Tak Satupun Penilai Ingin Berurusan Dengan APH

by redaksi

Penilai publik sangat menghindari berurusan dengan APH terkait hasil penilaiannya. Sebelum terjadi, setiap hasil penilaian pastikan sesuai prosedur dan SPI. Namun, jika terbuka celah hukum siap-siap, panas dingin sampai perut mules saat di BAP.

Wartapenilai.id—Jangan beri celah Aparat Penegak Hukum (APH), bisa menyalahkan hasil penilaian. Meski ada yang beranggapan, ketika terlanjur mengambil pekerjaan penilaian yang berurusan dengan APH masih bisa diakali. Yang jelas energy penilai, baik pemikiran maupun biaya, yang dikeluarkan sangat besar, tidak ada tolok ukurnya.

Penilai Publik Robinson Tampubolon menjelaskan, persoalan utama bukan bisa menang di pengadilan, banding, kasasi dan lainnya. Namun bila berususan dengan APH banyak membutuhkan energy waktu, biaya, dan tekanan mental penilai yang sangat luar biasa. “Sejatinya tidak ada satu pun penilai yang ingin berurusan dengan APH terkait hasil penilaiannya,” terang Robinson Tampubolon yang pernah menjalani BAP dan saksi di persidangan terkait hasil penilaian.

Managing Partner KJPP Robinson Junita & Rekan ini, menegaskan tidak jarang muncul harapan pemikiran di kalangan Penilai Pertanahan sebelum atau sesudah menandatangani Laporan Penilaian. Dimana penilai berharap semoga hasil penilaian aman dan lancar saja tanpa timbul masalah di kemudian hari? “Asumsi tentunya, semua protokol/ proses penilaian telah dijalankan dengan baik dan benar,” jelasnya.

Terkait keluarnya draft Juknis Penilai Pertanahan, terang Robinson, Kementrian ATR/BPN saat ini memang sedang menunggu dari Penilai Pertanahan untuk memberi masukan. Dia melihat dari sisi jika hasil Penilaian tanah untuk kepentingan umum bermasalah dan ada potensi memasuki wilayah hukum, terang Robinson yang mantan Sekjend MAPPI (2008 – 2012).

Lebih lanjut, Robinson menjelaskan yang menjadi fokus APH adalah instansi dan atau asosiasi sebagai pembina atau yang mewadahi profesi Penilai. Disitulah Robinson menegaskan menjadi awal APH mempelajari dan memahami regulasi terkait masalah yang sedang di analisa. “Bisa dibayangkan apa yang terjadi bila APH memahami SPI 204 dikaitkan dengan Juknis penilai pertanahan,” jelasnya.

Robinson menjelaskan adanya overlapping antara SPI dan Juknis juga adanya perbedaan jenjang pendidikan penilai beregister bisa mendatangkan masalah. Dimana draft Juknis penilai pertanahan diwajibkan memiliki pendidikan paling rendah S1, sedangkan PMK No 56 tahun 2017 mengatur penilai telah lulus pendidikan awal Penilai dan pendidikan dasar SPI (PDS), jenjang pendidikan minimal adalah SMA. “Dan masih ada beberapa lagi perbedaan lainnya yang dapat multi tafsir, semakin membuat APH enak memainkan,” terangnya.

Biasanya APH dalam analisanya, tambah Robinson akan merujuk keperaturan yang tertinggi dan terdekat. Terdekat maksudnya yang langsung terkait kepada objek permasalahan dan mewadahi profesi yag bersangkutan. Sudah barang tentu APH akan merujuk ke Peraturan Menteri ATR/BPN N0 4 Tahun 2020, jika ini yang terjadi dan asumsi jika menggunakan draft juknis itu yang ada saat ini, sudah dapat dibayangkan akan banyak penilai pertanahan menjadi korban, dan membuat KJPP ragu-ragu menerima atau menolak penugasan, terang Robinson yang juga Balon Dewan Penilai MAPPI ini.

Robinson Tampubolon, menegaskan jangankan sampai ke pengadilan, baru terima panggilan Polisi atau pun kejaksaan untuk dimintai keterangan untuk di BAP sebagai saksi,  “Tidak sedikit Penilai Pertanahan mengalami perut mulas, asam lambung naik, mengatur fokus pada pembicaraan jangan sampai salah jawab saat di BAP,” jelas Robinson yang pernah di BAP di Gedung Bundar, kepolisian  mewakili asosiasi MAPPI maupun pribadi (KJPP)

Selain itu, tambah Robinson belum lagi waktu proses BAP yang tidak dapat diprediksi, tidak selesai tepat waktu sesuai yang diharapkan. Bisa dari pagi hingga sore atau malam, itupun belum tentu bisa selesai satu kali pertemuan. “Sungguh sangat menyita waktu, tenaga serta pemikiran dan jika berlanjut, tidak sedikit biaya yang akan dikeluarkan,” terangnya.

Robinson mengakui memang sudah menjadi resiko menjalani profesi penilai menghadapi penugasan pekerjaan, namun resiko itu bisa diminimalkan atau dihilangkan, dengan mengantisipasi pada peraturan/Juknis terkait penugasan. “Semua karena aturan yang mutli tafsir, akibat ketidakjelasan regulasi antar sektor, yang justru membuka celah bagi APH. Sebagai penegak hukum APH juga memiliki target. Semakin dalam dia tahu regulasi semakin memahami kesalahan yang terjadi. “Makanya semua regulasi itu harus dilakukan harmonisasi baik di Juknis maupun dengan SPI,” terang Robinson yang juga pernah menjabat membantu MAPPI sebagai Biro Hukum dan Advokasi MAPPI (2012 – 2016).

Robin mempertegas sudah menjadi kewajiban Kementrian ATR/BPN memperlancar pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Dan profesi penilai bekerja sesuai prosedur dan SPI. Dia sedikit bertanya apakah draft Juknis penilai pertanahan ini  dibuat sudah diharmonisasikan dengan regulasi profesi (yang dikeluarkan PPPK), juga meminta masukan dari profesi melalui MAPPI. “Jika belum, tanpa mengurangi rasa hormat dan kerendahan hati, saya menyarankan sangatlah baik untuk disegerakan. Jika sudah melibatkan semua unsur terkait, sebaiknya dapat diulang duduk bersama lagi, sehinga diharapkan dapat terjadi sinkronisasi maupun harmonisasi tanpa overlapping”, terangnya. (***/HS)

0 0 votes
Article Rating

Baca Juga

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x