Setelah tiga bulam lebih, pemerintah memberlakukan kerja dari rumah, kini era kenormalan baru atau new normal mulai dibuka. Ini membawa semangat baru masyarakat termasuk jajaran kementerian ATR/BPN untuk segera mempercepat program kerja yang tertunda.
Wartapenilai.id—New Normal, era kenormalan baru, membawa semangat baru bagi semua masyarakat Indonesia. Tak terkecuali semangat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), selama dua bulan lebih ASN dikementerian itu bekerja dari rumah. Kini kembali bekerja di kantor dengan mematuhi protokol kesehatan, sesuai (SE Sekretaris Jenderal no. 8/SE-100/KP.03/VI/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan pada Situasi Pandemi dan Dalam Rangka Tatanan Normal Baru di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional).
Awal minggu, 8 Juni 2020 Jajaran Sekretariat Jenderal (Setjen) mengadakan rapat bersama, yang digelar melalui video conference. Rapat itu dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto, untuk menyiapkan dan membahas program kerja selama sebulan ke depan, 08 Juni 2020.
Rapat diikuti Kepala Biro (Karo) Perencanaan dan Kerjasama, Karo Hukum, Karo Hubungan Masyarakat, Karo Organisasi dan Kepegawaian, Karo Keuangan dan Barang Milik Negara, Karo Umum dan Unit Layanan Pengadaan, Kepala Pusat (Kapus) Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kapus Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM), dan Kapus Penelitian dan Pengembangan serta Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).
Sekretaris Jenderal, Himawan Arief Sugoto menegaskan bahwa program desa lengkap, sesuai petunjuk teknis (juknis) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2020 harus terus berjalan, bila terjadi kendala bisa cepat dicarikan solusinya. “Jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di daerah sudah bekerja keras mewujudkan desa lengkap. Jika ada kendala dalam penganggaran kita harus bahas dan temukan solusinya,” terang Himawan.
Dalam rapat tersebut, peningkatan kapasitas SDM juga pembahasan menarik dan dalam waktu dekat, Kementerian ini melaksanakan seleksi jabatan pejabat administrator. “Pelaksanaan seleksi pejabat administrator dilakukan secara fair dan memperhatikan penilaian. Untuk Indonesia bagian timur, agar diutamakan putra daerah bisa memimpin daerahnya,” terang Himawan lagi.
Himawan meminta Karo Humas, Karo Organisasi dan Kepegawaian serta Karo Umum dan Unit Layanan Pengadaan menyiapkan nomenklatur baru. Sebab, untuk keperluan administrasi terkait surat menyurat ada perubahan nomenklatur. “Bulan Juni ini, saya harap Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian bisa difinalisasi, maka butuh sosialisasi agar nomenklatur baru bisa dipalikasikan di unit kerja Kementerian terakit surat-menyurat,” terangnya.
Terakit RUU Cipta Kerja, Himawan Arief Sugoto menyinggung bukan hanya masyarakat yang mengetahui perkembangan RUU Ciptaker ini. “Juga disosialisasikan ke internal Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan jajarannya di daerah. Mereka harus mengetahui apa sebenarnya tujuan disusunnya RUU ini,” tandasnya. (RH/***)
