Kementerian PUPR, Lindungi Hak Pekerja Konstruksi Ditengah Covid-19

by redaksi

Kementerian PUPR mengeluarkan instruksi tentang protokol pencegahan penyebaran covid-9, pada penyelenggaraan jasa konstruksi. Hak pekerja konstruksi pun terlindungi.

Wartapenilai.id—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen menyelesaikan pembangunan infrastruktur untuk menjaga keberlanjutan kegiatan ekonomi, ditengah merebaknya pandemic covid-19.  Langkah-langkah yang ditempuh dengan dikeluarkan Instruksi Menteri (Inmen) No 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (covid-9) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang ditandatangani 27 Maret 2020.

Instruksi tersebut sebagai bagian dari tindaklanjut arahan Presiden Joko Widodo pada 15 Maret 2020 terkait upaya pencegahan covid-19 dan adanya penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Kementerian Kesehatan serta atas pertimbangan perkembangan pandemi covid-19.

Poin-poin penting diinstruksikan Menteri PUPR dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di tengah merebaknya covid-19. Diantaranya, penyelenggaraan jasa konstruksi dapat diberhentikan sementara akibat keadaaan kahar jika teridentifikasi: (i) Memiliki risiko tinggi akibat lokasi proyek berada di pusat sebaran; (ii) Telah ditemukan pekerja yang positif dan/atau berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP); atau (iii) Pimpinan Kementerian/Lembaga/Instansi/Kepala Daerah telah mengeluarkan peraturan untuk menghentikan kegiatan sementara akibat keadaan kahar.

Pelaksanaan pemberhentian pekerjaan sementara mengacu pada Mekanisme Penghentian Pekerjaan Sementara yang terdapat pada Lampiran Tindak Lanjut terhadap Kontrak Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada Inmen PUPR. Penghentian sementara tidak melepaskan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa terhadap kompensasi biaya upah tenaga kerja konstruksi, subkontraktor, produsen dan pemasok yang terlibat. Artinya, upah tenaga kerja konstruksi tetap dibayarkan.

Hal ini dimaksudkan untuk tetap melindungi hak-hak dan kewajiban para pihak dengan tetap memperhatikan upaya pencegahan dan penanganan covid-19.

Percepatan penyiapan dan pembangunan infrastruktur untuk menangani covid-19, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 04/2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa  dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease  2019  (covid-19).

Secara garis besar, skema protokol pencegahan covid-19 pada penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai Instruksi Menteri mengatur beberapa hal sebagai berikut:

Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan covid-19;  Identifikasi Potensi Bahaya covid-19di lapangan; Penyediaan Fasilitas Kesehatan di lapangan dan Pelaksanaan Pencegahan covid-19 di lapangan

Sedangkan upaya tindak Lanjut terhadap Kontrak Penyelenggaraan Jasa Konstruksi mencakup: mekanisme Penghentian Pekerjaan Sementara; Mekanisme Pergantian Spesifikasi; dan Kompensasi Biaya Upah Tenaga Kerja dan Subkontraktor/Produsen/Pemasok

Terkaitan pelaksanaan pengadaan barang jasa konstruksi, lebih lanjut diatur mengenai kemudahan dan perluasan akses dalam proses pengadaan jasa konstruksi yang dapat dilakukan secara online maupun offline sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Skema Protokol Pencegahan covid-19 pada Instruksi Menteri. Pengaturan ini dimaksudkan untuk meminimalisir risiko penyebaran covid-19 dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah dalam proses pengadaan barang jasa konstruksi.

Dengan demikian, adanya Instruksi Menteri ini, bisa memastikan penyelenggaraan Jasa Konstruksi tetap berjalan secara efektif dan efisien, serta tidak mengganggu pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia dan  tetap dilaksanakan sebagai bagian dari penanganan dampak sosial dan ekonomi dari covid-19. (Tri/***)

0 0 vote
Article Rating

Baca Juga

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x