Perseroan Untung Besar, Namun Cashflow Terganggu

by redaksi

Profesi keuangan menjadi tumpuan mengeliminasi terjadinya fraud pada praktik bisnis. Namun kenyataannya, manajemen dan akuntan publik kerap bersekongkol dalam kecurangan laporan keuangan. Tandanya perseroan melakukan kecurangan, untung besar, namun cashflownya terganggu.

Wartapenilai.id—Pengakuan pendapatan pada laporan keuangan tahun 2018 PT Garuda Indonesia, seakan membuat untung perseroan. Bukan hanya dilakukan perusahaan burung besi plat merah itu, strategi yang sama banyak dimanfaatkan perusahaan publik dan plat merah lainnya. kasus rekayasa keuangan juga pernah terjadi di Waskita Karya, Kimia Farma, Kereta Api Indonesia (KAI), Pertamina, bank BUMN dan BUMN lainnya.

Agency theory, memaksa owner menuntut kinerja keuangan korporasi terus meningkat kepada agen atau manajemen. Bila manajemen tidak mampu meningkatkan keuntungan bakal dilakukan pergantian. Dari situ manajemen mengacu pada teori earning management bahwa laba bisa dimanage atau diatur. Top manajemen memakai akuntan manajemen dan batuan tidak langsung atau pressure halus dengan segala daya akuntan publik untuk mendapatkan opini WTP.

Saat menghadiri expo profesi keuangan di Kementerian Keuangan, Prof. DR Adji Suratman menjelaskan UU perseroan, UU BUMN, dan UU Pasar Modal sangat jelas mensyaratkan manajemen membuat penyajian laporan keuangan mengacu ke Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Laporan keuangan juga wajib dilakukan audit Kantor Akuntan publik sesuai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Dimana direksi bertanggung jawab atas laporan keuangan dan akuntan publik bertanggung jawab atas opini yang diberikan. Namun, mereka bisa berkolaborasi dalam niat jahat.

Kecurangan atau fraud bisa terjadi dimana saja. Fraud pertama adalah korupsi (gratifikasi dan suap, yang kerap dilakukan Operasi Tangkap Tanggan (OTT) oleh KPK terhadap pejabat, direksi BUMN seperti kasus Meikarta atau titip pada vendor sejumlah nilai ada kontrak seperti kasus E-KTP. “Pada wilayah ini sejatinya nilainya tidak terlalu besar,” terang Adji Suratman yang masih aktif menjadi Dosen Program Doktor FEB UPI YAI, UNJ juga di Trisakti ini.

Kedua, adanya misapropriation asset atau mencuri aset, kecurangan ini cukup besar terjadi di Indonesia. Dan ketiga, fraudelent financial statement atau rekayasa laporan keuangan. Sejatinya perusahaan mengalami kerugian namun dibuat seolah-olah perusahaan memperoleh kenaikan laba yang significant, tambahnya.

Kecurangan jenis terakhir sejatinya lebih banyak terjadi, terkait teori agency di atas bahwa direksi dan komisaris bisa mendapatkan bonus tantiem besar sekali bermilyar-milyar untuk per-orang. Dimana itu membuat senang pemegang saham dapat setoran deviden harga saham naik. “Itu burble kebohongan besar yang akhirnya ambruk, seperti yang dilakukan Enron, perusahaan publik di AS. Yang dikenal adanya Big Scandal Enron yang besar menyebabkan KAP Anderson nomor satu dunia bubar, manajemen Enron dan KAP kena sanksi perdata dan pidana,” terang Adji Suratman yang juga menjabat Ketua 2 Persatuan Guru Besar Profesor Indonesia.

Adanya skandal fraud itu, mendorong standar akuntansi keuangan sebelumnya berkiblat ke US GAAP, lalu berubah konvergensi dengan IFRS yang fair value. Kasus seperti Enron melakukan praktek fraudellent financial statement atau kecurangan pada laporan keuangan, juga banyak terjadi di Indonesia seperti kasus kasus Waskita Karya, Kimia Farma, KAI dan Garuda.

“Praktek ini kami kuatir juga dilakukan perusahaan besar lainnya seperti Pertamina, Bank BUMN, BUMN Karya dan perusahaan publik (Tbk), terang Adji Suratman

Indikasi perusahaan yang melakukan fraudelent financial statement atau rekayasa laporan keuangan seperti cashflow terganggu seperti tidak bisa bayar supplier, subkontrak, bayar cicilan kredit tidak bisa, bayar gaji kayawan tidak tepat waktu. Kebanyakan terbongkarnya fraud atau kecurangan laporan keuangan dari laporan komisaris independen yang memang memiliki nurani tidak hanyut dalam permainan manajemen.

Seperti terbongkarnya kasus di PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Waskita Karya dan PT Garuda Indonesia, adanya pergantian dirut, adanya wishenblower dari serikat pekerja atau barisan yang sakit hati. “Harapannya anggota serikat pekerja bisa membantu melakukan control terhadap manajemen perusahaan,” terang Adji Suratman.

Menurut Adji, kecurangan atau fraud seperti korupsi, pencurian aset hingga rekayasa laporan keuangan bisa terjadi ada beberapa faktor yang mendorong. Pertama, adanya pressure atau tekanan dari lingkungan, pemegang saham, untuk menjadi pejabat publik atau direksi butuh biaya besar yang harus dikembalikan, mempertahankan jabatan.

Lalu kedua, adanya kesempatan, lemahnya internal control, pengawasan dan lemahnya GCG. “Implementasi GCG nggak pernah dikontrol ditanyakan oleh pemegang saham dalam RUPS, ditanya auditor KAP atau BPK, tidak menjadi Key Performance Indicator kinerja korporasi,” terang Adji yang pernah mencalonkan sebagai anggota KPK namun gagal. Dan ketiga adanya razionalization, rasional koruptor hidup enak, kalau ketangkep lagi apes sanksi masih kurang keras.

Kasus Garuda, jelas kecurangan secara berjamaan yang dihalalkan itu luar biasa besar. Meski KAP dan Akuntan Publik atas keterlibatannya diberikan sanksi, namun sangat disayangkan sanksi terhadap auditor sebelum dan sesudah adanya Undang-undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik sama yaitu sebatas pembekuan izin. “Seharunya ada pidananya, sebab auditor terlibat dalam kejahatan keuangan di pasar modal,” terang Pengurus Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI).

Bukan hanya akuntan Publik, sedianya manajemen Garuda yang terlibat kejahatan keuangan juga dijerat pasal pidana. Mereka bersekongkol dalam kejahatan yang melibatkan kepentingan publik di pasar modal. Kenyataannya PPPK tidak memiliki power mengesekusi UU itu. “Lalu apa gunanya UU Akuntan Publik dimana KAP dan AP yang melakukan fraud tidak diberikan sanksi pidana setara dengan auditor kasus Enron,” terang Adji Dosen MAKSI STIE YAI

Adji Suratman pernah mengikuti seleksi Calon Pimpinan KPK, namun tidak lolos. Dia memiliki semangat untuk memberantas korupsi di Indonesia agar lebih sejahtara. Bahkan Adji Suratman siap membantu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di sektor audit ada tidaknya fraudelent finansial statement atau rekayasa keuangan di BUMN.

“Untuk melihat perusahaan melakukan fraudelent financial statement atau kecurangan laporan keuangan tidak terlalu sulit. Bila ada yang mengakui laba besar namun cashflow-nya sulit, ya itu melakukan kecurangan,” terang Adji yang pernah menjabat Direksi PT Bukaka (Tbk) ini. (HS)

0 0 votes
Article Rating

Baca Juga

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x