Petunjuk Teknis Penilai Pertanahan Segera Terbit

by redaksi

Kementerian ATR/BPN, minggu lalu mengeluarkan draft Petunjuk Teknis (Peraturan Menteri ATR/BPN No. 4 tahun 2020) tentang Penilai Pertanahan. Penilai pertanahan wajib hadir saat inpeksi dan pekerjaan penilaian bisa diselesaikan paling lambat 30 hari kerja.  

Wartapenilai.id—Draft petunjuk teknis ini, bakal melengkapi peraturan Menteri ATR/BPn No. 4 tahun 2020 yang mengatur penilai pertanahan. Ruang lingkup mengatur dan menjelaskan lebih detail terkait (1) pelayanan pendaftaran lisensi penilai prtanahan, (2) peningkatan kompetensi penilai pertanahan, (3) kualifikasi penilai pertanahan dan tenaga ahli penilai, (4) tata laksana penilaian pertanahan dalam kegiataan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan (5) tata laksana penilaian pertanahan dalam kegiatan pertanahan, tata ruang dan penilaian lainnya.

Draft ini mengatur pekerjaan penilaian bisa diselesaikan diselesaikan paling lambat 30 hari kerja. Dan Penilai pertanahan diwajibkan hadir minimal satu kali mendampingi survey atau inspeksi lapangan.

Selebihnya, draf ini mengatur syarat pendaftaran baik KJPP maupun lisensi penilai pertanahan, termasuk perpanjangan lisensi yang dilakukan secara on-line melalui (http:daftarpenilai.atrbpn.go.id). KJPP atau penilai membuat account di kementerian ATR/BPN dengan mengisi data lengkap. Setelah itu baru mendapat aktivasi yang dikirim ke email. Baru KJPP atau penilai bisa melakukan login, untuk mendaftar KJPP atau penilai pertanahan.

Dari yang dipillih baru muncul, layanan dan pembayaran registrasi, disertai surat perintah setor (SPS) register.  Lalu kofirmasi pembayaran, upload file persyaratan pembayaran. Berikutnya proses verifikasi permohonan, lalu penggunaan aplikasi mitra kerja penilai pertanahan. Setiap KJPP dan penilai memiliki dasbord sendiri yang berisi data penilai tanah, mulai riwayat pendidikan, riwayat lisensi, riawayat ujian sertifikasi penilai, validasi.

Jika KJPP atau Penilai sudah memiliki akun, akan diarahkan ke aplikasi mitra kerja. Aplikasi ini tergoong user friendly, panduan secara runut dan mudah. Aplikasi ini untuk menampung pekerjaan penilaian pengadaan tanah, yang dilaporkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Tanah (SIPT). Sistem ini mencakup informasi bersifat teknis terhadap alur berkas pengadaan tanah baik secara tekstual maupun spasial yang dilengkapi dengan peta SIPT serta memuat pelaporan-pelaporan yang diperlukan untuk menunjang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Sistem ini tidak terpisah dari alur berkas Pengadaan tanah yang diisi oleh pihak Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan setempat. Penilai Pertanahan hanya wajib mengisi tahap Pelaporan dan hasil Penilaian. Di aplikasi SIPT itu jelas alur mulai tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan penilaian tanah. Sistem ini juga memberikan panduan dengan jelas penggunaan aplikasi rutin.

Draft ini juga mengatur kualifikasi penilai pertanahan dan tenaga penilai. Dimana penilai pertanahan memiliki lisensi dari Menteri ATR/BPN, tergabung di KJPP, memiliki sertifikasi PPL penilai pertanahan dan kompetensi yang memadai, penilai pertanahan bisa di bantu tenaga penilai (penilai publik, penilai beregister, ptugas inspeksi), penilai yang bekerja di pengadaan tanah itu tergabung dalam tim dipimpin seorang penilai pertanahan, semua penilai yang terlibat pengadaan tanah tidak boleh memiliki kepentingan langsung secara finansial pada pemberi tugas. Selain itu juga diatur tenaga penilai (penilai publik, penilai beregister, petugas inspeksi).

Keanggotaan tim penilai pengadaan tanah minimal terdiri dari penilai pertanahan (Ketua Tim), penilai publik, penilai beregister dan petugas inspeksi, dan kebutuhan keanggotaan Tim Penilai menyesuaikan dari yang dipersyaratan pemberi tugas. Penilai pertanahan juga diwajibkan meningkatkan kompetensi minimal 5 SKP untuk memperpanjang lisensi.

Selanjutnya draft petunjuk teknis mengatur penilaian pengadaan tanah. Pertama, persiapan. Sebagai pemenang lelang jasa penilai pertanahan, mengajukan permohonan daftar nominative dan peta bidanng tanah pada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah secara tertulis dengan serah terima peta bidang tanah dan DN. Melakukan kajian daftar nominative dan peta bidang tanah yang diterima, membuat jadwal kegiatan (yang disampaikan ke Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah disertai Berita Acara Hasil Penilaian paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penugasan. Dan menyiapkan alat dan bahan yang digunakan mendukung kegiatan survei lapangan (Komputer/laptop, tablet/smartphone, GPS Navigasi, kamera, alat tulis, peta digital dan software aplikasi (autocad, GIS).

Kedua, Pekerjaan lapangan. Ini meliputi pengecekan data, koordinasi data yang tidak tersedia, koordinasi antar instansi (kecamatan, kelurahan). ini termasuk tahap sosialisasi pemaparan awal pada subjek terkena dampak pengadaan tanah. Sosialisasi ini dihadiri penilai pengadaan tanah, perakilan KJPP, tim pelaksana pengadaan tanah, instansi yang memerlukan tanah dan masyarakat terkena dampak. Baru dilakukan reponden terkait informasi harga transaksi atau penawaran.

Baru pengumpulan data lapangan (survei data fisik tanah, survei data lingkungan, survei data sosial ekonomi, survei data fisik bangunan dan benda-benda tak bergerak yang melekat pada bidang tanah, survei data harga pasar tanah/properti, penentuan koordinat titik sampel/obyek penilaian, pengambilan foto obyek penilaian)

Penghitungan kerugian non fisik, kertas kerja penilaian. untuk survei lapangan, penilai pertanahan diwajibkan terlibat di inspeksi lokasi penilaian minimal satu (1) kali dan untuk selanjutnya dapat didelegasikan kepada anggota Tim Penilai. Penilai pertanahan wajib hadir dilapangan agar bisa menilai secara langsung di lapangan obyek-obyek apa saja yang terdapat di lokasi dan mendapatkan gambaran nyata terkait fisik dan sosial obyek penilaian. jika dibutuhkan pengamanan tim penilai di lapangan, instansi pemberi tugas wajib mendampingi ke Lapangan dengan melibatkan pihak keamanan setempat.

Selain itu juga diatur pekerjaan kantor, pemaparan hasil penilaian, juga penilaian pengadaan tanah skala kecil. Juga tata laksana penilaian dalam kegiatan pertanahan, tata ruang, penilaian lainya. (***/HS)

 

3.5 2 votes
Article Rating

Baca Juga

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x