Kepemimpinan MAPPI idealnya diisi kandidat yang memiliki nurani membesarkan profesi dan amanah semua anggota. Menjalani jenjang profesi yang murah dan praktik penilaian mudah, resiko bisa dimitigasi dengan baik.
WartaPenilai.id—Penilai senior itu menyikapi tulisan “mencari sosok pimpinan MAPPI” terlihat geli. Tulisan yang dikemas dalam bentuk PDF itu sudah beredar di kalangan penilai termasuk di WA group. Ujung dari yang diulas tulisan tidak lain upaya menggiring opini, menjelang pemilihan DPN MAPPI, pada Munas 2020. Seakan-akan yang bisa mengisi kepemimpinan MAPPI, memiliki pengalaman, dari KJPP mapan, pernah mensponsori MAPPI, aktif di ajang internasional dan lainnya.
Pengiringan opini ini seakan membatasi, mereka yang tidak pernah menjadi pengurus MAPPI. Padahal, sesuai Angaran Dasar, semua anggota MAPPI-S memiliki hak memilih dan dipilih menjadi DPN/DPD/DP/DPK. Saat ini jumlah mereka sekitar 777 orang.
Penilai yang sudah pensiun, Marwan Muchtar mengomentari anggota MAPPI 96-S-0849, terlihat serampangan menulis bahkan tidak memahami sejarah MAPPI dengan benar. Penulis mengarahkan calon pemimpin di MAPPI pada mereka yang sudah eksis di kepengurusan, yang notabene kepengursan selama ini mendapat stempel dibawah rata-rata prestasi pengelolaan organisasi profesi. “Apalagi tingkat kepedulian terhadap anggota dan kaderisasi kepemimpinan berikutnya sangat minim”, terang Marwan.
Kepemimpinan MAPPI, terang Marwan bukan sekedar mencari kampiun penilai atau aktif berkontribusi di agenda dan kegiatan pengurus MAPPI. “Penilai pintar itu lumrah saja, aktif di organisasi MAPPI juga biasa-biasa saja. Bahkan, berkontribusi di program pengurus juga bukan hal istimewa”, tambahnya.
Marwan Muchtar yang pernah menjabat Ketua GAPPI empat periode itu memberikan urun rembuk yang dicari sebagai pimpinan mappi sekarang kandidat yang punya hati nurani dan keinginan melakukan kewajiban sebagai amanah ibadah sesuai keyakinannya masing-masing. “Buat apa orang pintar kalau kepintarannya hanya dipakai untuk menyulitkan orang lain,” terangnya. “Selain menyiksa anggota, pengurus MAPPI bisa berbuat apa untuk anggota”. Bahkan ada yang bilang organisasi MAPPI dibawah dua digit karang taruna. “Ah masa iya,” tambahnya.
Penilai senior lain menyikapi tulisan itu juga memberikan komentar senada bahwa selama ini terjadi kesalahan pemberian predikat pada penilai properti. Penilai properti bisa menilai real properti dan personal property padahal dalam ujian sertifikasi mereka 98 % ilmu dan praktik tanah dan bangunan. Namun semua diam, padahal itu berisiko bila mendapatkan pekerjaan personal yang tingkat kerumitannya tinggi, seperti penilai pesawat terbang, kapal, satelit, pabrik, pertambangan, perminyakan dan lainnya. “Penilai properti ujiannya tanah dan bangunan, tidak minim personal properti,” terangnya.
Menurut penilai senior itu, ini sangat berisiko buat penilai properti yang masih bisa melakukan pekerjaan personal, tanpa menyandang sertifikasi personal properti. “Kalau hanya personal properti yang menyertai gedung, hanya genset, blower AC itu gampang. Bagaimana kalau yang dinilai itu pabrik perakitan mobil, perakitan pesawat terbang, kilang minyak balongan atau Cilacap, misalnya. “Sangat berisiko, selama ini terjadi manipulasi predikat bagi penilai properti,” tambahnya.
Semua anggota harus memiliki keyakinan yang memadai, mampu memilih pemimpin MAPPI benar-benar memiliki kepedulian tinggi terhadap anggota. Semua anggota dibawah MAPPI merasakan manfaat berorganisasi, bisa makmur dan terangkat derajatnya.
Sebab, MAPPI memasuki masa turbelansi, baik mengatasi masalah internal anggota, banyaknya tuntutan hukum terhadap hasil penilaian, peningkatan kompetensi, pengembangan spesialis penilai, masuki penilai yang smart, UU Penilai, database penilaian, menangkap peluang dan perkembangan bisnis yang berkembang seperti penilaian perusahaan startup, dan lain tantangan yang bakal datang dan harus diselesaikan dengan baik. (Tim)
