Jumlah Penilai Publik Meningkat

Profesi penilai mengalami pertumbuhan 5 % sepanjang lima tahun terakhir ini. Apakah jumlah penilai publik telah mencukupi untuk kepentingan penilaian di Indonesia. Atau jumlah itu masih kurang untuk memenuhi kebutuhan penilaian aset, kewajiban, personal properti, hingga real properti.

WartaPenilai.id—Sepanjang tahun 2019, jumlah penilai mengalami peningkatan cukup besar. Dari 689 di tahun 2018, dan tahun 2019 menjadi 745 penilai publik bersertifikat. Sertifikat yang dimaksud ada Penilai Properti Sederhana, Penilai Personal Properti, Penilai Properti, dan Penilai Bisnis. Sepanjang lima tahun terakhir rata-rata pertumbugan profesi penilai berkisar 5 %.

Profesi penilai tersebar di Pulau Sumatera sebanyak 239, DKI Jakarta 560, Jawa (non-DKI) 669, Kalimantan 78, Bali dan NTT 67, Sulawesi 84, Maluku dan Papua 10.

Dari jumlah penilai di Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan Cabang KJPP, terlihat penilai yang terkena saksi peringatan semakin menurun. Tahun 2016 menjadi tahun paling banyak penilai yang mendapat sanksi peringatan, dan satu penilai mendapat sanksi pembatasan jasa Penilaian Objek Tertentu, dan 3 penilai kena sanksi pemekuan izin.

Sedangkan di tahun 2017, penilai yang terkena saksi peringatan menurun disbanding tahun sebelumnya sebesar 28 penilai. Pembatasan jasa penilaian objek tertentu sebanyak 2 penilai dan 3 pembekuan izin. Sementara tahun 2018 penilai yang terkena sanksi peringatan menjadi meningkat menjadi 35 penilai dan pembekuan izin 2 penilai publik. Lalu tahun 2019, penilai yang terkena sanksi peringatan menurun lagi menjadi 18 penilai publik, dan pembatasan jasa penilaian objek tertentu terdapat 2 penilai, 1 penilai terkena pembatasan pemberian jasa tertentu dan 3 penilai terkena pembekuan izin. (***)

Sumber: PPPK.Kemenkeu