Kajian Pemanfaatan Ruang Atas dan Bawah Tanah

by redaksi

Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang), Kementerian ATR/BPN), menggelar kajian pemanfaatan ruang atas dan bawah tanah. Ini untuk mengatisipasi meningkatnya kebutuhan atas ruang, baik untuk pembangunan transportasi dan lainnya.

Wartapenilai.id—Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kementerian ATR/BPN sedang melakukan Kajian Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah dan Ruang Atas Tanah. Diskusi kajian itu dilakukan secara on-line melalui video conference, di Jakarta, 24 Juni lalu.

Kepala Puslitbang, Oloan Sitorus membuka diskusi itu dan dilanjutkan pemaparan Peneliti Ahli Madya Puslitbang Trie Sakti dan penanggap Widyaiswara Ahli Utama Kementerian PUPR, Maharani. Diskusi itu dihadiri beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Widyaiswara Ahli Utama, Widyaiswara Ahli Madya, Kepala Bidang Hubungan Hukum Pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Kepala Bidang Hubungan Hukum Pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Bali, serta Aparatur di lingkungan Puslitbang Kementerian ATR/BPN.

Kapuslitbang, Oloan Sitorus dalam sambutannya mengatakan kebutuhan pengaturan ruang atas dan bawah tanah merupakan keniscayaan karena saat ini pemanfaatan ruang semakin hari semakin meningkat. “Ini terjadi bukan hanya di Ibu Kota tetapi di Kota Makassar sudah ada kebutuhan, yang tentu saja peruntukannya transportasi serta kebutuhan bisnis,” terangnya.

RUU Pertanahan dan draft RUU Cipta Kerja, yang sedang dibahas di DPR RI bersama pemerintah, sudah mengatur ruang bawah tanah. “Hak guna atas dan bawah tanah, baik di RUU Pertanahan dan RUU Cipta Kerja sudah dibahas. Kajian ini bisa memperkuat muatan terkait hak ruang atas dan bawah tanah. Kajian ini diharapkan bisa menghasilkan gagasan-gagasan yang produktif,” kata Oloan Sitorus.

Sedangkan, Trie Sakti dalam pemaparannya menegaskan kebutuhan atas pengaturan hak ruang atas dan bawah tanah karena meningkatnya kegiatan pembangunan dan aspek penyediaan tanah sebagai salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan. “Kendala ketersediaan tanah, perlu dilakukan pembangunan secara vertikal, untuk perumahan gencar dibangun rumah susun dan apartement, sedang untuk transportasi dibangun LRT secara masif serta pembangunan MRT,” kata Trie Sakti.

Terkait pemanfaatan ruang bawah tanah, Trie Sakti mengacu pendapat Prof. Boedi Harsono harus dibentuk lembaga hukum baru dengan sebutan Hak Guna Ruang Atas Tanah dan Bawah Tanah. Lembaga baru itu, jelas Trie bisa disebut Hak Guna Ruang Bawah Tanah (HGRBT), yang nantinya memberikan wewenang pada pemegang hak untuk memiliki dan membangun dalam tubuh bumi tertentu, berupa ruang berdimensi tiga serta menggunakan bagian permukaan bumi tertentu di atasnya sebagai jalan masuk dan keluar bangunan yang bersangkutan.

Penanggap kajian, Maharani memberikan catatan atas pendapat Prof. Boedi Harsono itu. Dia menyebutkan ada tiga hal, yang belum bisa dijalankan sekarang, menunggu lembaga hukum baru serta memberikan tiga hak atas tanah terhadap pemanfaatan ruang bawah tanah, yaitu Hak atas permukaan bumi sebagai tempat tiang pancang/membuat lorong masuk, Hak atas pemilikan bangunan di bawah tanah atau di atas tanah, serta hak memakai ruang selongsongannya, jelasnya.

Maharani memberikan beberapa poin penting diantarany Pertama, Hak Atas Tanah yang ada saat ini hanya mengatur hak atas permukaan bumi yang dua dimensi. Kedua, Ruang Bawah tanah berupa fungsi apapun dalam sistem pemilikan rumah susun, bukan merupakan hak guna ruang bawah tanah, karena merupakan milik bersama para pemilik satuan rumah susun. Ketiga, Hak Guna Ruang Bawah Tanah adalah hak yang diberikan kepada pihak lain, yang bukan pemegang hak atas tanah yang berada diatasnya (pemiliknya berbeda). Keempat, Hak Guna Ruang Atas Tanah adalah hak yang diberikan kepada pihak lain, yang bukan pemegang hak atas tanah yang berada di bawahnya (pemiliknya berbeda). (***/RH/LS/WN).

0 0 vote
Article Rating

Baca Juga

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x