Pemerintah mulai membangun food estate di Kalimantan Tengah. Seluas 165.000 ha untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Wartapenilai.id—Pemerintah mulai mengembangkan dan membangun lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa. Pengembangan food estate, di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimatan Tengah, dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Proyek itu diharapkan bisa menjadi lumbung pangan dan mendukung ketahanan pangan nasional dan masuk program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.
Setidaknya, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menjelaskan terdapat lahan potensial seluas 165.000 ha kawasan aluvial, lahan eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalteng. Lahan itu mulai di kerjakan tahun 2020 ini sampai 2022. Targetnya 2022 lahan seluas 165.000 ha sudah bisa dioptimalkan produksinya.
“Ini program prioritas kedua setelah pengembangan 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado-Likupang,” terang Basuki pada acara Halal Bihalal bersama Asosiasi Profesi Keairan yang dilakukan melalui video conference, 9 Juni 2020.
Acara itu dihadiri Dirjen Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Dirjen Perumahan Khalawi AH, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Mohammad Zainal Fatah, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Sudirman, Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan Achmad Gani Ghazali Akman, dan para Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Ditjen SDA serta anggota Asosiasi Profesi Keairan.
Pengembangan food estate, terang Basuki, dilakukan bersama Kementerian BUMN melalui skema investasi. Kementerian PUPR mengembangkan sarana dan prasarana dasar seperti perbaikan saluran-saluran irigasi di sekitar kawasan tersebut baik jaringan irigasi sekunder maupun primer. Kementerian BUMN bersama Kementerian Pertanian akan melakukan pengembangan teknologi olah tanamnya, sehingga bisa menghasilkan produksi lebih baik. “Diharapkan dari 1 ha lahan akan meningkatkan produktivitas padi sebesar 2 ton,” terangnya.
Dari 165.000 ha lahan, dan seluas 85.500 ha merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya. Sementara 79.500 ha berupa semak belukar ddan membutuhkan pembersihan (land clearing), tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali.
Seluas 85.500 ha lahan fungsional, dibago 28.300 ha kondisi irigasinya baik. Dan 57.200 ha lahan lainnya memerlukan rehabilitasi jaringan irigasi dalam rangka program food estate dengan total kebutuhan anggaran Rp 1,05 triliun. “Setiap tahun kita tangani rehab irigasi di kawasan Eks-PLG ini,” tambah Menteri Basuki.
Rehabilitasi itu dikerjakan secara bertahap mulai dari 2020 – 2022 dengan rincian 2020 seluas 1.210 ha, 2021 seluas 33.335 ha, dan tahun 2022 seluas 22.655 ha senilai Rp 497,2 miliar.
Rehabilitasi irigasi Tahun Anggaran 2020 meliputi 4 kegiatan fisik yakni rehabilitasi seluas 1.210 ha sebesar Rp 26 miliar, dua kegiatan perencanaan seluas 164.595 ha dengan anggaran Rp 47 miliar. Kegiatan fisik meliputi peninggian tanggul, pembuatan pintu air dan pengerukan saluran di daerah irigasi Rawa Tahai seluas 215 ha senilai Rp 9,8 miliar yang dimulai 28 Mei 2020.
Sedangkan di daerah irigasi Tambak Sei Teras seluas 195 ha senilai Rp 4,1 miliar dengan progres 29,1%, daerah irigasi Tambak Bahaur seluas 240 ha senilai Rp 3,9 miliar dengan progres 27,2% dan Daerah irigasi Rawa Belanti seluas 560 ha senilai Rp 8,2 miliar.
Selain melakukan rehabilitasi irigasi, Kementerian PUPR juga melakukan rehabilitasi kantor eks PLG Kalimantan Tengah yang akan digunakan sebagai kantor food estate dengan progres sebesar 56% dan rehabilitasi dermaga dengan progres sebesar 20%. (***/Atur)
