Merevisi Standar Fee Penilaian

by redaksi

Penilaian pengadaan lahan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah masal, selama ini menggunakan personal fee (man days)—sebagai basis perhitungan fee penilaian. Sejatinya itu tidak sesuai dengan karakter profesi penilai. Profesi penilai, saat menjalankan praktik penilaian bukanlah sebagai konsultan, dimana profesi ini menghasilkan opini nilai. Fee yang diterima tidak sesuai lagi bila mengacu yang diterapkan konsultan. Sebab pekerjaan penilai mandatori wajib diselesaikan 30 hari kerja.

Untuk merubah itu, memang menjadi kewenangan Ikatan Kantor Jasa Penilai Publik (IKJPP), sebagai wadah KJPP. Pada 10 Desember 2020, IKJPPbakal menggelar Rapat Umum Anggota (RUA) 2020, yang berlangsung di Sheraton Hotel Gandaria City, Jakarta Selatan. Diharapkan RUA selain memilih ketua baru juga menghasilkan rekomendasi revisi Standar Imbalan Jasa Penilaian (SIJP), agar standar fee itu sesuai kondisi saat ini.

Untuk menegtahui lebih jauh, wartapenilai.id mewawancarai Ketua KPSPI, Hamid Jusuf seberapa jauh SIJP perlu dilakukan revisi. Berikut petikannya.

Penentuan fee yang mendasarkan pada personal fee, selama ini hanya untuk mencukupkan anggaran yang ditawarkan sebagai fee penilai. Jika pelaksanaan tidak sesuai di kontrak bisa mendatangkan risiko.

Ya memang kalau itu dijadikan rujukan, konsekuensinya bila ada pekerjaan masal yang bersifat besar, bisa menjadi kurang efektif atau bisa juga lebih. Untuk itu perlu dipikirkan fee langsum berbasis persil (per titik objek), dengan mengelompokan luas sempitnya objek penilaian. Misalnya, untuk satu titik sekian. Atau bisa dikombinasikan antara keduanya. Memang sekarang Standar Imbalan Jasa Penilaian (SIJP) yang dikeluarkan IKJPP menggunakan langsum dan man days. Namun banyak panitia pengadaan meminta format fee penilaian berdasarkan man days.

Acuan perhitungan fee yang diminta Panitia Pengadaan yang mengacu man days, apakah itu justru tidak menjerumuskan penilai dalam risiko.

Ya, pemeriksa menjadikan hal itu sebagai temuan dan mempermasalahkan hal seperti itu. Seperti, bila jumlah SDM yang dikirim tidak sesuai dengan RAB-nya, anggaran untuk SDM yang tidak didatangkan diminta untuk dikembalikan. Beberapa kejadian seperti itu sudah terjadi di lapangan, seperti di kontrak menggunakan 10 SDM namun yang diturunkan 5 SDM, dan 5 orang yang tidak didatangkan anggarannya diminta untuk dikembalikan ke negara.

Memang benar seyogyanya SIJP yang diterbitkan IKJPP harus revisi pendekatannya. Ini harus dilakukan bersamaan dengan berlakunya UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dimana ada tugas tambahan buat penilai ikut mendampingi panitia pengadaan bermusyawarah dengan masyarakat—penilai harus ikut musyawarah. Makanya komponennya perlu ditambahkan untuk memperbaiki SIJP dan itu bisa sejalan dengan berlakunya UU Cipta Kerja tersebut.

Dulu saya pernah mengusulkan basis fee penilaian mengacu persil (per titik), misalnya Rp 2,5 juta. Bila ada tiga objek penilaian tinggal dikalikan, tergantung luas sempitnya objek.

Apakah MAPPI dalam hal ini IKJPP sudah membuat usulan perubahan.

Saya pribadi sudah mengusulkan, harus ada perubahan, bila tidak ada tidak bisa jalan. Sekarang sudah ada permintaan dari salah satu DPD untuk merubah standard fee yang ada. Kebetulan IKJPP dalam waktu dekat akan menggelar rapat anggota, seharusnya di moment itu sedianya juga dibahas usulan perubahan standar fee, yang nantinya bisa menjadi rekomendasi di rapat tersebut.

Jadi bukan hanya pengadaan tanah, pekerjaan penilaian yang bersifat masal, apalagi yang menggunakan anggaran negara harus memeperhatikan jumlah dan luas sempitnya objek penilaian. Baru bisa dilihat kebutuhan SDM nya berapa. Sebagai contoh, penilai S yang melakukan penilaian kebun cukup satu orang, namun bila digantikan penilai P membutuhkan 4 orang. Inilah bedanya.

Bagaimana praktik penilaian yang melibatkan teknologi drone untuk memetakan secara ditigal, bagaimana menghitung fee penilaiannya.

Praktik penilaian yang menerapkan teknologi seperti itu seharusnya bisa dikonversi ke jumlah orang lalu muncul fee penilaian. Apalagi penggunaan dan pemanfaat teknologi seperti itu, sebuah kantor harus mengeluarkan investasi yang besar. Untuk itu SIJP yang dikeluarkan IKJPP harus disesuaikan dengan kondisi sekarang.

Lalu formula baik pergitungan fee penilaian berdasarkan persil (titik) maupun yang memanfaatkan teknologi semacam itu apakah sudah ada.

Formula seperti itu belum ada, namun yang ada di SIJP masih man days atau personal.

SIJP harus dilakkukan revisi kalau begitu.

Ya, bila formulasi yang ada tidak diubah jelas kurang bagus buat penilai dan bisa menjadi objek pemeriksaan atau temuan. Masalah ini sebenarnya sudah kita bicarakan di internal pengurus MAPPI, bahwa SIJP harus direvisi. Sebab peran penilai di UU Cipta Kerja sangat besar.

Sebagai contoh hasil penilai bersifat final dan mengikat dan tidak boleh digugat lagi. Ini ada konsekuensi bagi penilai, praktik penilaian harus dilakukan dengan benar sesuai standar yang berlaku (SPI).

Opini nilai yang dikeluarkan harus benar dan mengikuti SPI, bila tidak bisa dituntut publik. Misalnya nilai yang benar 1.000 ya harus 1.000. Kalau tidak bisa digugat ke pengadilan. Di pengadilan yang dilihat, apakah pekerjaan penilaian itu sudah sesuai SPI atau tidak. Sehingga penilai tidak bisa main-main lagi, pekerjaannya harus sesuai SPI dan fee penilaian harus benar, tidak boleh tidak.

Bagaimana kaitannya dengan mandatori pekerjaan penilaian 30 hari kerja harus selesai.

Itu satu hal lagi, kalau semakin cepat butuh ketersedian SDM yang cukup atau harus menggunakan teknologi. Mau pilih yang mana, semua ada konsekuensi sendiri. Mau pakai SDM banyak, keakuratan dipertanyakan. Mau pakai teknologi canggih pengaruh ke biaya. Kombinasi itu harus menjadi perhatian saat menyusun standar fee baru.

Kalau anda menyarakan harus ada rekomendasi

Ya harus ada dan dilakukan bersamaan dengan rapat anggota IKJPP. Tinggal ditetapkan tidak harus kerja lagi, harus ada usulan yang mengerucut menjadi rekomendasi. Sekalian memutuskan standar fee yang baru. Baru dilakukan sosialisasi keanggota juga stakeholder profesi ini. Sebab, per Januari 2020, UU Cipta Kerja sudah berlaku efektif. (Hari Suharto)

5 1 vote
Article Rating

Baca Juga

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x