Kasak kusuk nama bakal calon (Balon) Ketua DPN MAPPI, mulai bermunculan dan banyak diperbincangkan di internal terbatas, WA Group penilai hingga warung kopi. Setidaknya ada tujuh nama, yang menghiasi ruang diskusi di kalangan penilai yang berhasil dihimpun redaksi.
WartaPenilai.id— Awal tahun 2020, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) berencana menggelar Musyawarah Nasional (Munas), untuk mengesahkan AD/ART baru, juga melangsungkan pesta demokrasi pemilihan Ketua DPN MAPPI (Sistem Paket), periode 2020-2024. Sistem paket DPN itu telah diputus di Munaslub 10 Oktober 2019 lalu di Hotel Mercure Ancol. Dan sidang pleno tetap juga berhasil menetapkan hak suara pemilih sama, satu suara, melalui voting.
Siapapun yang terpilih menduduki posisi strategis di organisasi Penilai, DPN MAPPI, memiliki tugas yang mulia dan amat berat. Ke dalam organisasi, Paket DPN MAPPI harus mampu memperkuat dan menghantarkan profesi penilai memasuki gerbang kemakmuran yang penuh tantangan. Peningkatan kompetensi untuk penilai P dan T harus terus digalakan mengarah ke spesialis. DPN MAPPI sedianya menyiapkan tool bagaimana hasil penilaian bisa mengantisipasi risiko di masa mendatang. Hasil penilaian bisa memunculkan nilai bawah dan atas, agar penilai bisa memitigasi risiko dari hasil penilaiannya.
Munculnya UU Ekonomi Kreatif—pemerintah mendorong Aset Tap Berwujud bisa dijaminkan sebagai agunan untuk mengakses modal.ATB berupa resep masakan contohnya, bisa dijaminankan sebagai agunan. Bagaimana teknik dan cara menilai, ada peran pernilai di dalamnya. Belum lagi hak intelektual property lainnya seperti startup dan platform bisnis lainnya, yang tak berwujud bisa di agunkan ke bank. “Bagaimana penilaian seperti itu dilakukan, profesi penilai membutuhkan kompetensi baru,” terang penilai yang enggan disebut namanya.
Lain lagi, penilaian pengadaan tanah untuk kepentingan umum, contohnya kerap mendatangkan complain dari masyarakat yang terkena dampak. DPN MAPPI harus mampu menjebatani kesenjangan harapan yang terjadi di tengah masyarakat atas nilai yang dihasilkan profesi penilai. Termasuk membenahi peradilan profesi, agar bisa menjawab tuntutan publik terhadap hasil penilaian dan menjaga profesi penilai berjalan sesuai rel-nya.
Di sisi lain, Indonesia belum memiliki database (Big Data) transaksi properti yang bisa di pertanggungjawabkan. Ini menjadi kendala profesi ini menjalankan praktik penilaian yang tidak didukung data akurat. DPN MAPPI yang terpilih bisa mempelopori munculnya data transaksi properti. Data transaksi itu bukan hanya penting bagi profesi penilai, juga dibutuhkan perbankan, pemerintah daerah, OJK, BPN, PUPR dan kementerian dan lembaga lain. Makanya DPN MAPPI harus bisa berkolaborasi dengan para pihak mendorong munculnya sistem transaksi properti yang bisa di pertanggung jawabkan.
Yang masih hangat adalah bagaimana DPN MAPPI memperjuangkan RUU Penilai, yang mampu memberikan rule yang jelas pada praktik penilaian, juga memberikan perlindungan terhadap publik. Itu termasuk pekerjaan rumah (PR) yang harus dibereskan Kepengurusan DPN MAPPI terpilih untuk segera di wujudkan.
DPN MAPPI yang terpilih sedianya juga memiliki kapasitas dan kapabilitas internasional, untuk membawa gaung profesi penilai Indonesia lebih mengglobal. Menjadi rujukan praktik penilaian, minimal di negara tetangga. Ke depan MAPPI harus mampu mengembangkan profesi penilai semakin professional, dan menjadi organisasi agen perubahan, termasuk percepatan implementasi smart valuation.
Peran penilai, dengan ada startup atau platform penilaian digital, penilaian yang menghasilkan opini nilai, pelaku profesi tetap memegang peran penting. Platform sekedar tool atau alat untuk mempermudah melakukan penilaian, ujung yang memberikan opini nilai adalah praktisi penilai yang kompeten dan professional.
Itu sederet Pekerjaan Rumah (PR) yang harus bisa dibereskan oleh paket DPN MAPPI terpilih di Munas 2020 mendatang.
Nama Balon DPN MAPPI
Sistem pemilihan DPN MAPPI, sistem paket, sangat berbeda dengan sistem sebelumnya. Sebagai ilustrasi, muncul tiga paket DPN MAPPI berarti ada 9 balon, yang berasal dari KJPP berbeda. Balon DPN MAPPI yang ditetapkan, misalnya ada tiga paket, harus mendapat dukungan 75 anggota yang memiliki hak suara. Sistem paket ini berbeda dengan sistem paket pemilihan DPN MAPPI 2016 lalu. Saat ini para balon sedang menunggu formulir dan persayaratan dari Panitia Pemilihan Ketua DPN MAPPI.
Paket DPN MAPPI terpilih, harapannya memiliki visi dan misi yang jelas untuk mengembangkan profesi penilai mampu berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi bangsa. Dengan profesi semakin professional, mampu mengurangi kesenjangan harapan di tengah masyarakat akan peran penilaian yang dilakukan. Dengan profesi kuat, dipercaya, peluang pekerjaan semakin terbuka bagi profesi penilai.
Nama-nama yang muncul saat ini, setidaknya memiliki track record sendiri-sendiri dan merupakan kader terbaik yang dimiliki profesi penilai yang dinaungi MAPPI.
• Nama-nama yang muncul dalam bursa DPN MAPPI 2020, diantaranya:
• DPN MAPPI—Budi Prasodjo;
• Dewan Penguji-Bagian Pendidikan MAPPI—Muhammad Amin;
• Ketua Sidang Pleno Tetap Munaslub 2019—Karmanto;
• Ketua DPD MAPPI Jatim—Guntur Pramundyanto;
• Dewan Penilai MAPPI—Setiawan dan Abdullah Fitriantoro;
• Forum Kantor Jasa Penilai Publik (FKJPP)—Jufrizal Yusuf.
Inilah sederet kader terbaik profesi penilai, yang memiliki semangat untuk membawa MAPPI menjadi lebih maju dan profesional, yang menjadi perbicangan hangat. Nama-nama itu berhasil dihimpun dan meramaikan bursa Balon DPN MAPPI, yang menjadi perbincangan hangat. Dan tidak tertutup kemungkinan nama-nama balon lain akan berkembang.
Terkait paket, para pengusung masing-masing balon memiliki strategi sendiri. Bisa jadi mereka berkolaborasi diantara mereka. Lagi-lagi masih menjadi rahasia dari tim sukses masing-masing. (TIM)
