Kesempatan di KTT Asean ke 35, tidak disia-siakan pemerintah Indonesia. Pada pertemuan hari ketiga, pmerintah Indonesia fokus membahs kerjasama ekonomi sampai pembangunan berkelanjutan.
Penilaian.id—Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang juga menjabat Menteri ASEAN Economic Community (AEC) Council, pada KTT ASEAN ke-35, pada hari ketiga membahas agenda penting. Menko Perekonomian mendampingi Presiden, Joko Widodo pada rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di Bangkok-Thailand, 4 Nopember 2019.
Pertama, KTT ASEAN-Plus Three ke-22. Pertemuan ASEAN-Plus Three (APT) merupakan pertemuan negara ASEAN dengan RRT, Korea dan Jepang. Poin penting dari KTT APT; menyambut baik perkembangan pelaksanaan APT Action Plan 2018-2022, mendukung sistem perdagangan multilateral terutama penyelesaian RCEP, meningkatkan kerja sama menuju pencapaian SDGs 2030, mendukung strategi pemgembangan konektifitas untuk pertumbuhan ekonomi, mendukung sinergi MPAC dengan inisiatif konektifitas lain dikawasan serta mendukung ASEAN outlook on Indo Pacific.
Kedua, KTT ASEAN-Amerika Serikat ke-7. Pemerintah Indonesia menyampaikan dan mengapresiasi dukungan terhadap AS terkait ASEAN Outlook on Indo Pacific (AOIP) yang memiliki fokus kerja sama di bidang maritim, konektivitas, SDGs dan ekonomi.
Indonesia mengundang AS berpartisipasi pada Indo-Pacific Infrastructure and Connectivity Forum pada 2020. Selain itu, penguatan kemitraan ASEAN-AS khususnya bidang perdagangan, merupakan poin yang dicapai kesejahteraan bersama.
Ketiga, Special Lunch on Sustainable Development. Agenda ini membahas perkembangan isu pembangunan yang berkelajutan. Tantanganpencapaian target SDGs masih besar ditengah ketidakpastian kondisi global. Untuk itu, kemitraan global harus dipertebal dan salah satu instrumen yang digunakan ASEAN melalui platform ASEAN Outlook on Indo Pacific (AOIP).
Keempat, KTT Asia Timur ke-14. Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi terhadap dukungan negara EAS terkait dengan pengesahan ASEAN Outlook on Indo Pacific (AOIP) pada KTT ASEAN bulan Juni yang lalu dengan fokus kerja sama pada bidang maritim, konektivitas, SDGs dan ekonomi.
Indonesia juga mengundang negara-negara EAS untuk berpartisipasi dalam Indo-Pacific Infrastructure and Connectivity Forum pada 2020. Forum ini diharapkan dapat mendukung investasi dan pembiayaan pembangunan infrastruktur dan konektivitas dengan lebih efisien dan efektif.
Kelima, KTT ASEAN-Jepang ke-22. Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Jepang terhadap ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dan mengundang Jepang untuk berkolaborasi mewujudkan outlook tersebut, khususnya pada bidang infrastruktur dan konektivitas. Beliau juga mengundang Jepang untuk berpartisipasi dalam Indo-Pacific Infrastructure and Connectivity Forum pada 2020.
Indonesia juga menyambut baik Joint Statement ASEAN-Japan on Connectivity yang mengkolaborasikan berbagai inisiatif konektivitas Jepang dan MPAC 2025.
Selanjutnya, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan pentingnya peningkatan SDM yang berkualitas melalui pendidikan kejuruan, training dan pemagangan di bidang manufaktur, agrobisnis, pariwisata dan ekonomi digital. ASEAN dan Jepang perlu berkolaborasi mempersiapkan transformasi ekonomi 4.0, khususnya terkait penyiapan SDM.
Keenam, KTT RCEP ke-3. RCEP merupakan kesepakatan perdagangan bebas (FTA) antara 10 negara ASEAN dengan 6 mitra FTA-nya (Australia, RRT, India, Jepang, Korea Selatan, dan New Zealand). RCEP merupakan salah satu kesepakatan trading block terbesar di dunia yang meliputi 32% PDB dunia, 29% perdagangan dunia dan 47% populasi dunia.
Presiden Joko Widodo menyampaikan agar semua negara RCEP terus bekerja keras agar RCEP dapat ditandatangani pada tahun 2020.
Ketujuh, Pertemuan Bilateral Presiden RI dengan PM Australia. Dalam pertemuan dibahas beberapa hal utama, antara lain update situasi di Papua dan Papua Barat, RCEP dan ratifikasi IA CEPA.
Delapan, Pertemuan Bilateral Presiden RI dengan PM Jepang. Dalam pertemuan dibahas beberapa hal utama, antara lain penguatan kerja sama infrastruktur, peningkatan SDM dan RCEP.
Pada awal pertemuan, Presiden menyampaikan fokus kebijakan Pemerintah RI dalam 5 tahun mendatang, yakni, pengembangan SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur, deregulasi kebijakan dan reformasi struktural. Pemerintah RI juga berharap agar Jepang dapat mendukung dan bekerja sama dalam mewujudkan prioritas kebijakan nasional tersebut.
Terkait dengan RCEP, Presiden menyampaikan perkembangan positif dengan disepakatinya Joint Leaders Statement walaupun belum ke-16 negara dapat on-board bersama. Presiden juga berharap agar pencapaian hari ini akan menjadi landasan kuat agar teks perjanjian RCEP dapat ditandatangani tahun 2020.(Tim/Ekon)
