Menko Perekonomian hadiri pertemuan AEC

by redaksi

Pada pertemuan Asean Economic Community (AEC) Council ke-18, Indonesia mendorong penuntasan progam prioritas dan mempersempit kesenjangan yang terjadi. Implementasi instruksi AEC Council untuk seluruh anggota bisa membuat proses kerja di ASEAN menjadi lebih efisien dan efektif.

Penilaian.id—Pelaksanaan Mid Term Review (MTR) untuk menghasilkan Cetak biru ASEAN 2025 mendapat sambutan dari anggota Asean. Indonesia pelaksanaan MTR ini sanngat penting untuk melihat dampak integrasi ekonomi di Kawasan ini menuju ASEAN Vision 2015.

Menteri Perdagangan RI, Agus Suparmanto mendampingi Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto menghadiri Pertemuan ASEAN Economic Community (AEC) Council ke-18 di Bangkok, Thailand, 31 Oktober 2019.

Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto mengatakan MTR diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi solusi untuk menyelesaikan isu carry-over dari unimplemented priorities ke tahun implementasi selanjutnya,” terang Hartarto yang juga Ketua Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Beberapa tahun terakhir ini, terang Hertarto tingkat penyelesaian prioritas tahunan AEC Blueprint 2025 hanya pada kisaran 60 persen. Kecuali untuk tahun ini yang tingkat implementasinya diperkirakan dapat mencapai sekitar 91 persen.

“Indonesia akan terus update informasi secara periodik akan implementasi prioritas tahun berjalan bisa disediakan untuk mendorong tingkat implementasi prioritas-prioritas tahunan, baik di tingkat Negara maupun ASEAN,” tutur Menko Airlangga.

Indonesia akan terus mendorong dilakukannya kajian tentang development gap antar ASEAN Member States (AMS). Kajian tersebut dilakukan guna menyusun prioritas pada tahun-tahun selanjutnya yang diharapkan dapat mempersempit kesenjangan antar Negara anggota ASEAN.

Selain itu, pemerintah juga berharap agar implementasi atas instruksi AEC Council kepada seluruh badan sektoral yang berada di bawah koordinasinya tersebut dapat membuat proses kerja di ASEAN menjadi lebih efisien dan efektif. “Termasuk untuk mengatasi tumpang tindih tugas dan fungsi diantara badan-badan sektoral,” jelas Airlangga Hartarto.

Indonesia juga mengusulkan agar isu Fourth Industrial Revolution (4IR) yang sangat luas dan bersifat lintas sektor dapat ditangani oleh lembaga sektoral yang menangani bidang industri dibawah AEC Council.  “Dalam hal ini perlu dibahas lebih lanjut mekanismenya, termasuk kebutuhan perubahan ASEAN Charter untuk mengakomodir usulan tersebut,” tambah Airlangga.

Eks Menperin ini juga mengapresiasi tingkat implementasi kolektif dari 171 prioritas tahunan ASEAN 2019, yang hingga saat ini telah mencapai 93 prioritas atau 54,4 persen, di mana Indonesia telah menyelesaikan 103 prioritas (61 persen). “Secara kolektif, diperkirakan ASEAN dapat menyelesaikan sekitar 91,2 persen prioritas di tahun 2019,” tambah Airlangga.

AEC yang diberlakukan tahun 2015 merupakan langkah besar integrasi ekonomi ASEAN, menawarkan peluang besar dimana potensi pasar mencapai 3 triliun dolar AS dan 649 juta penduduk. Hal ini terbukti, tahun 2018 total perdagangan ASEAN mencapai 2,8 triliun dolar AS dengan perdagangan intra-ASEAN memiliki porsi terbesar yaitu 23 persen.

Nilai ekspor Indonesia ke ASEAN, data Sekretariat ASEAN, menunjukan kurun waktu 2015-2018 mengalami peningkatan sebesar 25 persen dari 33 juta dolar AS menjadi 42 juta dolar AS pada tahun 2018. Dimana, sebesar 39 persen aliran investasi asing langsung (FDI) yang masuk ke Indonesia tahun 2018 berasal dari ASEAN. Periode 2015-2018, nilai FDI yang masuk dari ASEAN ke Indonesia naik 24 persen, semula 9,1 miliar dolar AS menjadi 11,3 miliar dolar AS pada 2018. (TIM)

0 0 votes
Article Rating

Baca Juga

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x