ke virtual. Immanuel menegaskan seperti pencalonan kepengurusan yang ada, settingnya untuk munas konvensional bukan virtual. Dia memang bisa menyekapati munas on-line, untuk munas tahun-tahun mendatang, bukan Munas dalam waktu dekat ini. “Janganlah berubah saat terakhir, karena kesepakatan sebelumnya munas konvensional. Jangan buru-buru waktu persiapan munas virtual butuh waktu,” jelasnya.
Seperti pemillihan munas virtual, Immanuel menegaskan harus di dukung tim independen yang mumpuni, kalau dilakukan tim dari dalam itu tidak benar. Banyak persiapan yang harus dilakukan, termasuk melibatkan tim konsultan independen yang terlibat dalam pemilihan, agar hasil pemilihan bisa diterima semua pihak. Memang dengan menyewa konsultan independen butuh biaya besar, namun masih worthy dibanding biaya yang dikeluarkan secara konvensional.
Pemililhan on-line harus bisa menjamin pemilihan dilakukan secara jujur, terbuka, adil, transparan, tidak ada intimidasi terhadap pilihanannya. Jika tidak berlaku satu saja maka sebagain tidak berlaku. Pemilihan on-line bisa menjamin kejujuran, butuh waktu persiapan, menjamin kejujuran, transparan, tidak ada intimidasi. “Saya khawatir tidak bisa jalan, jangan terlalu buru-buru,” terangnya.
Pelaksanaan pemilihan on-line harus ada tim yang menjagain pendaftaran dengan jelas. Mulai menerima dan memverifikasi peserta dalam munas virtual. Namun begitu, munas virtual dalam waktu yang mepet seperti ini juga butuh waktu. “Kesepakatan dan persiapan yang dilakukan panitia dilakukan konvensional, tetap harus bisa dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan,” terang Immanuel.
Atas penundaan munas konvensional, lalu ditawarkan konsep munas virtual mendapatkan berbagai tanggapan dari anggota. Mereka yang setuju berdalih, munas harus dilakukan tidak ditunda lagi, untuk mengganti tampuk kepemimpinan di MAPPI. Munas virtual bisa dilakukan asal legalitasnya mendukung dan hasilnya bisa diterima semua anggota.
Penilai bisnis, Budi P Martokoesoemo, munas virtual semua aspirasi anggota akan terekam dalam chat box. Dimana semua anggota bisa tanya dan ada belasan admin yang jaga untuk tanya jawab. Munas virtual bisa mengurangi biaya transport, akomodasi dan lainnya bagi anggota. “Saya rasa adalah yang terbaik,” terang Budi Marto.
Konvensional Yang Longgar
Meski saat ini terjadi pro kontra munas virtual, dan cara jejak pendapat yang hanya mengakomodasi munas virtual, juga menjadi masalah di tengah anggota. Paket Bakal Calon (Balok) DPN, balon Dewan Penilai, dan Balon Dewan Pengawas Keuangan (DPK), terlibat pada pesta demokrasi masih menggunakan munas konvensional, belum dirancang ke virtual.
Perubahan sistem konvensional menjadi virtual juga menjadi masalah bagi calon-calon pengurus yang ada. Termasuk peserta yang sudah mendaftar munas kemarin yang hampir mencapai 2000 peserta, jika diputuskan munas virtual peserta bisa membludak. Termasuk pencalonan yang sedianya pemilihan dilakukan konvensional, dilakukan disuatu tempat, beralih secara virtual (elektronik/on-line) tanpa kehadiran juga menjadi masalah bagi calon pengurus tersebut.
Penilai publik yang enggan disebutkan namanya, termasuk salah satu calon peserta DP, menjelaskan seharusnya pencalonan diulang pendaftarannya. Apakah yang bersangkutan masih bersedia, atau ada penilai publik yang ingin mencalonkan diri juga harus diwadahi. Sebab ini berkaitan dengan risiko jabatan dikemudian hari, yang bisa mendatangkan preseden tuntutan di tengah anggota, terangnya.
Penilai publik itu melanjutkan, seperti posisi Dewan Penilai, yang kerap berhubungan dengan Aparat Penegah Hukum (APH) terkait pekerjaan penilai yang menyerempet wilayah hukum misalnya. Calon itu terpilih, dalam pekerjaannya harus memberikan sanksi pada anggota yang melanggar. Namun anggota itu tidak terima, diberikan sanksi. Anggota itu bisa menuntut anggota DP tersebut, lantaran memahmi loop-hole pemilihan pengurus (Dewan Penilai) yang dilakukan virtual sebagian anggota yang terima. Bisa juga DP ragu memberikan sanksi pada anggota, padahal pihak luar menuntut bahwa anggota yang melanggar harus diberikan sanksi. “Ada kekhawatiran terhadap hal itu bila munas dipaksakan virtual,” terangnya.
Penilai publik itu lebih setuju munas dilakukan secara konvensional. Sebab, saat mencalonkan diri menjadi DP munas bakal di gelar secara konvensional, lalu di tengah wabah diubah menjadi virtual.
Sebagai calon DP, dia meminta munas konvensional tetap dilakukan, manun ada pelonggaran. Ini tidak ubahnya sebagai penilai di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan pemerintah, penilai tetap masih bisa melakukan penilaian. untuk survey memang ada pelonggaran, namun keakuratan inspeksi untuk menghasilkan laporan penilaian tetap menjadi suatu kewajiban. Bahwa pengurus MAPPI mengeluakan petunjuk teknisnya.
Terkait munas konvensional dengan pelonggaran, terangnya, pemilihan tetap dilakukan secara konvensional, tidak harus datang di suatu tempat di Jakarta, namun pelaksanaan pemilihan (DPN, DP, dan DPK) dilakukan disetiap DPD MAPPI. Pemilihan yang dilakukan di daerah bisa diatur dengan tetap menjalankan protokal kesehatan. Tetapi tidak sebanyak bila pemilih dikumpulkan di Jakarta, terangnya.
Lebih lanjut, penilai publik itu menjelaskan pemilihan yang digelar di setiap DPD MAPPI, hasilnya setelah dilakukan penghitungan di tempat dikirim ke Panlih di MAPPI Pusat. “Paling yang agak butuh tempat TPS lebih banyak yang ada di Jabodetabek, itupun masih bisa di tentukan disetiap wilayah kota tempat penilai dan KJPP itu berada,” terangnya.
Itu pelonggaran yang diminta calon DP yang enggan disebutkan namanya itu, untuk mengakhiri debat kusir yang terjadi. Munas tetap dilakukan secara konvensional, namun dengan pelonggaran. (***/HS)
