Anggaran Subsidi KPR FLPP Capai Rp 11 Triliun

by redaksi

Program bantuan subsidi perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terus dilakukan. Program itu untuk mendorong memiliki rumah dengan harga terjangkau dan layak huni.

WartaPenilai-id—Tahun 2020, program bantuan subsidi perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mencapai Rp 11 triliun. Pemberian subsidi dilakukan melalui sejumlah program seperti KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga Kredit Perumahan (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Itu ditegaskan, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko D. Heripoerwanto. Direktorat yang di pimpinannya tahun 2020 mendatang terus melanjutkan program bantuan subsidi perumahan untuk meningkatkan daya beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki rumah dengan harga terjangkau dan layak huni, terangnya saat konfrensi pers, progress pembiayaan perumahan TA 2019 dan target TA 2020, di Jakarta, 26 Desember 2019.

Penyaluran KPR FLPP, lanjut Eko dilakukan melalui Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (LPDPP) bekerjasama dengan Bank Pelaksana. Di tahun 2020 mendatang, alokasi dana FLPP yang akan disalurkan sebesar Rp 11 triliun untuk 102.500 unit rumah. “Dengan rincian SBUM sebesar Rp 600 miliar untuk 150.000 unit rumah, SSB sebesar Rp 3,86 triliun, dan BP2BT sebesar Rp 134,4 miliar untuk 312 unit rumah,” terangnya.

Alokasi dana FLPP, Eko melanjutkan tahun 2020 sudah termasuk pengembalian pokok sebesar Rp 2 Triliun dan Top-Up FLPP TA 2019 (Dana Talangan BTN per 23 Desember 2019 sebanyak 11.745 Unit dan Rp 1,2 Triliun). Sebenarnya istilahnya bukan tambahan, tetapi pelaksanaan FLPP yang dipercepat karena kita akan menggunakan anggaran 2020 ditarik ke depan, tahun 2019,” jelasnya.

Target itu, bisa ditingkatkan sesuai kemampuan serapan pasar hingga maksimum kurang lebih sebanyak 50.000 unit. Hal ini dikarenakan BP2BT berasal dari pinjaman atau hibah luar negeri, yang kenaikan target output dan anggarannya tidak memerlukan persetujuan DPR.

Selain itu, saat ini pemerintah sedang mengembangkan skema pemenuhan pembiayaan rumah untuk ASN, TNI, atau Polri yang berpenghasilan di atas Rp 8 juta. Skema penyaluran Kredit Perumahan Rakyat melalui penyaluran KPR ASN, TNI atau Polri, di mana Bank Penyalur bekerja sama dengan Bendahara Gaji di Kementerian atau Lembaga terkait yang bertanggung jawab atas pemotongan gaji guna pembayaran angsuran KPR.

Pengajuan KPR dapat dilakukan pegawai pelat merah kepada Bank Penyalur. Kemudian, Bank Penyalur melakukan pencairan KPR kepada debitur dan dijual kepada PT.SMF untuk kemudian dibayar dengan dana jangka panjang. Sementara aset KPR berada di PT. SMF dijual dalam bentuk EBA/Covered Bond KPR ASN/TNI/Polri ke pasar modal.

Berdasarkan status 23 Desember 2019, saat ini terdapat 19 Asosiasi Pengembang Perumahan serta 13.618 Pengembang Perumahan yang telah terdaftar didalam Pengelolaan Sistem Informasi Registrasi Pengembang (SIRENG), yang menjadi cikal bakal penerapan akreditasi dan registrasi asosiasi pengembang perumahan serta sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan (ARSAP4). It diatur oleh Peraturan Menteri PUPR Nomor 24/PRT/M/2018.

Hingga 23 Desember 2019, penyaluran bantuan FLPP mencapai 77.564 unit. Dana yang dikucurkan mencapai Rp 7,6 miliar. Sementara, realisasi bantuan Subsidi Selisih Bunga mencapai 99.907 unit. Sedangkan target dipatok pemerintah untuk penyaluran FLPP sebesar 68.858 unit, dan SSB mencapai 100.000 unit.

Tak hanya itu, layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) mencapai Rp 205,7 miliar dari target Rp 207,16 miliar. Penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM) masih di bawah target. Hingga 23 Desember, tercatat baru 161.747 unit yang mendapat fasilitas dari yang ditargetkan 237 ribu unit. (***/Atur)

0 0 vote
Article Rating

Baca Juga

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x