Yang Ditunggu-Tunggu Telah Terbit

by redaksi

Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), mengeluarkan Petunjuk Teknik Penilai Pertanahan No. 4/Juknis-100.HK.02.01/VII/2020. Juknis itu diteken Sekretaris Jenderal, Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto, pada 28 Agustus 2020.

Wartapenilai.id—Juknis Penilaian pertanahan ini mengatur mulai pendaftaran penilai pertanahan, petunjuk penggunaan aplikasi, kualifikasi penilai pertanahan, tenaga penilai dan peningkatan kompetensi, tata laksana penilaian pertanahan dalam tahapan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan tata laksana penilaian pengadaan pertanahan dalam kegiatan pelayanan pertanahan dan penilaian lainnya. Juknis berlaku efektif sejak tanggal penetapan, per 28 Agustus 2020.

Juknis Penilai Pertanahan, setebal 59 halaman ini, banyak mengatur terkait layanan pendaftaran penilai pertanahan dan petunjuk aplikasi mitra dan aplikasi pelaporan (hal 7 hingga 45). Isinya mulai pendaftaran penilai pertanahan, petunjuk penggunaan aplikasi pendaftaran (penggunaan aplikasi, proses pendaftaran, aktivasi, login, mengakses layanan, registrasi, cetak SPS registrasi, konfimasi pembayaran, upload persyaratan), baru proses verifikasi permohonan.

Berikutnya pemanfaatan aplikasi mitra Kementerian ATR/BPN. Itu dilakukan dengan pendaftaran mitra, setelah berhasil baru masuk login untuk mengakses aplikasi penilai tanah. Didasboard masuk ke akun pribadi, tercatat biodata penilai, riwayat lisensi, riwayat ujian sertifikasi penilai, riwayat pendidikan, proses validasi. Aplikasi ini juga menyediakan menu tanya jawab untuk para mitra, panduan menggunakan aplikasi mitra. juga menyediakan petunjuk penggunaan aplikasi pelaporan

Pengatutan berikutnya, kualifikasi penilai pertanahan, tenaga penilai dan pendidikan penilai pertanahan. Pengaturan di juknis ini lebih ringkas tidak njelimet seperti draft sebelumnya, lebih simpel. Seperti kualifikasi penilai pertanahan, penilai pertanahan mendapatkan lisensi dari Menteri ATR/BPN, penilai itu harus tergabung dalam KJPP, persekutan perdata maupun perorangan, memiliki sertifikasi pendidikan penilai pertanahan, dan memiliki pengetahuan dan komptensi yang relevan untuk menjalankan penilaian di Kementerian ATR/BPN. Pengaturan yang terlalu njelimet, seperti di draft banyak dihilangkan. Juga diatur peningkatan kompetensi penilai pertanahan, yang dibagi peningkatan kommpetensi dasar penilai pertanahan dan lanjutan.

Sementara, tata laksana penilaian pertanahan, tahap pelasakaan terdiri dari persiapan (permintaan data nominatif, berita acara penyerahan data nominatif, menyelesaikan pekerjaan dalam 30 hari sejak menerima data nominatif peta bidang hingga penyerahan hasil penilaian, persiapan survey lapangan), pekerjaan lapangan (koordinasi dengan pelaksanaan pengadaan, pengumulan data lapangan, Penilai pertanahan wajib inspeksi dan survey lokasi minimal satu kali, penilai pertanahan bisa minta pendampingan keamanan bila diperlukan). Rapat penjelasan hasil penilaian, pendampingan musyawarah bentuk ganti rugi (untuk menjelaskan metode penilaian bila diperukan).

Dan pengaturan terkait teknis penilaian, objek, perhitungan, tata cara survey, data pembanding, dasar nilai, tata cara pembuatan laporan, penentuan nilai kewajaran, dan lain yang sudah diatur SPI dihilangkan dari Junknis ini. Yang sebelumnya memang diatur secara detail.

Jukni ini mengatur pelaksanaan penilaian dilakukan per bidang. Dari mulai menerima order penilaian hingga menyelesaikan pekerjaan, penilai pertanahan diberikan waktu maksimal 3 bulan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Penilai pertanahan harus menyelesaikan dan menyerahkan hasilnya ke Kepala Kantor Wilayah BPN. Dan penilai yang terlibat dalam perencanaan pengadaan tanah tidak bisa terlibat pada penilaian pengadaan tanah itu. Fee penilai dibebankan pada instansi yang memerlukan tanah, yang besarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengaturan di Juknis ini menghilangkan pengaturan, penentuan nilai yang mengacu pada Nilai Tanah (ZNT) atau NJOP di hilangkan dari juknis ini.

Petunjuk Teknis (Juknis) ini menjadi pedoman penilai pertanahan yang terlibat pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dan persyaratan peningkatan kompetensi dasar penilai pertanahan berlaku mulai 1 Januari 2021. Juknis ini, akan dilakukan perubahan bila ditemukan perkembangan saat pelaksaan penilaian yang mengharuskan adanya perubahan. (***/HS)

4 5 votes
Article Rating

Baca Juga

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x