Pemerintah terus mendorong penggunaan anggaran untuk pembangunan infrastuktur dilakukan di aal tahun. Pekerjaan infrastruktur pun di lelang akhir tahun 2019, kini mulai dilakukan pengerjaannya. Lelang dini pekerjaan infrastuktur jelas mempercepat penyelesaian pekerjaan, dan masyarakat tidak terlambat meningmakti hasil pembangunan.
Wartapenilai.id—Pemerintah melalui kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan lelang dini paket pekerjaan infrastruktur Tahun Anggaran 2020 sejak 6 November 2019. Hasilnya, per 29 Januari 2020, terdapat 3.086 paket senilai Rp 36,2 triliun hasil dari tender dini dari total 7.426 paket kontrak Rp 93,5 triliun yang di lelang.
Setidkanya ada 100 paket dari jumlah itu, senilai Rp 4,8 triliun yang di teken secara serentak oleh para pejabat pembuat komitmen (PPK) dan penyedia jasa. Teken kontrak itu saksikan Presiden Joko Widodo yang didampingin Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Terawanng AGus Putrato, Menteri Sosial, Juliari P Batubara dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung. Teken kontrak hasil lelang dini TA 2020, dilakukan berbarengan dengan peresmian Terowongan Nanjung, di Bandung, 29 Januari 2020.
Menurut Presiden, Joko Widodo, lelang dini proyek bisa meningkatkan kaulitas pembelanjaan anggaran, khususnya dalam pembanguna infrastruktur dengan dimulainya pekerjaan lebih awal.
“Saya apresiasi lelang dini yang dilakukan Kementerian PUPR, pekerjaan di lapangan dapat dimulai awal tahun, sehingga pengerjaannya tidak dikejar waktu jelang akhir tahun. Akhirnya bangunan dan kontruksi yang dihasilkan lebih kualitas,” terang Presiden.
Secara simbolis, penandatangan terdahap 100 paket pekerjaan itu dilakukan usai peresmian Terowongan Nanjung. paket pekerjaan yang di tandatangani kontraknya diantaranya kontrak infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) sebanyak 20 paket senilai Rp 2,1 triliun, bidang jalan dan jembatan sebanyak 47 paket senilai Rp 1,8 triliun, bidang ke-ciptakarya-an sebanyak 22 paket senilai Rp 679 miliar dan bidang perumahan sebanyak 11 paket senilai Rp 157 miliar.
Kontrak paket pekerjaan, terang Menteri Basuki, berasal dari seluruh unit organisasi Kementerian PUPR yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. “Presiden sudah perintahkan 2020 dilakukan lelang dini. Tujuannya awal 2020 pekerjaan sudah bisa dimulai, tidak hanya di pertengahan atau akhir tahun anggaran. Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 120 triliun pada tahun 2020,” ujarnya.
Dari total anggaran, jelas Menteri Basuki, dilakukan dengan metoda kontraktual, terbagi 7.426 paket senilai Rp 93 triliun (80%) yang terekam di sistem e-monitoring. Paket pekerjaan itu antara lain preservasi jalan, pembangunan jembatan, pembangunan jalan perbatasan, pembangunan rumah susun, rumah khusus, pengembangan jaringan perpipaan air minum, dan rehabilitasi jaringan irigasi.
Kontaktor selaku penyedia jasa, bisa bekerja sama lebih baik sebagai satu tim dengan Kementerian PUPR. “Penyedia jasa tugasnya menjamin kualitas sesuai spesifikasi teknis. Sedangkan Kementerian PUPR bertugas mempertanggungjawabkan uang negara yang dibelanjakan. Jangan macam-macam, kerjakan apa yang ada di dalam perikatan kontrak,” tegasnya.
Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, Menteri Basuki menambahkan membelanjakan uang negara untuk pembangunan infrastruktur, kualitas menjadi tuntutan utama yang harus diperhatikan. Kontraktor/penyedia jasa yang berkualitas, akan banyak dicari pengguna jasa. “Saya berpesan pada penyedia jasa yang mendapatkan kontrak pembangunan sekolah. Ingat bahwa sekolah ini untuk keperluan anak-anak Indonesia, tolong jaga kepercayaan itu dengan tidak sembarangan mengerjakannya,” pesan Menteri. (Atur Toto/***)
