Menyoal Urgensi Undang Undang Penilai

by redaksi

Wartapenilai.id—Setelah berhasil menyelenggarakan Seminar daring berbagi ilmu kepada rekan-rekan penilai di Indonesia dengan bahasan pendekatan pasar, pendekatan biaya dan pendekatan pendapatan, kali ini AMG melakukan Seminar daring dengan gagasan yang jauh ke depan.

Salah satu hal penting dari agenda MAPPI ke depan adalah memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Penilai sebagai dasar hukum para Penilai berpraktik. Salah satu program yang diusung AMG adalah Undang-Undang Penilai, untuk itulah seminar daring kali ini mengambil tajuk “Menyoal Urgensi Undang-Undang Penilai”, hal ini penting untuk diwujudkan agar Penilai dalam berpraktik memiliki legitimasi yang kuat.

AMG Menyapa Seri 4 berhasil menghadirkan pembicara yang kompeten dibidangnya, Anggota DPR RI Komisi XI 2019-2024, Mukhamad Misbakhun dan Guru Besar Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko. Sebagai moderator Rekan Pimpinan KJPP MBPRU, Cabang Palembang, Abdul Rozak (bakal calon Dewan Penilai). Webinar yang diikuti 350 peserta, dilakukan dari Palembang, Pukul 09.00 hingga 12.00, 29 Agustus 2020.

Peserta Webinar penilai publik dari KJPP, penilai internal bank, pemerintahan, akademisi, perguruan tinggi, perusahaan dan lainnya. Peserta sangat antusias dengan melontarkan pertanyaan di kolom chat. Sebagian besar peserta juga menyatakan besarnya manfaat serta membawa inspirasi tersendiri bagi kalangan penilai dengan apa yang dipaparkan para panelis.

Muhammad Amin, salah satu Balon DPN AMG, dalam sambutan pembukaan mengatakan saat ini penilai dalam berpraktik mengalami ketidaknyamanan dan juga ketakutan atas opini nilai ekonomi yang diberikan. Sebagai ilustrasi implementasi UU No. 2 Tahun 2012, satu kaki di penjara kalau penilai membela masyarakat dianggap lebih bayar, dan satu kaki lagi di neraka kalau penilai dianggap menzolimi masyarakat.  “Itulah kenapa Undang-Undang Penilai  sangat perlu dan mendesak sebagai perlindungan dan payung hukum bagi profesi penilai.” terang Muhammad Amin.

Lebh lanjut, para panelis memaparkan materi cukup detail dan komprehensif. Isu yang dibawahkan seperti potensi dan tantangan dalam pengawalan Undang-Undang Penilai, langkah Strategis mewujudkan Undang-Undang Penilai, hukum perikatan/kontrak, risiko hukum dalam praktik penilaian serta cara memitigasi risiko hukum tersebut hingga batasan Perlindungan Hukum Profesi.

Mukhamad Misbakhun dalam pemaparan perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang disusun DPR, DPD, dan Pemerintah untuk jangka waktu menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan RUU.  RUU bisa berasal dari DPR, Presiden atau DPD dimana setiap RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik.  “RUU ditindaklanjuti dengan dua tingkat pembicaraan.  Pembicaraan tingkat I dilakukan dalam rapat komisi, gabungan komisi, badan legislasi, badan anggaran, rapat panitia khusus.  Pembicaraan tingkat II dilakukan dalam rapat Paripurna DPR,” jelas Misbakun.

Sedangkan Prof. Agus Yudha Hernoko mengemukakan hukum sebagai wadah bagi para pihak untuk bertukar konsesi dan kepentingan.  Setiap langkah bisnis adalah langkah hukum.  Bila menghadapi masalah hukum, maka hal-hal berikut ini dapat dijadikan pedoman (mitigasi risiko) pertama, peraturan perundangan (UU, PP, Peraturan teknis terkait). Kedua, bahan hukum/dokumen hukum yang komprehensif (legal sources). Ketiga, mekanisme penyelesaian sengketa yang elegan.

Dalam webinar itu juga dibagikan doorprize 5 buku “Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia” yang ditulis Prof. Dr. Maria SW. Sumardjono, SH., MCL., MPA., Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). Buku itu diberikan pada peserta yang terpilih saat mengikuti webinar.

Dari sisi stakeholder (pemangku kepentingan) masyarakat penilai di Indonesia, adanya Undang-Undang Penilai sebenarnya sesuatu yang sudah ditunggu. Bagi AMG amanah itu adalah bukan suatu yang diminta, namun sesuatu yang diberikan. Amanah itu bukan hanya peduli, namun harus ada upaya kongkrit untuk mewujudkannya.

Jika AMG terpilih menjadi Dewan Pengurus Nasional (DPN), maka amanah yang diberikan ini akan ditindaklanjuti dengan langkah nyata dan upaya penuh untuk mewujudkan UU Penilai.  Pengawalan terhadap proses terbentuknya UU Penilai ini akan menjadi langkah kerja yang akan diambil oleh AMG jika mendapatkan amanah dari seluruh anggota. Amanah ini juga harus memberikan kemaslahatan bagi segenap anggota, dan dalam suatu harmonisasi keluarga yang guyub dan rukun.

Seyogiyanya Undang-Undang Penilai menjadi tanggung jawab seluruh insan Penilai, itu sebabnya AMG memandang perlu dan mengajak serta seluruh Penilai untuk dapat berpartisipasi.  Bagi AMG siapapun yang akan memimpin MAPPI kedepan, AMG akan tetap ikut mendorong lahirnya Undang-Undang Penilai. (Tim AMG/adv)

4.8 4 votes
Article Rating

Baca Juga

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x