Munas MAPPI: Ruang Interaksi dan Peralihan Kepemimpinan

by redaksi

Wartapenilai.id—Munas XII MAPPI 2020 membuat catatan sejarahnya sendiri dalam perjalanan historis organisasi asosiasi profesi penilai ini karena diselenggarakan dalam masa pandemi covid-19 (corona virus desease). Munas yang awalnya digelar secara konvensional pada tanggal 30-31 Maret 2020 gagal dilaksanakan karena PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pertama kali diterapkan tanggal 16 Maret 2020 tepat dua minggu sebelum Munas XII MAPPI 2020 diselenggarakan. Terhitung kurang dari 6 (enam) bulan kemudian, PSBB DKI Jakarta yang lebih ketat diberlakukan lagi mulai tanggal 14 September 2020, hanya beberapa hari dari penyelenggaraan Munas yang akan dilaksanakan secara elektronik hybrid (e-hybrid), yakni tanggal 16-19 September 2020. Memang tidak mudah bagi Panitia Munas untuk menggelar pesta demokrasi profesi penilai ditengah pandemi Covid-19 yang masih mengganas dan pemberlakukan PSBB DKI Jakarta yang semakin ketat. Panitia Munas harus senantiasa putar otak dan sigap dalam mengantisipasi setiap perubahan situasi dan kondisi agar dapat memastikan gelaran Munas XII MAPPI 2020 dapat terlaksana.          .

Anggaran Dasar MAPPI Tahun 2019 pada pasal 34 menyebutkan bahwa  Musyawarah Nasional yang selanjutnya di sebut Munas, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi yang diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun, yang mempunyai fungsi dan wewenang : (a) Mengusulkan, menetapkan dan mengesahkan atas perubahan Anggaran Dasar  dan Anggaran Rumah Tangga; (b) Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban yang disampaikan DPN, DP dan DPK; (c) Munas dapat membentuk Panitia Khusus untuk mengawasi penyelesaian pertanggungjawaban DPN, DP dan DPK, apabila pertanggungjawaban dimaksud tidak atau belum diterima, dan melaporkan hasilnya kepada DPN terpilih; (d) Memilih dan mengangkat DPN, DP dan DPK; (e) Menetapkan kebijakan umum organisasi sebagai landasan operasional DPN, DP dan DPK. Pada Angaran Rumah Tangga MAPPI di pasal 5 ayat 2 terdapat tambahan kewenangan Munas yakni (g) Menetapkan dan mengesahkan Anggota Kehormatan sesuai Anggaran Dasar pasal 21 huruf (e) dan Anggaran Rumah Tangga pasal 1 ayat 5 huruf b.

Ada satu kewajiban calon peserta yang sudah mendaftarkan diri yang wajib dilaksanakan agar dinyatakan sebagai peserta definitif, yakni pada hari pertama Munas tanggal 16 September 2020 untuk melakukan registrasi dari waktu yang telah di tentukan yaitu mulai pukul 07.45 WIB sampai dengan  pukul 13.00 WIB atau sebelum sidang pleno pertama dimulai untuk menentukan qourum sidang.  Hal tersebut agar jadi perhatian bagi seluruh anggota MAPPI agar tidak kehilangan hak suaranya, sehingga di hari pertama diminta perhatian dan keaktifannya untuk melakukan registrasi secara online di website MAPPI (www.munas.mappi.or.id).    

Dalam Munas, peserta dituntut aktif untuk mengikuti Munas, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi,  baik saat membahas agenda acara Munas, tata tertib sidang, pembahasan laporan pertanggungjawaban pengurus (DPN, DP dan DPK), sidang komisi maupun sidang pleno, termasuk penyusunan program kerja untuk MAPPI kedepan yang harus dijalankan Pengurus masa bhakti 2020-2024. Baru kemudian pada hari ke empat yakni tanggal 19 September di lakukan pemilihan raya baik pengurus DPN, DP dan DPK, yang di lakukan di 27 Lokasi Pemilihan (21 lokasi di TPS masing-masing DPD dan 6 TPS untuk wilayah Jabodetabek).

Ruang Interaksi

Pasal 7 Angaran Dasar MAPPI menyatakan bahwa MAPPI merupakan organisasi yang bersifat independen, mandiri, nirlaba dan non politis. Penafsiran terkait bersifat independen, mandiri dan nirlaba tersebut rasanya sudah sangat jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Namun sifat non politis ini perlu ditafsirkan atau dijabarkan secara jelas, menurut KBBI sifat non politis dapat diartikan : (a) yang tidak bersifat politik ; (b) yang tidak berhubungan dengan politik; (c) yang tidak menganut suatu paham politik; (d) bukan politik. Menurut pemahaman penulis sifat non politis ini secara gamblang dapat diartikan bahwa organisasi profesi ini tidak bersifat politik seperti halnya partai politik dan non partisan terhadap partai politik dan tidak bergerak untuk tujuan politik yang mempengaruhi perpolitikan di tanah air. Namun lazimnya kontestasi dalam sebuah organisasi, walaupun MAPPI adalah organisasi profesi yang sifatnya non politis maka bukanlah sesuatu hal yang tabu apa yang namanya perpolitikan organisasi saat dilaksanakan kontestasi. Perpolitikan yang terjadi pada saat kontestasi di organisasi profesi ini bukanlah sebuah gerakan politik yang mempengaruhi eksternal tetapi internal, merupakan bentuk dinamika atau dinamisasi atas persaingan atau pertarungan atas ide/gagasan/program kerja untuk mendapatkan simpati dan dukungan pemilih (anggota MAPPI).

Munas bukan sebatas pagelaran penyaluran hak pilih anggota untuk memilih pengurus baik Dewan Pengurus Nasional (DPN), Dewan Penilai (DP) dan Dewan Pengawas Keuangan (DPK). Munas MAPPI merupakan ajang pertarungan gagasan khususnya bagi paket calon DPN yang akan memimpin MAPPI selama 4 (empat) tahun kedepan. Dalam kontestasi tersebut khususnya pada paket calon DPN diberikan ruang interaksi dengan pemilih/anggota untuk mensosialisasikan atau mengenalkan program kerjanya.

MAPPI adalah organisasi profesi, maka ruang interaksi atau kata lain dari “kampanye” dengan anggota tersebut tentu saja harus dibuat berbeda sebagaimana organisasi politik. Ruang interaksi tersebut sejatinya harus dibuat sesuai dengan Tujuan MAPPI sebagaimana tertuang pada pasal  8 Anggaran Dasar MAPPI, yaitu : (1) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme dan integritas anggota sehingga kompeten dan bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya; (2) Membina etika profesi anggotanya dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan peran serta partisioasi profesi penilai dalam kegiatann pembangunan ekonomi; (3) Meningkatkan pengembangan profesi dalam arti luas di tingkat Nasional dan Internasional. Ruang interaksi tersebut harus dibuat sedemikian rupa dan disesuaikan oleh tim balon paket DPN agar sesuai dengan kebutuhan anggota dan tujuan organisasi profesi ini, sehingga mampu menambah pengetahuan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota dan memberikan manfaat pada anggota dalam bentuk bimbingan belajar, seminar nasional dan bentuk lainnya sebagai pendekatan lain dari kampanye untuk mengenalkan lebih dekat ide/gagasan baik visi misi maupun program kerja yang akan di tawarkan kepada anggota selaku pemegang kedaulatan tertinggi di Munas.

Ruang interaksi tersebut adalah sebuah model kampanye pada organisasi profesi yang tentunya sangat jauh berbeda dari organisasi politik, maka paket calon DPN dituntut untuk kreatif dalam mencari simpati dan dukungan, dengan meyakinkan pemilih atau anggota dengan tawaran visi misi dan program kerja. Kegiatan-kegiatan yang di siapkan oleh tim balon paket DPN menjadi bagian untuk mencerdaskan anggota dalam upaya peningkatan kompetensi profesi maupun dalam kehidupan berdemokrasi, upaya saling menghargai antar paket dan bersaing dengan sehat, menjadi tujuan utama akan terbentuknya pola kehidupan berdemokrasi yang baik.

Ruang interaksi merupakan ruang perjumpaan antara paket calon DPN dengan anggota. Ruang perjumpaan ini manjadi sarana interaksi dan komunikasi politik secara tidak langsung kepada anggota. Melalui tawaran visi misi dan program kerja, balon paket DPN harus mampu meyakinkan anggota dan menciptakan pemilih yang rasional. Pemilih yang mampu menilai, bisa membaca jejak rekam (track record) balon paket DPN dan mendukung balon paket DPN berdasarkan visi misi dan program kerja yang ditawarkan.

Sebagaimana kita ketahui ada 3 (tiga) paket balon DPN yang resmi mendaftar dan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Panitia pemilihan (Panlih) pun juga sudah menetapkan 3 (tiga) paket tersebut sebagai bakal calon (balon) DPN dan telah melakukan pengundian nomor urut dengan hasil sebagai berikut : (1) Nomor urut 1 Paket YAD (Yufrizal, Asno, Dedi); (2) Nomor urut 2 Paket SEPAKAT (Setiawan, Prasodjo dan Kak Toyo); dan (3) Nomor urut 3 Paket AMG (Amin, Muttaqin, Guntur).  Dari tiga paket balon DPN, hanya dua paket balon DPN yang terlihat aktif memanfaatkan ruang interaksi tersebut yakni paket SEPAKAT dan paket AMG, sedangkan paket YAD terlihat kurang aktif.

Dari pemantauan penulis, paket SEPAKAT yang paling banyak memberikan kegiatan atau pelatihan dengan beragam tema pelatihan sebagai berikut : (1) Sambung Rasa yang dilaksanakan di 7 (tujuh) Kota untuk mendengar aspirasi dan dimasukkan dalam program kerja paket SEPAKAT, (2) Bimbel USP Tulis Properti Sederhana dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), (3) Bimbel Sertifikasi Penilaian Properti (Penilaian Mesin), (4) Bimbel Sertifikasi Penilaian Properti (Penilaian Kapal), (5) Bimbel PDP-2 Properti (4 sesi), (6) Pendalaman Pendidikan PDP-2 Bisnis (2 sesi), (7) Bimbel PDS SPI Edisi VII-2018, (8) Penyegaran Materi PDP-2 Properti (4 sesi), (9) Penyegaran Materi KEPI, Bimbel PDP-1 Properti & Latihan Soal (2 sesi), (10) Bimbel Persiapan Ujian HER PDP-2 Bisnis, (11) Bimbel PLP-1 Properti (1 sesi) dan Bimbel USP Tulis Properti (5 sesi) dan komitmen tetap diteruskan setelah Munas, bahkan akan diadakan Bimbel USP Lisan. Paket SEPAKAT juga memiliki program kegiatan Warung Kopi Sepakat (WKS) berupa talk show, yang telah dilaksanakan beberapa kali dengan tema beragam sebagai berikut : seri-1 Ngobrol bareng soal Hukum Penilaian, seri-2 Strategi Pembelaan dan Persidangan, seri-3 Bengkel Bisnis, dan seri-4 Penilai Dalam Dunia Digital.

Adapun paket AMG menyiapkan kegiatan yang dinamakan AMG Menyapa sebagai platform untuk menyapa anggota. AMG Menyapa melaksanakan kegiatan sebanyak 4 sesi pertemuan, yakni : seri-1 Penilaian Properti Sederhana di Tengah Pandemi, seri-2 Kesalahan umum dalam Pendekatan Biaya; seri-3 Practical guidline off commercial property valuation amidts uncertainty; dan seri-4 Menyoal urgensi Undang-Undang Penilai.

Sedangkan paket YAD tidak melaksanakan kegiatan apapun, hanya membuat iklan sosialisi program kerja paket YAD dalam bentuk video yang disebar di group WA.

Dari data tersebut di atas, terlihat jelas sekali dan menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa paket SEPAKAT yang paling banyak memberikan beragam pelatihan kepada anggota dengan beragama tema dan sangat kreatif mengangkat isu-isu strategis bagi peningkatan kompetensi profesional anggota maupun dalam pengembangan bisnis profesi penilai. Dalam suatu kegiatan Silaturrahmi Penilai Senior dengan Balon Paket SEPAKAT yang dilaksanakan tanggal 13 September 2020, salah satu Penilai Senior memberikan apresiasi dan menyatakan bahwa Bimbel perlu ditingkatkan dan tetap diadakan karena sangat menguntungkan anggota penilai. Penilai senior yang hadir pada silaturahmi tersebut sepakat untuk mendukung paket SEPAKAT untuk memimpin organisasi profesi penilai. Dari testimoni penilai senior menunjukan bahwa figur Trio SEPAKAT mampu membawa perubahan dan layak memimpin MAPPI 2020-2024.

Peralihan Kepemimpinan

Secara substansi makna Musyawarah Nasional (Munas) adalah penyampaian kedaulatan anggota MAPPI sesuai Anggaran Dasar MAPPI pasal 34. Pasal tersebut dapat dimaknai bahwa kedaulatan merupakan hak konstitusi anggota yang memiliki hal pilih untuk menentukan pemimpin organisasi profesi ini untuk 4 (empat) ke depan. Anggota MAPPI dalam pasal tersebut diposisikan sebagai pemegang kekuasaan dan kedaulatan atas organisasi serta pemegang kendali arah kemajuan organisasi. Kemudian hak kendali tersebut dialihkan kepada calon paket DPN melalui proses pemilihan. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, maka balon paket DPN harus mampu meyakinkan pemilik suara atau anggota MAPPI agar mendapatkan dukungan dan dipilih oleh anggota yang memiliki hak pilih.

Selain sarana adu ide/gagasan dan sarana penyampaian kreatifitas tim balon paket DPN dalam kegiatan-kegiatan pelatihan/bimbel yang menunjang kompetensi profesi penilai, Munas MAPPI juga merupakan alat organisasi untuk peralihan kewenangan dan kedaulatan dari anggota kepada calon paket DPN yang dipercaya. Legitimasi peralihan ini memiliki proses tahapan, mulai dari pembentukan panitia Munas, deklarasi pencalonan paket DPN, pendaftaran balon paket DPN, pendaftaran peserta Munas, masa kampanye/ruang interaksi, pelaksanaan Munas, proses pemilihan/pemungutan suara dan perhitungan suara. Munas adalah mata rantai demokrasi pada organisasi profesi ini yang tidak boleh terputus. Melalui Munas, anggota berhak menentukan sendiri arah kepemimpinan organisasi yang akan dipercayakan untuk membawa perubahan dan kemajuan organisasi. Bisa jadi, melalui Munas akan menjadi tonggak awal perubahan dan kemajauan organisasi sehingga anggota jangan salah memilih pemimpin.

Pada dasarnya Munas merupakan hajatan besar organisasi profesi penilai ini yang dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali. Melalui Munas, semua hak konstitusi anggota harus dilindungi. Baik itu hak pilih dan hak dipilih sesuai ketentuan, maka kepatuhan para pihak terhadap norma Munas menjadi poin penting demi terciptanya tatanan demokrasi yang baik pada organisasi profesi penilai ini.

Program Kerja Balon Paket DPN

Sesuai publikasi Panitia Munas di website MAPPI terkait Visi Misi dan Program Kerja Balon Paket DPN, perlu penulis sampaikan kembali pada tulisan ini agar dapat dicermati oleh semua anggota MAPPI. Paket YAD mengangkat tema MAPPI 4.0 merupakan konsep dan solusi menuju MAPPI yang lebih baik dengan memperkuat organisasi dan SDM unggul didukung teknologi informasi melalui 7 (tujuh) pilar : (1) Kesekretariatan; (2) Organisasi dan keanggotaan; (3) Pendidikan; (4) Riset dan pengembangan sistem teknologi informasin; (5) Hubungan antar lembaga & luar negeri; (6) Keuangan; dan (7) Standar dan Hukum.

Paket SEPAKAT dengan moto/tagline SEPAKAT BAPER (Sepakat Bawa Perubahan MAPPI Lebih Baik)  melalui Tiga Pilar Konstruksi program kerja yang saling terkait. Kata SEPAKAT adalah akronim dari Semangat Egaliter Pada Kepentingan Anggota dan dapat dimaknai juga sebagai sikap personalnya yakni  Seksama, Profesional dan Faedah. Berikut ini program kerja paket SEPAKAT; (1) Pilar Pertama adalah Perlindungan, Keamanan dan Kepastian Hukum. Pilar pertama ini dilaksanakan dengan mendorong terwujudnya UU Penilai. UU Penilai memberikan kepastian hukum untuk seluruh anggota serta masyarakat pengguna jasa, mencegah penyalahgunaan wewenang, menghindari kriminalisasi terhadap profesi. UU itu juga memberikan keseimbangan akan kewenangan, hak, kewajiban dan sanksi. (2) Pilar Kedua adalah Pembangunan Profesionalisme Penilai Maju, Berintegritas dan Kompeten. Poin penting program kerja pilar kedua ini adalah Reformasi pendidikan, Biaya Pendidikan Terjangkau dan kebijakan pada Sertifikasi Penilai. (3) Pilar Ketiga adalah Menciptakan Lingkungan Profesi yang bermanfaat, Sejahtera dan Berkesinambungan. Adapun rincian program kerja dari tiga pilar konstruksi tersebut dapat dilihat pada publikasi Panitia Munas di website MAPPI (www.mappi.or.id). Paket SEPAKAT sangat memahami bagaimana sebaiknya profesi dan organisasi MAPPI diarahkan untuk mencapai kemakmuran anggota. Apa saja yang dibutuhkan mulai dari memberikan rasa aman dan nyaman dalam menjalani profesi, membangun kompetensi hingga memperluas cakupan bisnis jasa yang bisa dilakukan oleh anggota.

Sedangkan paket AMG membuat program kerja strategis sebagai berikut : (1) Standarisasi biaya pendidikan;  (2) Melanjutkan penyempurnaan kurikulum pendidikan designasi menjadi sistem modul, penyempurnaan sistem ujian sertifikasi, dan pengadaan database nasional melalui riset; (3) Transparansi organisasi dengan menyajikan laporan keuangan dan logbook kegiatan organisasi via website; (4) Membentuk tim khusus untuk mengawal terbentuknya UU Penilai; (5) Peningkatan kerjasama strategis bersama dengan Penilai pemerintah, lembaga pemerintahan dan DPR untuk mewujudkan terbentuknya UU Penilai; (6) Meningkatkan sosialisasi dan MoU dengan APH terkait perlindungan profesi Penilai; (7) Mendorong fungsi-fungsi entrepreneur MAPPI dengan menjalin kerjasama dengan stakeholder seperti OJK, BEI, REI, Kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka peningkatkan peran strategis penilai; dan (8) Melakukan MoU dengan organisasi profesi penunjang dalam rangka penciptaan iklim sinergi yang sehat dan produktif.         .

Dari tawaran program kerja dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh tim balon paket DPN untuk memanfaatkan ruang intearaksi (kata lain dari “kampanye”) serta pemantauan penulis pada aktivitas tim balon paket DPN dilapangan, maka penulis berpendapat bahwa bahwa Head To Head pada kontestasi di Munas kali ini adalah paket SEPAKAT  Vs paket AMG.

Penutup

Apa yang penulis lakukan adalah : (a) Membuat review ringkas atas kegiatan Munas yang prosesnya telah dan akan dilaksanakan oleh Panitia; (b) Mengajak seluruh anggota MAPPI agar berpartisipasi aktif dalam hajatan besar Munas XII MAPPI 2020; (c) Membuat resume subtansi penyelengaraan Munas; (d) Mendokumentasikan atau mencatat kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tim balon paket DPN sebagai upaya memanfaatkan ruang interaksi sebagai kata lain dari “kampanye”;  (e) Review singkat program kerja masing-masing balon paket DPN; dan (f) Mengajak seluruh anggota MAPPI agar menjadi pemilih cerdas (smart voter) yakni pemilih yang mampu memilah, membaca rekam jejak (track record) paket calon DPN dan memilih paket calon DPN  berdasarkan visi misi dan program kerjanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketiga balon paket DPN ini baik semuanya, namun pilihlah yang terbaik karena arah kemajuan dan perubahan masa depan MAPPI untuk 4 (empat) tahun kedepan bersama-sama kita tentukan saat ini.  Kini saatnya Penilai Indonesia menentukan pilihan dengan cerdas. Penilai yang biasa berpraktik dengan melakukan analisa mendalam berdasarkan data-data dan fakta serta menggunakan logika yang tajam, maka saatnyalah penilai angggota MAPPI juga melakukan hal serupa, yakni melakukan analisa mendalam terhadap visi misi dan program kerja serta membaca rekam jejak (track record) calon yang ada, baik paket calon DPN, DP dan DPK sebelum menetapkan pilihan.

Penilai Indonesia, saya ucapkan selamat melaksanakan Munas dan semoga sukses dalam pelaksanaan Munas XII MAPPI 2020. Semoga arah perubahan dan kemajuan organisasi profesi ini segera terlahir dari gelaran pesta demokrasi Penilai Indonesia ini, dimana kita semua sama-sama akan menjadi saksi sejarahnya.(***)

Penulis: Anggota MAPPI No. 06-S-02032

 

4.7 23 votes
Article Rating

Baca Juga

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x