Membuka Lapangan Kerja Dan Lindungi Pekerja Dan Usaha

by redaksi

Sedikitnya teridentifikasi 79 UU dan 1.244 pasal yang terdampak Omnibus Law Cipta Lapangan kerja. Ini untuk menciptakan lapangan kerja, usaha baru, dan melindungi pekerja. Setiap 1% pertumbuhan ekonomi, butuh invetasi Rp 800 triliun.

WartaPenilai.id—Pemerintah terus mengejar penyelesaiaan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Draft itu untuk segera diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pekan depan, sesuai harapan Presiden Joko Widodo pada rapat kabinet terbatas, 15 Januari 2020 lalu.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono menjelaskan naskah akademik dan draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja terus dikebut pembahasan internal finalisasi antar kementerian/lembaga dan stakeholders terkait, termasuk akademisi dan dunia usaha. Draft itu telah dibahas selama 2,5 bulan dan bis diselesaikan minggu depn dan diserahkan ke DPR RI, 21 Januari 2020.

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diarahkan untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas, khususnya di sektor formal. Berdasarkan data di 2019, jumlah pekerja informal sebanyak 74,1 juta pekerja atau 57,27% dari total angkatan kerja. Saat ini ada sekitar 7 juta orang belum mendapat pekerjaan, ditambah 2 juta tambahan setiap tahun.

Untuk membuka lapangan kerja, pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi. Dimana setiap 1% pertumbuhan ekonomi bisa menyerap sekitar 300-350 ribu pekerja. Dan rata-rata pertumbuhan ekonomi berkisar sebesar 5% dalam lima tahun terakhir. “Pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja lebih komprehensif, membahas kepentingan dari pengusaha, pekerja, bahkan untuk orang yang belum dapat kerja. Dan Omnibus Law Perpajakan memberikan insentif perpajakan,” terang Susiwijono.

Target ekonomi Indonesia, bisa mencapai 6 % per tahun agar bisa menampung 2 juta pekerja baru. Ini memerlukan investasi sebesar Rp 4.800 triliun. Dimana 1% pertumbuhan ekonomi memerlukan Rp 800 triliun. Smber investasi baik dari pemerintah, BUMN, swasta, penanaman modal dalam negeri dan asing. Investasi dibutuhkan untuk menaikan daya saing Indonesia, dengan menyedehanakan perizinan. “Jangan dibilang semata investasi, atau memberikan karpet merah investor, juga mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan pengembanngan usaha existing,” terang Susiwijono.

Pembahasan terakhir, per 17 Januari 2020, telah teridentifikasi 79 UU dan 1.244 pasal yang terdampak Omnibus Law Cipta Lapangan kerja. Diantaranya, penyederhanaan perizinan (52 UU dengan 770 pasal), persyaratan investasi (13 UU dengan 24 pasal), ketenagakerjaan (3 UU dengan 55 pasal), kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M (3 UU dengan 6 pasal), kemudahan berusaha (9 UU dengan 23 pasal), dukungan riset dan inovasi (2 UU dengan 2 pasal), administrasi pemerintahan (2 UU dengan 14 pasal), Pengenaan sanksi (49 UU dengan 295 pasal), Pengadaan lahan (2 UU dengan 11 pasal),  investasi dan proyek pemerintah (2 UU dengan 3 pasal), dan kawasan ekonomi (5 UU dengan 38 pasal).

Isu besar di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, terang Susiwijono ada di klaster pertama, Penyederhaan Perizinan Berusaha. Klaster 1 sendiri telah terbagi atas 18 sub klaster (Lokasi, Lingkungan, Bangunan Gedung, Sektor Pertanian, Sektor Kehutanan, Sektor  Kelautan Perikanan, Sektor ESDM, Sektor Ketenaganukliran, Sektor Perindustrian, Sektor Perdagangan, Sektor Kesehatan Obat dan Makanan, Sektor Pariwisata, Sektor Pendidikan, Sektor Keagamaan, Sektor Perhubungan, Sektor PUPR, Sektor Pos & Telekomunikasi, Sektor Pertahanan dan Keamanan. “Pembahasan terakhir terdapat 52 UU dan 770 pasal terdampak yang termasuk di klaster pertama ini,” jelasnya.

Izin dasar yang menjadi penting adalah Izin Lokasi, Izin Lingkungan dan Izin Bangunan Gedung. Yang termasuk persoalan izin lokasi, yaitu antara lain izin ini akan digantikan dengan penggunaan Peta Digital Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), kemudian ada pengintegrasian Rencana Tata Ruang (matra darat) dan Rencana Zonasi (matra laut). “Izin IMB dan Amdal tidak dihapus, namun dilakkan sesuai standar berdasarkan risiko di masing masing usaha,” terangnya.

Operasional Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), diterapkan perizinan tunggal, pengelolaan terpadu secara klaster, peningkatan kemitraan, dan diberikan insentif pembiayaan (usaha sebagai agunan pinjaman).  Di klaster ketenagakerjaan, pengaturan upah minimum dipastikan tidak akan turun serta tidak dapat ditangguhkan, terlepas dari apapun kondisi pengusahanya. Kenaikan upah minimm memperhitungkan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah.

Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan pekerja juga menjadi salah satu fokus pemerintah. Dilakukan dengan membentuk Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk pekerja yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK). JKP memberikan manfaat berupa Cash Benefit, Vocational Training, atau Job Placement Access. (***)

0 0 vote
Article Rating

Baca Juga

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x