Menjalani profesi penunjang, manakala bisnis yang ditunjang menghadapi pertumbuhan minus atau stagnan, berimbas pula pada pekerjaan. Daryoto penilai MAPPI-P, sudah dua bulan tidak mengerjakan pekerjaan penilaian. Terakhir dia mengerjakan pekerjaan penilaian awal Maret 2020, bulan April, Mei, dan Juni masih sepi order penilaian.
Wartapenilai.id—Itulah kisah yang dihadapi Daryoto, penilai yang mengandalkan pekerjaan by order. Dia mendapatkan upah berdasarkan pekerjaan penilaian yang diselesaikan. Saat perbankan mengerem pengucuran kredit, KJPP dimana dia bekerja juga seret order yang berimbas pada pendapatan yang diperolehnya.
Selama dua bulan lebih, hidupnya bergantung pada tabungan yang ada. Pelan dan pasti, Daryoto mengakui tabungan juga semakin kering. Dia menghidupi tiga anak, sepinya pekerjaan penilaian selama dua bulan ini, tepatnya bulan April dan Mei sangat mengganggu ekonomi keluarganya.
Hampir tidak kuat menghadapi kebutuhan sehari-hari, Daryoto lantas memasukan data keluarganya ke Pemerintah untuk bisa menerima bantuan sosial berupa beras, minyak, gula, indomie dan lainnya. Dan ternyata datanya masuk kriteria penerima bantuan sosial dari Presiden. “Lumayan pak, bisa untuk menyambung hidup selama dua bulan ini tidak bekerja,” terangnya.
Kenapa itu dilakukan, Daryoto berasalan dari KJPP-nya dia bekerja, tidak jelas memberikan bantuan atau pinjaman. Ketika butuh memang ada sedikit tranfer dana ke rekeningnya selama pandemic Covid-19, agar dapur keluarga tetap ngebul. “Itu tidak jelas dimaksudkan bantuan atau pinjaman,” terangnya.
Pekerjaan by order, memang membuat dia tidak mendapat gaji bulanan, namun dapat upah atas pekerjaan penilaian yang diselesaikan. Selama wabah Covid-19 melanda Indonesia dan diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sangat mempengaruhi ekonomi dan keuangan keluarganya.
Sebagai penilai yang sudah terdaftar, Daryoto tetap tabah menjalani profesi yang dicintainya, sambil menunggu kondisi membaik, dan perbankan kembali mengucurkan kredit. Rencana pembukaan kehidupan baru (New Normal) yang dibukan bulan Juni 2020 ini, dia berharap bisa cepat membuat semuanya normal kembali. “Mudah-mudahan di bulan Juni ini ada perubahan dengan di bukanya new normal oleh pemerintah,” terangnya.
Meski terlihat tabah, Daryoto juga pernah mengakses aplikasi MAPPI, untuk sekedar bertanya apakah ada bantuan untuk anggota MAPPI yang terdampak Covid-19. Pesan itu dituliskan di aplikasi MAPPI per 4 Mei 2020 lalu. Di aplikasi itu di menulis, “Mohon informasi apakah ada bantuan sosial dari MAPPI kepada anggota yang kesulitan di tengah wabah Covid-19” terang Dartoyo sambil mengucapkan kata terima kasih.
Informasi itu, tidak mendapat jawaban dari pihak MAPPI terkait kesulitan yang dihadapinya. Dia beralasan, sebagai organisasi profesi mengadakan Munas saja bisa dan memberikan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) untuk sejumlah rumah sakit yang menangani Covid-19 bisa, masa memberikan bantuan ke anggota tidak bisa, terangnya.
Lebih lanjut, Daryoto menegaskan seharusnya jajaran pengurus MAPPI dan KJPP besar itu menghimpun pendanaan untuk membantu anggota yang terdampak Covid-19. “Meski satu dus Indomie, minyak goreng dan gula sangat berarti bagi anggota yang sedang terdampak Covid-19,” terangnya.
Selain mengakses aplikasi MAPPI, Daryoto juga mengakses kartu keanggotaan di MAPPI. Di aplikasi itu tertera tagihan iuran keanggotaan tahun 2020. Meski dia belum membayar iuran, kartu anggota bisa di cetak. “Benar saya belum membayar iuran tahun 2020 ini, namun kartu sudah saya cetak untuk tahun 2020 ini,” tegas Daryoto.
Itu membuat Daryoto bertanya-tanya, apakah ini yang dimaksuh dengan bantuan dari MAPPI di tengah Pandemic Covid-19 untuk anggota seperti dia. Yang terjadi sebelumnya, kartu keanggotaan tidak bisa di cetak sebelum iuran keanggotaan di lunasi.
Kalau memang itu diarahkan sebagai bantuan, seharusnya pihak MAPPI memberikan informasi yang jelas, termasuk menghapus tagihan tahun 2020 dan dianggap lunas. Meski tidak terlalu besar iuran yang di tanggung sebesar Rp 360 ribu, namun uang sebesar itu sangat berarti bagi Daryoto di tengah sepinya order penilaian yang dihadapinya.
Daryoto memang sangat berharap MAPPI memberikan bantuan, bila tidak bisa dengan sembako, cukup bantuan untuk membebaskan iuran keanggotaannya selama satu tahun. “Itu sangat membantu, sambil menunggu order penilaian datang, dapat uang dan membayar iuran tahun berikutnya,” harap Daryoto.
Sebelum berkarir di KJPP, Daryoto termasuk penilai internal di perbankan sebelumnya. Dia masuk ke KJPP tahun 2010 lalu dan terus meningkatkan kompetensi dengan mengikuti sertifikasi di MAPPI, dan saat ini sedang mengikuti level PLP-1. Apa yang dihadapi Daryoto juga dialami penilai lain, yang terdampak Covid-19 dan sangat membutuhkan uluran bantuan baik dari MAPPI maupun KJPP besar lainnya. (***/HS)
