Layanan Host to Host BPHTB, Cegah Korupsi

by redaksi

Layanan itu memudahkan pengecekansaat proses balik, apakah notifikasi BPHTB sudah terverifikasi atau belum. Layanan ini tidak membutuhkan kedatangan ke kantor pertanahan.

Wartapenilai.id—Kini Kementerian ATR/BPN menyediakan layanan host to host Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan. Layanan ini diimplementasikan di Pemeritnah Kabuaten /Kota bekerjsama dengan Kantor Pertanahan di daerah. Korupsi di wilayah BPHTB luar biasa besar.

Korupsi di Indonesia kian semakin memprihatinkan. Media massa tidak henti memberitakan terjadinya tindak pidana korupsi, yang dilakukan oleh pejabat publik dan pihak-pihak yang terkait dengan pejabat publik tersebut. Langkah-langkah pemberantasan korupsi terus dilakukan, yang salah satunya melalui layanan host to host Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Layanan ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, Sigit Wahyudi, saat acara peluncuran host to host yang bersamaan Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) di Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat, mengatakan host to host antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Barat merupakan layanan terintegrasi antara dua instansi. Dalam rangka memberikan pelayanan secara daring yang bertujuan untuk menekan kemungkinan kebocoran atau kecurangan,” terangnya beberapa hari lalu.

Tujuan pelayanan itu, terang Sigit, untuk meningkatkan mutu BPHTB itu sendiri ke masyarakat dan mengoptimalkan pendapatan BPHTB yang menjadi pendapatan asli daerah. Demi percepatan pembangunan, serta menutup peluang terjadinya kecurangan atau tindakan koruptif lainnya.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara luas dalam berbagai aspek. “Ini merupakan bentuk komitmen bersama dan diwujudkan dengan penandatanganan MoU dan Perjanjian kerjasama oleh Pemerintah Kab/Kota se-Kalimantan Barat,” terang Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan.

Layanan ini diharapkan dapat mempercepat, mempermudah, serta menyederhanakan proses melalui pemanfaatan secara maksimal, jaringan teknologi informasi atau by online system. Sehingga masyarakat akan   sangat terbantu dengan adanya layanan host to host BPHTB.

Host to host BPHTB ini nantinya akan muncul semacam notifikasi yang menunjukkan BPHTB yang di lampirkan saat pendaftaran SK Hak atau proses Balik Nama sudah terverifikasi atau belum. Dengan begitu masyarakat tidak perlu lagi mendatangi kantor pertanahan.

Layanan yang dikerjakan penuh secara sistem oleh Pusdatin ini, merupakan tindak lanjut MoU dan perjanjian kerja sama antara Kantor Pertanahan dengan Pemerintah Daerah se-Kalimantan Barat di Kantor Gubernur 25 April 2019 yang disaksikan oleh Gubernur, Pimpinan KPK, Kejati dan Kapolda Kalbar. (Erwin)

5 1 vote
Article Rating

Baca Juga

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x