Anggota IKJPP Jawa Tengah berhasil memilih Ketua Baru secara demokratis. Juniadi Amral terpilih menjadi Ketua IKJPP periode 2021-2025, dengan mengantongi perolehan suara terbanyak.
Wartapenilai.id—Tidak seperti di DPD MAPPI yang lain umumnya Ketua IKJPP dipilih secara musyawarah dan mufakat alias ditunjuk. Namun, itu tidak berlaku di DPD MAPPI Jateng, anggota IKJPP lebih memilih melakukan pemilihan ketua secara langsung melalui voting, dengan perhitungan perolehan dilakukan secara transparan. Itu bentuk suksesi kepemimpinan di organisasi penilai, yang bisa di jadikan rule model, membawa arah perkembangan organisasi lebih baik.
Ikatan Kantor Jasa Penilai Publik (IKJPP) Jawa Tengah, baru selesai menggelar Rapat Anggota Ke 3 tahun 2021. Tema yang diusung “Mengotimalkan Sinergi Kepengurusan Yang Berintegritas di Tengah Pandemi”, yang berlangsung di Ramayana, Hotel Patra, Semarang, dan disiarkan secara Zoom Meeting, 8 April 2021.
Anggota IKJPP Jawa Tengah itu selain membahas laporan pertanggung jawaban kepengurusan yang periode 2017-2021, juga digelar pemilihan Ketua IKJPP periode 2021-2025 secara langsung. Pesta demokrasi pemillihan Ketua IKJPP itu diikuti dua kandidat yaitu Andri Sulistyo Wilantono dan Juniadi Amral.
Pesta demokrasi secara langsung itu diikuti 41 peserta IKJPP, yang absen 32 peserta dan yang tidak absen 9 peserta. Dari 32 suara yang sah, Andri Sulistyo memperoleh dukungan 9 suara dan Juniadi Amral 23 suara. Dengan begitu Juniadi Amral dikukuhkan sebagai Ketua IKJPP peridode 2021-2025.
Ditengah merosotnya order penilaian, menjadi Ketua IKJPP menjadi sebuah tantangan tersendiri. Bagaimana kepengurusan IKJPP harus banyak mengambil peran untuk mengembankan dan membuka peluang jasa penilaian yang belum tergarap, maupun mengembangkan jasa di luar penilaian untuk membuat anggotanya makmur.
Mantan Ketua IKJPP Jawa Tengah, Muhamad Nur Rokib menjelaskan pemilihan ketua yang digelar secara voting berjalan lancar dan menghasilkan pilihan sesuai harap anggota. Untuk itu, Rokib, memiliki harapan terhadap Ketua IKJPP yang baru bisa mengelola organisasi yang memberikan manfaat sebesar-besarnya buat anggota.
Pertama, dia berharap kepengurusan IKJPP baru bisa mencari terobosan di tengah melesunya order penilaian di tengah anggota. Anggota saat ini banyak menghadapi penurunan pendapatan di tengah pandemi dan hanya tergantung order penilaian perbankan. Disinilah anggota membutuhkan peningkatkan kualitas SDM agar mampu mengerjakan penilaian bukan sebatas di perbankan tetapi berani ambil pekerjaan penilaian di Pemda.
Menurut Rokib peningkatan kualitas SDM layak di lakukan agar penilai mampu mengambil pekerjaan penilaian di pemda yang belum banyak diambil. Selama ini dianggap berisiko karena praktik profesi ini belum dilindungi aturan setingkat UU. Atau risiko dianggap besar karena belum memaham dan belum nyakin secara mental untuk mengerjakan. “Disitulah SDM perlu dilatih agar mampu mengambil pekerjaan di pemda. Ketua yang baru mencari terobosan, mendorong anggota tidak hanya di perbankan,” terang Rokib.
Kedua, mencari solusi meningkatkan pemenuhan Register Menteri Keuangan (RMK) bagi kantor cabang KJPP di Jawa Tengah. Pengurus baru harus melakukan kerja sama dengan universitas untuk memperbanyak pendidikan, yang membantu peningkatan RMK agar persyaratan pemenuhan RMK untuk kantor cabang terpenuhi dan semakin meningkat.
Ketiga, Rokib juga mendorong pengurus baru melakukan kerja sama dengan profesi advokat di Jawa Tengah, agar wawasan terkait hukum yang menyerempet wilayah penilaian bisa di pahami dengan baik. Risiko dan wilayah yang rawan dibawa ke ranah hukum seperti apa saja. Dengan memahami risiko wilayah hukum, membuat anggota mampu menjalankan pekerjaan penilaian di wilayah pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Rencana kerja ini sudah diprogramkan periode sebelumnya namun keburu pandemi, program tersebut belum bisa dijalankan.
Keempat, peningkatan biaya jasa penilaian diluar jasa penilaian properti sederhana (LPR).
Tidak hanya itu, Rokib juga berharap pengurus baru mampu meningkatkan daya tawar jasa penilaian, dimana saat pandemic order penilaian banyak yang turun. “Minimal anggota di tengah pandemi yang utama bisa survive, bisa bahas bareng, dilakukan anjang sana ke semua KJPP guna menyerap persoalan di tengah anggota, termasuk penerapan fee penilaian, menciptakan persaiangan bisnis jasa penialai yang fair. Semua bisa dibahas bersama, guyub rukun,” tutup Muhamad Nur Rokib. (Hari Suharto)
