PPPK memiliki peran baru, membina tiga profesi baru yaitu konsultan pajak, pejabat lelang, dan ahli kepabeanan. Ini menambah jumlah profesi yang mendapat pembinaan dan pengawasan dari PPPK.
Wartapenilai.id—Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) mendapat mandat baru dari Mentri Keuangan untuk melakukan regulasi profesi keuangan baru yaitu Profesi Konsultan Pajak, Pejabat Lelang Kelas II (PL II), Balai Lelang, dan Ahli Kepabeanan.
Kepala PPPK, Firmansayah N. Nazaroedin menyampaikan hal itu saat menjadi keynote speek pada Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) Penilai Publik bertema “Beda Kasus Terkini Pada Pasar Modal”, yang brlangsung di Bogor, 5 Maret 2020 lalu.
Penggabungan profesi keuangan lainnya, terang Firmansyah untuk mengintegrasikan sistem regulasi profesi keuangan sehingga akan tercipta standardisasi bagi seluruh profesi keuangan yang ada. “Harapan kami seluruh profesi keuangan yang dibina akan menjadi profesi yang mencapai level world class, yaitu profesi yang memiliki tingkat profesionalisme yang sama dengan profesi yang ada di tingkat internasional,” terangnya.
Untuk mewujudkan profesi yang world class, salah satunya profesi penilai harus menjadi consumer-centric profession. Dimana profesi dan perusahaan yang menerapkan prinsip consumer-centric akan memperoleh kesuksesan, dimana sangat memahami kebutuhan kliennya. “Customer experience bukan lagi menjadi tujuan profesi, tetapi sudah harus menjadi core business profesi,” jelas Firmansyah mengarahkan profesi penilai.
Firmansyah menambahkan untuk menjadi consumer-centric profession, maka profesi penilai harus bisa memahami dan mengembangkan ilmu lainnya diluar Penilaian seperti Hukum, Akuntansi, Audit, dan Investasi. Pengembangan ilmu-ilmu tersebut dalam rangka connect the dot atau penggabungan pengalaman. “Kami berharap PPL ini dapat menjadi forum dan sumber information updates mengenai peran, tantangan, dan peluang bagi Penilai Publik di industri pasar modal,” jelasnya. (***/HS)
